Kategori: Hukum

Perkembangan Terbaru Bulan November terkait Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan terhadap Selebgram dan juga model Putri Nur Angelina, yang dikenal sebagai Angelqueen, kini masuk ketahap Penyidikan .

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang, bersyukur menjelaskan kepada Media dengan diterima SP2HP, tertanggal 5 November 2024 Polrestabes Bandung telah Melakukan Gelar Perkara dan ada ditemukan Bukti permulaan Cukup terjadi Dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan yang terjadi Hari Sabtu, 22 Juni 2024 depan BEER POINT Pastuer, Kota Bandung.

Advokat dan Kuratotor Dr. Togar Situmorang berharap dalam waktu enam puluh hari diharapkan pihak Penyidik Polrestabes Bandung dapat segera menetapkan Tersangka lantas Melakukan Penahanan atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dialamin Selegram Bandung Angelqueen.

Advokat dan Kurator Kondang yang berkantor di Bali dan Jakarta Dr. Togar Situmorang Menilai peristiwa ini para pelaku yang sangat biadab dalam melakukan pengeroyokan dapat segera ditahan agar tidak mengulangi perbuatan atau melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti, apabila ada pihak-pihak yang coba merintangi proses hukum diharapkan penyidik bisa profesional karena sudah VIRAL dan telah menjadi Attention Kapolda Jawa Barat serta Kapolrestabes Bandung.

Angelqueen sendiri sebelumnya melaporkan kasus pengeroyokan yang dialami olehnya pada bulan Juni 2024 ke Polrestabes Bandung. Angel mengaku dipukul beberapa orang hingga masuk ke gorong-gorong dan telah ada bukti LAPORAN POLISI NO: LP/B/602/VI/2024/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT.

BALI DOG GUARDIANS 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗚𝗨𝗚𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗔 𝗞𝗘 𝗣𝗧𝗨𝗡 𝗧𝗧𝗚 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗟 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗡𝗚𝗞𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗝𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗔𝗥/𝗕𝗘𝗥𝗞𝗘𝗟𝗜𝗔𝗥𝗔𝗡 & 𝗗𝗜𝗕𝗘𝗥𝗜 𝗪𝗔𝗞𝗧𝗨 𝟮 𝗠𝗜𝗡𝗚𝗚𝗨 𝗨𝗡𝗧𝗨𝗞 𝗗𝗜𝗔𝗗𝗢𝗣𝗦𝗜 𝗝𝗜𝗞𝗔 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗦𝗡𝗔𝗛𝗞𝗔𝗡

Bali Dog Guardian akan melayangkan gugatan ke PTUN Denpasar terkait isi Perda No 15 tahun 2009 yg salah satu isinya seperti tersebut di atas

Melalui keterangan pembina BDG Dr. Togar Situmorang,S.H.,M.H.,MAP.,C.Med.,C.L.A.,C.R.A. mengajukan upaya tersebut yakni sesuai Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 di antaranya:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” ujar Dr. Togar Situmorang.

Oleh karena isi dari pasal di dalam Perda tersebut juga bertentangan dengan pasal Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 302 mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah.

Sedangkan dalam salah satu pasal dalam Perda No 15 tahun 2009 menjalaskan jika “Dalam hal adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi,
HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan”

Maka oleh sebab itu Pembina BDG yang bergerak di bidang Asosiasi Penyayang Hewan merasa khawatir jika isi pasal tersebut tidak dirubah/dihapus maka akan digunakan sebagai dasar oleh aparat pemerintah untuk melaksanakan eliminasi yang tentunya sangat tidak kita inginkan.

“Kami berharap pemerintah Bali bersikap lebih humanis terhadap penanganan anjing² liar/berkeliaran di jalanan dengan menggandeng semua pihak termasuk para shelter / LSM yg selama ini giat membantu di lapangan baik dengan cara menampung anjing² liar maupun memberikan steril gratis untuk menekan populasi” ujar Dr. Togar Situmorang

“Terkait hal tersebut kami juga memohon doa & supportnya karena ini adalah perjuangan kita bersama bukan hanya BDG saja, tapi perjuangan para pecinta anjing khususnya anjing Bali. Bantu bersuara agar suara kita didengar & bantu tandatangi serta sebarkan petisi di bio” tutup Dr. Togar Situmorang

Terimakasih.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang ikut Prihatin atas Peristiwa memilukan sekaligus memalukan terjadi di Pulau Bali. yang dimana Pulau dengan Seribu Pura dan Kaya akan Budaya ini dilecehkan oleh Oknum Oknum tidak bertanggung jawab.

