Kategori: Pendidikan

Denpasar, Panglimahukum| Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP sudah sah dan merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia.

Ungkapan ini disampaikan lawyer yang biasa disebut Panglima Hukum, yakni Dr. Togar Situmorang saat ditemui di kantornya Denpasar, Minggu (11/12/2022).

Ia menyebut, kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya bersyukur dengan disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-undang pada rapat paripurna ke-11 tahun 2022-2023.

“Saat ini RUU KUHP sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pastinya ada pro dan kontra, itu lumrah saja,” katanya.

Togar berharap, bagi yang kontra terhadap Undang-undang yang baru ditetapkan ini, pihak tersebut harus mengerti unsur-unsur dari pada pasal-pasal tertentu.

Harapan itu ia sampaikan, setelah menyikapi statement dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang menyebut pasal 424 terkait minuman dan bahan memabukkan, serta pasal 411 dan 412 terkait perzinahan.

“Coba perhatikan, akar dari segala permasalahan kriminal itu berawal dari mabuk, perzinahan dan perselingkuhan. Inilah yang merusak moral bangsa,” kata panglima hukum menegaskan.

“Jadi kalau ada masyarakat yang tidak puas atau tidak setuju dengan UU KUHP dipersilahkan ke MK bukan mengusulkan ke Presiden membuat Perppu untuk membatalkan UU tersebut,” ujarnya menambahkan.

Dikatakan Dr Togar Situmorang dengan adanya UU KUHP ini, Indonesia mempunyai prinsip yang tegas yang mengedepankan moral dan etika dalam kehidupannya.

“Jangan membuat statemen yang membingungkan masyarakat. Kalau mau berkontribusi diawal, sebelum UU KUHP disahkan. Karena membuat UU melalui proses yang panjang. Kita harus bangga dengan UU KUHP yang baru, UU yang menjunjung tinggi moral dan etika,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, menurut Dr. Togar Situmorang dengan wacana untuk buat Perppu supaya UU KUHP batal adalah tindakan yang merongrong dan melecehkan wibawa pemerintah.

“Mari kita mendukung pemerintah dengan disahkannya UU KUHP produk lokal yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia,” tandas Dr. Togar Situmorang.***

Denpasar, Panglimahukum| Art Xchange Gallery akan menggelar pameran tunggal Marisa R Ng, berjudul “Table Talk: Food Our Universal Language” di Kopi Bali House Sanur mulai 25-30 Juni 2022 mendatang. Pameran diinisiasi oleh Marisa R Ng yang merupakan perupa internasional dan berasal dari Malaysia ini, memiliki tujuan untuk membuka dialog tentang warisan, ras, budaya, dan tradisi.

Direktur Art Xchange Gallery Benny Oentoro B.A menjelaskan, Art Xchange Gallery dengan senang hati menyelenggarakan pameran tunggal Marisa R Ng, Table Talk: Food Our Universal Language. Pihaknya mengungkapkan mengenal Marisa sebagai seniman abstrak ekspresionis Malaysia yang memiliki latar belakang budaya campuran dari Tionghoa dan Melayu.

“Dia sangat akrab dengan budaya dan tradisi Melayu dan Cina,” tuturnya.

Benny mengungkapkan belakangan ini dunia sedang kacau dilanda oleh intoleransi akibat rasisme dan agama. Bahkan sebagian besar negara tidak sadar telah membiarkan segregasi rasial antara kelompok yang berbeda berkembang hingga kebebasan dan kesetaraan hilang. Terlebih di seluruh dunia, minoritas baik itu ras, budaya atau agama juga menderita pelecehan dan intoleransi.

“Kita perlu introspeksi diri bahwa dunia ini terdiri dari ras, budaya, dan agama yang berbeda. Hanya ketika kita bersatu, saling menghormati inti dan nilai-nilai lain, kita dapat mulai hidup dalam harmoni,” ungkapnya.

Baginya, Pameran Table Talk: Food Our Universal Language ini relevan untuk ditampilkan di Indonesia, karena masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai ras, suku, budaya dan tradisi. Adapun tantangan yang dihadapi kali ini yakni bagaimana menjaga persatuan di antara ras multikultural yang begitu luas, dengan saling menghormati budaya dan latar belakang yang berbeda.

“Jangan sampai kita melupakan semboyan nasional kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kesatuan dalam keragaman,” imbuhnya.

Sementara perupa internasional asal Malaysia Marisa R Ng mengatakan, pameran “Table Talk: Food, Our Universal Language” akan menyajikan menu masakan multikultural karyanya bersama Chef Gabriel Pandanbuana dan Head Barista Juan Kenneth Wijaya. Dalam pameran ini, pihaknya hanya menyiapkan 1 meja makan bundar berukuran 2 meter beserta tempat duduk hanya untuk 12 orang semalam. Dimana makanan akan disajikan di salah satu karya seninya, tepat berada di tengah meja bundar tersebut. Meja bundar dijadikan opsi terbaik untuj penyajian hidangan dalam jumlah besar serta dapat dijangkau oleh semua orang. Terlebih, meja makan masyarakat Asia dominan berbentuk bulat (bundar).

