Langkah advokat senior yang dijuluki “panglima hukum” Togar Situmorang,S.H., M.H.,M.AP, dalam membela kepentingan masyarakat yang tertindas dalam penegakan hukum tidak pernah surut.
Hal ini pun dilakukan secara pro bono (pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya alias gratis).
Hal ini sebagaimana ditunjukkan Togar dalam mengawal kasus eksekusi lahan dan rumah di Jalan Seroja, Denpasar. Selaku kuasa hukum Wiranata yang merupakan pemilik rumah dan juga selaku penggugat, Togar tetap komitmen, konsisten dan serius berjuang menuntut keadilan bagi kliennya.
Togar melakukannya dengan iklhas, tanpa dibayar sepersen alias gratis. Sebab hal itu dilakukan sesuai panggilan hati nurani untuk menegakkan hukum, mencari keadilan dan membela kepentingan rakyat kecil yang tertindas dalam penegakan hukum.
“Klien kami hanya berharap keadilan. Sebab ini tanah milik mereka. Karena klien kami tidak pernah menerima uang pembayaran sepeser pun dari proses jual beli tanah tersebut,” ungkap Togar Situmorang usai sidang Peninjauan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (8/2/2019).
Peninjauan Setempat (PS) atas Perkara Nomor 656 in dihadiri Hakim dan Panitera PN Denpasar, kuasa hukum tergugat dan Wiranata bersama istri yang didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang dan rekan.
Sebagaimana diketahui, dalam kasus sengketa lahan dan bangunan di Jalan Seroja Denpasar ini, pada 31 Juli 2018 lalu, lahan tersebut telah dieksekusi oleh Tim Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, dibantu petugas kepolisian.
Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pihak Putu Gede Wiranata selaku pemilik lahan dan bangunan, namun eksekusi tetap dilakukan. Guna mendapatkan keadilan, pihak Wiranata kemudian mengajukan gugatan ke PN Denpasar.
Togar Situmorang yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini sangat menyayangkan, karena sejak awal perkara ini digelar pihak tergugat serta para pihak terkait sama sekali tidak hadir.
“Hingga digelarnya PS saat ini, mereka sama sekali tidak hadir. Hanya diwakili kuasa hukum. Ini sudah mengangkangi peraturan perundang-undangan. Padahal para pihak terkait penting untuk hadir, sehingga perkara ini bisa menjadi terang benderang,” tandas Togar yang membela Wiranata tanpa bayaran ini.
Advokat nyentrik tapi dermawan ini menjelaskan, kliennya melayangkan gugatan ke PN Denpasar karena dianggap telah menandatangani Akta Jual Beli Tanah di Notaris Putra Wijaya di Jalan Veteran Denpasar. Di dalam Akta Jual Beli Tanah tersebut, ada pernyataan yang menyebutkan harga tanah senilai Rp556 juta.
“Faktanya, klien kami tidak pernah menerima uang sepeser pun. Celakanya lagi, sertifikat tanah sudah di Notaris. Dan tanpa diduga, beberapa tahun kemudian ada surat perintah pengosongan dari Pengadilan Negeri Denpasar,” terang Togar.
“Dalam surat perintah pengosongan tersebut tanah milik klien kami sudah berbalik nama atas nama Henry Wahyudi dengan pemenang lelang Putu Agus Aryawan,” imbuh advokat yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. .
Dari penelusuran, ternyata Henry Wahyudi menggadaikan sertifikat tanah dimaksud ke BPR Lestari. Selanjutnya lantaran Henry Wahyudi tidak bisa mengembalikan dana BPR Lestari, lahan milik Wiranata akhirnya dilelang dan dimenangkan oleh Putu Agus Aryawan dari Negara.
“Rangkaian proses tersebut, kami anggap cacat hukum. Karena klien kami tidak pernah menerima uang pembayaran sepeser pun dari proses jual beli tanah tersebut. Itu sebabnya, klien kami mencari keadilan di Pengadilan Negeri Denpasar,” ujar Togar, yang kini tengah menyelesaikan Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana.
Wiranata Sekeluarga Kini Tak Punya tempat Tinggal
Sementara itu Ayu Suartana (istri Wiranata) pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya hanya ingin keadilan dan memenangkan perkara ini di PN Denpasar.
“Kami berharap bisa menang. Semoga kami bisa kembali ke tempat ini, karena ini rumah keluarga. Apalagi ada sanggah keluarga. Kami tidak punya rumah lagi, dan hanya bisa kontrak,” tutur Ayu.
Ia mengaku bersyukur, karena dalam situasi sulit saat ini, Togar Situmorang dan rekan bersedia menjadi kuasa hukum keluarganya tanpa bayaran alias gratis. “Pak Togar bantu kami tanpa bayaran sepeser pun. Beliau ikhlas,” pungkas Ayu. (wid)