Seperti Vidio yang viral akhir-akhir ini menunjukan Beach Club Fins yang dimana Beach Club tersebut melaksanakan pesta kembang api ditengah-tengah prosesi suci persembahyangan umat Hindu.

Tentu hal tersebut sangat mengecewakan masyarakat umat Hindu di Bali. Mengenai hal tersebut disini saya Dr. Togar Situmorang selaku praktisi hukum ingin memberikan komentar terkait hal ini, ;

Seperti yang kita ketahui bersama dalam melaksanakan kegiatan ataupun acara tentu harus memenuhi izin dan standar yang berlaku termasuk izin di tempat atau wilayah acara tersebut berlangsung. Izin yang dimaksud disini tidak hanya mengenai legalitas maupun aturan baku melainkan adalah sisi toleransi dan menghormati setiap masyarakat terutama Mayoritas Hindhu Bali.

Dalam kasus ini diawali dengan Beach Club Fins yang menggelar acara kembang api beberapa waktu yang lalu namun acara tersebut juga berbarengan dengan tradisi umat Hindhu untuk melakukan Ritual persembahyangan di Pantai.

Sebelum hal tersebut terjadi Pihak Desa Adat Berawa telah sempat berkordinasi dengan pihak BAR untuk menunda perhelatan kembang api tersebut namun Permintaan tersebut tidak dihiraukan karena sudah sesuai Jadwal.

Advokat dan Kurator ini menyatakan sangat miris melihat peristiwa ini, seharusnya kita harus tetap ingat dimana Bumi Dipijak Disanalah Langit Dijunjung. Yang dimana seharusnya dalam melaksanakan kegiatan apapun tentunya harus menghormati masyarakat Lokal apalagi itu merupakan tradisi wilayah yang dijadikan mereka tempat menggelar pesta kembang api tersebut.

Dalam hal ini saya Dr. Togar Situmorang Memprotes dan Menyampaikan Rasa kekecewaan dan memohon untuk Majelis Desa Adat, Satpol PP dan pihak terkait Termasuk Perizinan atau Imigrasi agar memeriksa izin daripada Beach Club Finns tersebut.

Selain itu, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca sesuai paruman adat yang ditetapkan pada Mei 2024, sudah disepakati bahwa beach club hanya boleh menggelar atraksi kembang api di pantai dua kali seminggu. Namun, FINNS dituduh menggelarnya setiap hari.

Dan lebih parahnya lagi yaitu tenaga kerja asing yang dipekerjakan Finns Beach Club Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali yang juga menjadi sorotan. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sekitar 300 warga negara asing yang bekerja di Finns Beach Club. Namun, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai hanya mencatat sekitar 20 orang warga asing yang dipekerjakan di lokasi tersebut.

Oleh sebab itu kami mohon kepada Imigrasi untuk memastikan Legalitas Formal pengangkatan Tenaga Kerja Asing tenaga oleh Finns Beach Club.

Karena tercatat banyaknya orang asing yang bekerja di Bali dengan menggunakan visa turis, yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk bekerja.

Jika ada warga negara asing yang bekerja tanpa memiliki Vitas telah melakukan pelanggaran hukum, untuk itu, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya sebagai berikut,

• pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan dan/atau
• Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pidana bagi orang asing yang menyalahgunakan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 122 UU Keimigrasian, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

• setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
• setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
  Berdasarkan ketentuan diatas, maka orang yang memberikan pekerjaan kepada WNA yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya juga dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta, “ tutup Panglima Hukum Bali, Dr. Togar Situmorang.

[Bangli, 16 Oktober 2024] – Pengadilan Negeri Bangli menggelar sidang agenda Saksi terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan, yakni terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dan terdakwa Made Arianto yang dituduh melakukan pencurian 1 Unit Mobil Toyota Raize berwarna kuning milik I Gusti Komang Juli Budi Widiantara yang diambil di jalan raya Kintamani tepatnya di depan Polsek Kintamani. Sidang tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Kadek Naro Sigito, S.H., serta kuasa hukum terdakwa dalam agenda pembuktian dengan menghadirkan 5 orang saksi oleh JPU

Law Firm DR. TOGAR SITUMORANG hadir dalam persidangan bersama Saksi Korban untuk memastikan rangkaian peristiwa hukum tersebut terutama masih ada Dua (2) Orang Tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang ( DPO ) belum mampu Polres Bangli hadirkan dan menjadi Catatan pihak penegak Hukum lainnya.