Disinggung terkait penggunaan meja bundar, Marisa menyebutkan ada 2 alasan yang menguatkan penggunaan meja bundar dalam pamerannya kali ini. Pertama, meja bundar dinilai mampu mendekatkan satu sama yang lainnya dan setiap orang dapat berbicara hingga tatap muka dengan mudah di sekitar meja tanpa saling berteriak. Kedua, “bulat” dalam bahasa Cina artinya 圆 (yuán) dan kata Cina untuk “reuni” adalah 团圆 (tuányuán). Untuk itu, bentuk bulat melambangkan “berkumpulnya keluarga” dalam komunitas Tionghoa. Hal ini senada dengan kata “kesatuan” dalam bahasa Cina memiliki pengucapan yang mirip dengan kata “bulat” atau “lingkaran”.

Lebih lanjut dikatakannya, sebuah keluarga akan tetap bersama, apabila hingga saat ini masih tetap melakukan kegiatan makan bersama. Terutama, makan di meja bundar akan menyatukan sekaligus mendekatkan keluarga. Pihaknya juga percaya bahwa makanan adalah bahasa universal, sedangkan meja bundar adalah suatu keharusan yang harus dimiliki keluarga.

“Meja bundar juga menjadi opsi untuk keluarga berkumpul, berbagi makanan, bercerita, dan menciptakan kenangan indah yang akan bertahan seumur hidup. Meja bundar akan menyatukan keluarga serta membawa orang lebih dekat. Berbagi makanan bersama tanpa memandang ras dan status di meja bundar tetap menjadi simbol sejati toleransi, kepedulian, cinta dan rasa hormat. Tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk komunitas kita, bangsa kita dan dunia,” ujar Marisa di Art Xchange di Kopi Bali House Sanur, Senin (20/6/2022).

Menurut Marisa, pameran ini juga akan bercerita tentang bagaimana kehidupan dan generasi mendatang. Melalui kesatuan meja bundar yang relevan, praktis dan simbolis dalam budaya di seluruh dunia. Bahkan, hampir semua hal bisa diselesaikan di meja bundar. Meja bundar juga menjadi tempat perayaan berlangsungnya sumpah pernikahan yang diumumkan di antara pasangan yang saling mencintai. Tidak hanya itu, meja bundar juga tempat berbagi duka bagi almarhum maupun negosiasi antara mitra bisnis dan jamuan negara untuk menyambut presiden dari negara lain. Tentunya, semua bisa terjadi di meja bundar yang sama.

“Ayah saya orang Cina. Ibu orang Melayu. Saya dibesarkan oleh pihak Tionghoa dalam komunitas Melayu. Tetangga saya mayoritas Melayu. Saya bangga bahwa saya dibesarkan di Malaysia, negara multi-budaya. Kami selalu mengadakan makan malam keluarga di meja bundar di rumah. Kita semua memiliki meja seperti ini di rumah. Itu adalah simbol persatuan kita dengan keluarga kita, ini adalah tempat di mana jutaan cerita unik telah dibagikan serta mewakili perasaan dan keterikatan kita dengan keluarga dan kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Marisa berharap pengalaman interaksi seni sembari bersantap ini nantinya dapat menghubungkan orang-orang dalam mengeksplorasi dan berbagi serta mempelajari kebudayaan serta makanan adalah suatu cara dalam menyatukan negara dan budaya yang berbeda-beda. (*/02)

Denpasar, Panglimahukum| Beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 1998. Terlebih draft RKUHP yang bisa diakses saat ini hanya draft lama. Sedangkan draft baru RKUHP yang akan segera disahkan DPR RI awal Juli mendatang, masih belum dapat diakses oleh publik.

Hal ini diungkapkan Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Putu Yoga Saputra, Minggu (19/6/2022).

Menurutnya, draft RKUHP masih minim partisipasi publik dan cenderung ditutup-tutupi. Bahkan terdapat beberapa pasal yang bisa mengancam iklim demokrasi di Indonesia.

Pasal-pasal tersebut, yakni Pasal 273 tentang pidana bagi demonstran yang tidak melakukan pemberitahuan dan menimbulkan keonaran. Kemudian Pasal 353 dan 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Lebih lanjut, Putu Yoga Saputra memaparkan bahwa secara umum pasal-pasal tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang dirintis oleh para senior sejak 1998. Dimana hal ini disebabkan oleh pasal-pasal multitafsir dan bermuatan penilaian subjektif.

“Pasal ini bisa digunakan sesuka hati oleh penguasa untuk menjerat siapapun yang melakukan kritik, termasuk aktivis mahasiswa,” terang Putu Yoga Saputra.

Pihaknya mengungkapkan, melalui pasal-pasal terkait pemidanaan terhadap aktivis mahasiswa dan penghinaan terhadap pemerintah justru memperlihatkan wajah kolonialisme yang melekat dan tentunya hal tersebut sangat kontradiktif. Bahkan semangat dari pembahasan RKUHP sebenarnya adalah dekolonisasi.

“Namun, nyatanya wajah kolonialisme masih menempel dalam RKUHP hari ini,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar DPR-RI dan pemerintah tidak tergesa-gesa membahas dan mengesahkan RKUHP. Serta berharap bahwa pihak terkait segera membuka draft pembahasan RKUHP seluas-luasnya kepada publik.

Dimana, seharusnya DPR-RI dan pemerintah lebih peka akan hal tersebut, terlebih menyangkut hajat hidup masyarakatnya. Baginya, hal terpenting dalam draft pembahasan RKUHP ini adalah melibatkan partisipasi publik.

“Partisipasi publik pun perlu dilibatkan, mengingat ini sebuah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” sebutnya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa adanya protes terhadap penolakan RKUHP dari elemen masyarakat pada 2019 lalu, hendaknya dijadikan pelajaran dan masukan terhadap rancangan dan pembahasan RKUHP. (*/02)