Denpasar (Panglimahukum.com)
Advokat senior dan Panglima Hukum” Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. dan berpendapat ajakan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta pendukungnya menggunakan kostum putih saat datang ke TPS pada 17 April 2019 karena Jokowi tidak ingin ada warga yang tidak memilih alias golongan putih (golput).
“Apalagi Pemilu 2019 menghabiskan banyak anggaran hingga triliunan rupiah. Akan rugi besar jika masyarakat tidak berpartisipasi untuk menyalurkan hak suaranya,” kata Togar Situmorang ditemui di Law Office Togar Situmorang & Associates , Denpasar, Senin (1/3/2019).
Pria yang juga caleg DPRD Provinsi Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari Partai Golkar itu pun mengajak pendukung dan pemilih Jokowi di Bali berbondong-bondong ke TPS dengan mengenakan baju putih lalu coblos Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Mari kita ke TPS dengan baju putih, dengan hati bersih dan hati nurani untuk juga memilih calon presiden yang bersih, tidak korupsi selama memimpin Indonesia dan juga merakyat yakni Jokowi,” ajak Togar Situmorang yang masuk di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah PropertynBank.
Ia mengatakan kostum putih sudah menjadi ciri khas Jokowi bersama cawapres Ma’ruf Amin yang juga mencerminkan ketulusan dan kebersihan hati mengabdi dan bekerja mensejahterakan rakyat Indonesia. Tidak ada niatan untuk memperkaya diri sendiri apalagi korupsi.
“Diimbau menggunakan baju putih bermakna untuk putihkan Indonesia. Serta sucikan hati, jangan melihat perbedaan pilihan, karena kita semua satu bangsa,”jelas Togar Situmorang yang pernah menjadi Ketua Tim Advokasi Cagub-Cawagub Mantra-Kerta pada Pilgub Bali 2018 silam.
Advokat yang saat ini sedang menyelesaikan program S-3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana ini juga menambahkan karena Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2019 ini menghabiskan biaya triliunan, sangat rugi besar kalau rakyat tidak menggunakan hak pilihnya.
Apalagi juga jika sampai salah pilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat di legalislatif semua tingkatan (DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI) maupun DPD RI
“Karena satu suata kita sangat menentukan arah negara ini ke depan,” kata Togar Situmorang yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon, Jl. Bypass Ngurah Rai No.407, dan juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang, Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, Food Court dan juga Barber Shop yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar.
Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini juga menambahkan, yang sudah diatur oleh KPU adalah tidak boleh melakukan kampanye atau tidak boleh ada atribut di sekitar area TPS. Baik di dalam maupun sekitar.
“Namun capres dan cawapres boleh-boleh saja mengerahkan pendukungnya untuk ke TPS, selagi tidak mengintimidasi dengan memaksa memilih paslon tertentu,” ujarDewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.
Pilih Caleg Takut Dosa agar Tidak Korupsi
Caleg milenial yang mempunyai tagline “Siap Melayani Bukan Dilayani” ini kembali menghimbau kepada masyarakat Bali khususnya Denpasar agar mengajak saudara-saudaranya, kawan, semua tetangga agar pada 17 April nantinya untuk menuju ke TPS. Jangan biarkan satu orang pun golput.
Togar juga mengajak warga agar cerdas memilih calon wakil rakyat ke depan yakni setidaknya berpendidikan memadai, punya pekerjaan dan berpenghasilan cukup. Juga mereka harus bersih dalam artian tidak terlibat tindak pidana, bermoral baik. Dan yang tak kalah penting tidak tersangkut narkoba.
“Kan saat ini banyak pejabat termasuk dewan yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Jadi pilih yang betul-betul taat agama, takut berbuat dosa agar tidak korupsi nantinya,” Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini.
“Coblos Nomor 7 Kertas Warna Biru untuk DPRD Provinsi Bali. Untuk Legislatif yang Anti Korupsi & Anti Intoleransi,” ajak caleg milenial dan advokat dermawan yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (wid)