Persidangan ini terjadi karena Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan cara menaikkan mobil tersebut tanpa izin pemilik mobil dan mengaku sebagai Debt Collector suruhan perusahaan leasing yakni PT. Bussan Auto Finance.

Hadir dalam Persidangan menyampaikan keterangan ada 3 Saksi yakni I Gusti Komang Juli Budi Widiantara, I Gusti Putu Sudariana, dan I Komang Paryasa karena kejahatan ini dilakukan saat malam hari yang diawali dengan mobil tersebut dibuntuti oleh orang tak dikenal hingga sampai ke Bobo Cabin Kintamani, setelah diketahui adanya kejadian tersebut staff pemilik mobil a.n Komang Paryasa langsung menuju ke lokasi untuk mengamankan kunci.

Namun ke Empat ( 4 ) orang yang mengaku Debt Collector tersebut dengan memaksa dan menantang Saksi Komang Paryasa untuk berkelahi sampai mati.

akibat kejadian tersebut di Bobo Cabin karena tidak ada titik temu maka mereka menuju ke Kintamani untuk melakukan mediasi di Polsek Kintamani akan tetapi tidak juga menemui hasil sehingga ke Empat ( 4 ) orang Debt Collector tersebut tetap menarik mobil tersebut secara paksa dengan memakai jasa Towing.

Selanjutnya saksi yang dihadirkan oleh JPU yaitu pimpinan cabang PT. Bussan Auto Finance a.n Imam Tohari juga membenarkan kalau PT. BAF memang menyerahkan jasa penagihan melalui pihak ke 2 yang disebut PT. Lesto akan tetapi menurut keterangan saksi tersebut berdasarkan keterangan di dalam perjanjian jasa pihak ke 2, jasa penagih atau Debt Collector tersebut harus sesuai aturan yakni : Membuat berita acara serah terima, objek fidusia tersebut harus diserahkan secara sukarela, dan harus menggunakan cara yang sopan dan santun.

Kemudian keterangan saksi an Munawir selaku sopir Towing membenarkan kalau dirinya diberikan perintah oleh Debt Collector tersebut untuk menaikkan mobil tersebut ke atas towing dan membawanya ke Gudang Lelang di daerah Kargo, Denpasar

JPU juga menyatakan dihadapan majelis hakim bahwa ke 2 orang sisa nya masih belum memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan, akan tetapi sudah ada yang ditetapkan sebagai DPO.

Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan alasan kliennya telah mendapat persetujuan oleh korban untuk menarik mobil tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 dengan kembali memberikan kesempatan pembuktian kepada JPU.

Mangkir Saat Dipanggil, Dinas Perkim Badung Nilai Pihak Pengelola tidak Kooperatif dan akan ada Panggilan Kedua

Denpasar-Puluhan perwakilan warga dari paguyuban Perumahan Royal Garden Resindence Bersatu yang berlokasi di Jl Taman Giri Asri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali memenuhi panggilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung untuk melakukan audiensi terkait warga perumahan yang menolak Managment PT. RGM terutama Pemutusan Air Bawah Tanah secara sepihak dan Insiden Hukum lainnya untuk Beroperasional di Perumahan Royal Garden Residece. Namun sayangnya, pihak-pihak yang dipanggil justru mangkir dari panggilan Dinas Perkim Badung yakni Lurah Benoa, Kepala Lingkungan Mumbul selaku penguasa wilayah. Pihak yang paling bertanggung jawab namun mangkir dari panggilan Dinas Perkim adalah PT Mirah Bali Konstruksi dan PT Royal Garden Manajemen.

