Denpasar (Panglimahukum.com)
Masa kampanye terbuka/kampanye dengan pengerahan massa dalam jumlah besar di tempat terbuka telah dimulai sejak Minggu (23/3/2019). Pembukaan kampanye terbuka ini pun berlangsung cukup meriah melalui berbagai rangkaian acara yang digelar KPU Bali di areal Lapangan Renon, Denpasar Minggu pagi hingga malam.
Namun tentu pelaksanaan kampanye terbuka ini menyimpan kerawanan dan potensi gesekan tersendiri karena ada pengerahan massa dalam jumlah besar. Jangan sampai terjadi konflik vertikal maupun horizontal.
Untuk itu advokat yang juga pemerhati kebijakan publik Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang sekaligus juga caleg milenial maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar mengingatkan agar pihak kepolisian mampu mengantisipasi hal tersebut.
“Aparat keamanan harus super waspada. Jangan hanya karena pesta demokrasi masyarakat yang akan rugi dan jadi korban,” kata advokat senior ini saat ditemui di kantor hukumnya, Law Firm Togar Situmorang & Associates di Denpasar, Senin (25/3/2019).
Advokat yang dijuluki “panglima hukum” yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini mengingatkan aparat keamanan jangan sampai kecolongan. Jadi keamanan dan kondusivitas harus jadi prioritas utama.
“Tapi tidak cukup kewaspadaan dan kesigapan pihak Polri dan TNI dalam mengamankan Pemilu di Bali, tapi butuh komitmen kita semua. Utamanya ya para elit partai politik dan caleg bersangkutan,” kata Togar mengingatkan.
Jangan Intimidasi Rakyat
Ia juga mengimbau para elit politik jangan malah jadi “otak pelaku teror” dalam pesta demokrasi ini. Biarkan rakyat larut dalam suka cita bukan duka cita.
Biarkan rakyat bebas memilih sesuai hati nurani dan keyakinannya. Jangan ada intimidasi hanya karena beda pilihan. Sebab ini juga bisa berujung pada perpecahan, konflik horizontal maupun vertikal.
“Demokrasi itu kan ibarat laskar pelangi. Beda warna ini yang buat indah. Kalau satu warna partai politik kan namanya bukan demokrasi,” kata caleg dengan komitmen “Anti Korupsi dan Anti Intoleransi” serta “Siap Melayani Bukan Dilayani” ini.
Tolak Hoaks dan Kampanye Hitam
Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini juga berharap setelah pembukaan kampanye akbar atau kampanye terbuka ini juga terjadi pola kampanye yang santun, sejuk dan damai.
Tidak boleh ada lagi kampanye hitam atau kampanye dengan hoaks atau kabar bohong untuk membunuh karakter satu orang kandidat capres-cawapres maupun juga para caleg ataupun serangan terhadap organisasi dan parpol tertentu.
“Kami harapkan tidak ada kampanye hoax, kampanye hitam, serangan secara pribadi baik terhadap profesi caleg yang akan dipilih masyarakat Bali,” tandas Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini. (wid)