Kuasa hukum Paguyuban Royal Garden Residence Bersatu DR. Togar Situmorang, SH,.MH,.MAP,.CMED.,CLA., CRA mengatakan, panggilan audiensi dengan Dinas Perkim Badung seharusnya melibatkan semua komponen yang terlibat dalam persoalan tersebut. Namun ternyata pihak-pihak yang seharusnya memberikan informasi dan klasifikasi kepada Dinas Perkim Badung justru mangkir dari panggilan. “Kami mendapatkan penjelasan bahwa memang ada surat balasan dari PT Royal Garden Manajemen ke Dinas Perkim Badung agar pertemuan ditunda. Namun surat itu baru diterima pada tanggal 9 Oktober 2024 siang. Sehingga pertemuan tetap sesuai jadwal dari Dinas Perkim Badung. Dan kepada pihak-pihak yang mangkir dari panggilan Dinas Perkim Badung akan segera melakukan panggilan kedua,” ujarnya. Sebab surat keberatan yang diterima Dinas Perkim Badung dari PT Royal Garden Manajemen dinilai terlalu mepet sementara jadwal sudah ditentukan.

Menurut pria yang dijuluki Panglima Hukum Bali tersebut, dalam pertemuan yang dipandu langsung oleh Kabid Bidang Penyelenggaraan PSU I Putu Suantara, ST., M.Si dan BPKAD Badung (Aset) bapak Anom, secara terang dan jelas mempersoalkan bahwa legal standing dari PT Royal Garden Manajemen yang selama ini berurusan dengan ratusan warga dari Paguyuban Royal Garden Residence Bersatu justru dipertanyakan, Sebab, sebelumnya perumahan tersebut diurus oleh PT Mirah Bali Konstruksi. Ini sudah ada putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Kemudian dalam perjalanan, tiba-tiba ada PT RGM yang mengurus perumahan dan melakukan banyak perubahan sepihak. Warga juga sudah pernah digugat oleh PT. RGM dan jelas dikatakan dalam Uraian bahwa legal standing dari PT Royal Garden Manajemen tidak ada dan jelas Hasil putusan Tidak Diterima alias NO dan dimenangkan warga. Warga juga meminta agar kasus yang sudah dilaporkan di Polda Bali terutama DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS dan DIREKTORAT KRIMINAL UMUM atas perusakan dan penutupan saluran air kepada Rumah Warga dapat segera diproses lebih lanjut. Sebab, laporan warga diterima di SPKT Polda Bali dengan nomor laporan LP/B/678/IX/2024/SPKT/POLDA BALI terkait dengan penutupan dan pengrusakan saluran air yang menyebabkan lebih dari 200 warga akan berdampak terhadap kekurangan air dan membuat tidak nyaman Perumahan Royal Garden Residen.

Perwakilan dari Paguyuban Royal Garden Residen Bersatu Sulistyowati mengatakan, seluruh perwakilan warga dari Paguyuban Royal Garden Residence Bersatu merasa puas atas hasil pertemuan dengan Dinas Perkim Badung. Dinas Perkim Badung sangat mendukung warga dari Paguyuban Royal Garden Residence Bersatu. Dinas Perkim Badung juga mendorong agar laporan warga di Direskrimsus dan Direskrimum Polda Bali segera diproses dan Mohon Bapak Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.IK., M.Si. mohon ATTENTION agar anak buah jangan main2 dalam Hal Proses Hukum ini. “Yang lebih mengagetkan kami adalah berdasarkan penjelasan dari Dinas Perkim Badung disebutkan bahwa jalan atau aspal yang ada dalam kompleks perumahan itu milik Pemkab Badung, milik publik alias Milik Umum sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik perorangan atau badan hukum tertentu. Ini yang harus diketahui oleh PT Royal Garden Manajemen ( RGM ) atau ibu MAYA ,” ujarnya.

Dinas Perkim Badung juga mendorong akan meminta PDAM Badung bisa masuk mengalirkan air ke dalam kompleks perumahan untuk melayani warga. Soal perizinan dan sebagainya, Dinas Perkim Badung akan segera memanggil PT Mirah Bali Konstruksi dan PT Royal Garden Manajemen ( RGM ) agar segera membuat suatu kesepakatan hukum. Sebab bila ditelusuri lebih jauh, PT Royal Garden Manajemen dan PT MIRAH tidak memiliki kapasitas untuk melakukan berbagai hal di atas perumahan tersebut karena tidak memiliki legalitas secara hukum. “Semua perwakilan warga dari Paguyuban Royal Garden Residence Bersatu merasa puas dengan hasil pertemuan dengan Dinas Perkim Badung. Sebab hasilnya memang sesuai kebutuhan warga dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan jangan coba ada yang Intervensi Hukum,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari tindakan pengrusakan saluran air yang mengalir ke kompleks perumahan. Pengrusakan dilakukan oleh pihak pengelola dari manajemen PT Royal Garden Manajemen ( RGM ) melalui para tukangnya. Pada Selasa (25/9/2024) para tukang memutus dan menutup saluran air yang ada blok D perumahan. Saat para tukang akan memutuskan aliran di blok C namun dicegah warga dan warga akhirnya beramai-ramai datang ke Polda Bali melaporkan kasus tersebut. Para tukang saat melakukan aksinya selalu menunjukkan surat perintah dari manajemen PT Royal Garden Manajemen ( RGM ) Manajemen beralasan bahwa penutupan dan pemutusan saluran air tersebut disebabkan warga menolak kesepakatan untuk menaikkan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) sebesar 40%. Kasus ini sudah beberapa kali dibicarakan dalam rapat warga yang ada di perumahan. Dalam rapat tersebut, warga meminta kepada pihak pengelola agar IPL dikelola secara transparan dan dilaporkan ke warga. Namun permintaan warga itu ditolak oleh pengelola. Ini mengakibatkan warga menolak membayar kenaikan IPL. Manajemen pengelolaan mengambil keputusan dengan cara memutuskan aliran air ke kompleks perumahan sehingga lebih 200 warga berdampak.

Selain itu, konflik warga perumahan yang tergabung dalam Paguyuban Warga Royal Garden Residen Bersatu semakin meruncing dengan PT Mirah Bali Konstruksi (MBK). Sebab sebelumnya, perumahan tersebut diurus oleh PT MBK dan tiba-tiba datang PT yang baru bernama PT Royal Garden Manajemen ( RGM ) dan mengurus perumahan tersebut tanpa persetujuan warga. Terkait dengan instalasi air PDAM yang dilarang oleh PT RGM, maka ia menegaskan jika PT RGM sama sekali tidak memiliki legal standing apa-apa. Hal ini sudah dibuktikan dengan kekuatan hukum gugatan soal validitas PT RGM ke pihak hukum yang dimenangkan oleh salah satu anggota Paguyuban Warga RGR Bersatu. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa PT RGM tidak memiliki legal standing untuk menangani perumahan dan melakukan gugatan. Kondisi yang terjadi selama ini dimana PT RGM meminta warga perumahan untuk menggunakan air bawah tanah dengan harga yang ditentukan oleh PT RGM. Sebab air yang dialiri ke perumahan adalah air bawah tanah yang dikelolah oleh manajemen PT RGM.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang yang juga pemeluk Agama Kristen Nasrani sangat berterima kasih atas gerak cepat Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara dalam hal penagkapana dan telah menetapkan selebgram asal Medan, Ratu Talisha (RT) alias Ratu Entok sebagai tersangka. Dia diduga melakukan penistaan agama dengan menghina Yesus Kristus.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang mengatakan, penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara.

Dr. Togar Situmorang sangat bersyukur juga telah diberlakukan penahanan itu sudah merupakan bagian suatu proses yang Berkeadilan karena sebagai Pemeluk Agama Kristen Yesus Kristus Direndahkan dan Dilecehkan untuk memotong Rambut panjang dalam video terlihat Ratu memakai kaos merah memegang handphone dengan gambar Yesus sangat menyakitkan hati.

Ratu Entok menyuruh agar Yesus memotong rambut panjangnya supaya tidak mirip perempuan. Yesus disuruh berpenampilan rambut botak atau cepak, sehingga seperti laki-laki.

Ratu Entok ditangkap di rumah Jalan Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Selasa (8/10) sekitar pukul 12.00 WIB.

Atas perbuatannya, Ratu Entok dijerat UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara dan semoga ini akan membuat efek jera agar tidak Menghina Tuhan Yesus kami,” tutup Advokat dan Kurator Kondang berdarah Batak kelahiran Jakarta ini.

Dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini menjadi perbincangan serius di tingkat pusat dan daerah.

Segera setelah diungkapkan Pakar Hukum dan Pegiat Anti Korupsi, Hardjuno Wiwoho, yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat serius mengusut penyalahgunaan dana CSR di BI dan OJK.

Tampaknya di daerah pariwisata Bali, pakar dan praktisi hukum profesional Dr. Togar Situmorang, SH., MH., M.AP., C.Med., CLA.,CRA seorang Advokat dan Kebijakan Publik juga mencermati serius dan mewanti-wanti kepada kedua lembaga keuangan baik BI dan OJK di tingkat daerah Bali, jangan sampai terjerat pelanggaran dana pemanfaatan CSR.

Dr. Togar Situmorang mengingatkan apabila penyalahgunaan CSR kerap menjadi modus lama dan kasus ini membutuhkan pengawasan instansi terkait seperti Inspektorat, BPK bahkan Kejaksaan atau Polda Bali untuk ikut awasin kegiatan pada BI dan OJK. Bahkan, KPK dapat turun tangan ke daerah jika mencium bau amis penyalahgunaan CSR.

“Memang ini sudah modus lama, dua lembaga baik BI dan OJK menyelewengkan dana CSR. Dan selalu yang disalurkan itu Modusnya menggunakan Yayasan-yayasan yang tidak terakuntabelasi (tidak bertanggung jawab-red) secara publik. Artinya Yayasan tersebut tidak pernah mengumumkan penggunaan dana CSR melalui media publik, ngak pernah dilakukan Audit Independen atas penggunaan dana CSR,” katanya dikonfirmasi, Selasa (8/10).

Secara umum penggunaan dana CSR, wajib dan harus pula diumumkan ke publik sehingga prosedurnya dapat jelas dan bisa menghindari praktik-praktik dugaan penyelewengan dana CSR. Bahkan, Pelibatan lembaga antirasuah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana CSR telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta untuk menghindari praktik-praktik penyelewengan yang merugikan masyarakat pada kedua lembaga keuangan BI dan OJK.

“Itu (modus) sudah lama dan Kalau sekarang KPK mau ke arah sana, itu sangat didukung sekali. Ya, ini CSR soalnya loh. Itu dana haknya untuk rakyat,” tegas Dr. Togar Situmorang

Kemudian wajib diawasin setiap Proposal penyaluran dana CSR oleh BI dan OJK,
KPK perlu mendalami secara menyeluruh ke mana aliran dana tersebut mengarah dan program-program apa saja yang telah didanai, dan apakah nilai serta manfaat yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang dijanjikan dan jangan malah masuk ke kantong pribadi, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah diharapkan KPK untuk segera bongkar dan menangkap oknum pelaku dugaan Korupsi dana CSR dari BI dan OJK. Ini sudah keterlaluan karena dana CSR adalah dana tanggungjawab sosial untuk rakyat, kok sampai-sampai bisa tega di korupsi,”tutup Dr Togar Situmorang,SH,MH,MAP.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang, SH, MH,MAP, CMED,CLA,CRA sangat mendukung Artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Razman Arif Nasution ke Polda Metro Jaya, dan Hari Kamis (3/10/2024) resmi melaporkan Razaman atas dugaan menyebarkan data pribadi anaknya, Laura Meizani Nasseru alias Lolly di Polda Metro Jaya.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang sangat mendukung langkah atas Laporan Nikita terhadap Razman Nasution terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 ayat 2 Jo Pasal 65 ayat 2.“ dimana dalam Hal ini Nikita Mirzani sebagai Ibu Kandung Lolly merasa dirugikan karena terlapor diduga menunjukan foto USG milik anak korban atau anak pelapor,”.

Panglima Hukum Bali Dr. Togar Situmorang menilai Dalam kasus ini, tidak hanya Razman bersama Vadel Badjideh namun seluruh orang yang ada saat menggelar jumpa pers pada 20 September 2024 wajib dimintai keterangan dimana Saat itu, mereka menunjukkan hasil USG Lolly.“Dan perlu diketahui dalam Hal ini Terkait UU Perlindungan Anak Biar bagaimanapun juga Laura masih anak di bawah umur, masih di bawah asuhan Nikita Mirzani. Jadi apapun Itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari Ibu Kandungnya,” dalam hal ini Nikita Mirzani.

Advokat Dr. Togar Situmorang mengatakan atas pelanggaran data pribadi sangat bisa dikenakan pidana dengan ancaman pidana 5 Tahun dan Denda Rp. 5 Miliar.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, “ tutur Dr. Togar Situmorang.

Nikita melaporkan Razman dan Vadel atas dugaan menyebarkan data pribadi, Laporan tersebut dibuat langsung oleh Nikita dan teregistrasi dengan nomor LP/B/5969/X/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.“sudah sangat tepat dan semoga bisa berjalan segera karena ini terkait Lolly anak Nikita Mirzani yang masih dibawah umur,” tutup Advokat dan Kurator berdarah Batak ini di Kantor Hukum miliknya di Jl. Pejaten Raya No.78 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Advokat dan Kurator Kondang Dr. Togar Situmorang,SH,MH,MAP dengan didampingin Axl Mattew Situmorang, SH, CCD dan Darius Situmorang, SH, MH serta M. Taufik, SH melakukan Himbauan kepada Artis Lawas Dangdut Elvi Sukaesih Untuk segera Mengambilkan Master atau membayar Royalti Lagu Mega Makcik dan sebagai Kuasa Hukum berharap Master Cakram Lagu “ LENGKET “ yang masih dalam penguasaan Hajjah Elvi Sukaesih atau lebih dikenal Ummi Elvie.

Penyanyi asal Indonesia Domisili Malaysia tersebut mengaku telah banyak dirugikan oleh Hajjah Elvie Sukaesih dakam Keterangan Perss di Kantor Pengacara DR. TOGAR SITUMORANG di Pejaten Raya No 78 Jakarta Selatan, Sabtu (28/09/24).

Pengacara Kondang Dr. Togar Situmorang selaku Kuasa Hukum Mega Makcik minta Cakram Master dan Royalti Lagu Mega Makcik dari penguasaan Penyanyi Senior Dangdut Elvy Sukaesih.

Beberapa langkah Hukum akan dilakukan oleh Dr. Togar Situmorang untuk dapat menindak lanjuti kasus Mega Makcik.

Hajjah Elvie Sukaisih telah Ingkar untuk mempublikasikan lagu Mega Makcik, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Elvie Sukaesih atau Ummi elvie, jadi apa yang sudah di janjikan atau dibicarakan beberapa waktu yang lalu tidak ada realisasinya”ujar Dr. Togar Situmorang.

Advokat dan kurator Kondang Dr. Togar Situmorang, sangat mendukung para Korban Jatuh Pesawat Helikopter nomor penerbangan PK-WSP (crash landing) di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Badung, Bali, pada Jumat pukul 15:27 Wita untuk melaporkan ada unsur Kelalaian pada pihak Polda Bali.

Akibat peristiwa Helikopter dari operator “Bali Heli Tour” tersebut jatuh di antara tebing batu tinggi hingga bagian ekornya putus dan bagian depan hancur menghantam tebing dan penumpang yang selamat tersebut telah resmi Melaporkan Tindak Pidana Dugaan Kelalaian kepada Pihak Kepolisian Daerah Bali ( Polda Bali ) dan Pasal Kelalaian diatur dalam Pasal 479 g Huruf a KUHP Jo Pasal 411 No. 1 Th 2009 Ttg Penerbangan.

Advokat dan Kurator Kondang Dr. Togar Situmorang sangat prihatin atas kondisi dua klien bernama Eloira Decti Paskilah (Penumpang Warga Indonesia), Akibat kecelakaan itu, Eloira mengalami masalah pada lehernya. Dia pun masih mengenakan penyangga dan harus rutin mengecek kondisi lehernya di rumah sakit dan Russel James Harris (Penumpang Warga Negara Australia) yang mengalami cedera kaki dan Rusuk .

Advokat dan Kurator berdarah Batak Dr. Togar Situmorang sangat berharap para Terlapor agar dapat diproses pihak Kepolisian Daerah Bali dan Para Terlapor tersebut inisial ISR , DK , DBKP mereka itu Pilot dan Direktur serta Owner dari PT Whitesky Aviation.

Dr. Togar Situmorang selaku Pengamat Kebijakan Publik berkata kepada Media, Minggu (15/9/2024) berharap Laporan Polisi dapat berjalan Maksimal agar pihak Perusahaan bertanggung jawab dan ada rasa Efek Jera karena Korban adalah Manusia bukan Binatang.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang berharap para Terlapor yaitu Pilot atau Direktur bahkan Pemilik dalam peristiwa jatuh heli wisata milik PT Whitesky Aviation di Suluban, Pecatu pada Jumat, 19 Juli 2024 sore dapat segera diproses karena dalam Surat Balasan Somasi dari Pihak Kantor Hukum mereka Mengatakan bahwa Mereka Tidak Ada Pengakuan Bersalah dan / atau Bertanggung Jawab“ tutup Dr. Togar Situmorang.