Kategori: Regional

Gianyar, Panglimahukum| Beredar banyak kabar penolakan tim Israel U-20 dalam pagelaran akbar Piala Dunia U-20 yang rencananya akan dilaksanakan di Pulau Bali pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023 mendatang.

“Pulau Bali sebagai tempat tujuan Wisata turis mancanegara sangat terkenal keramahan dan toleransi yang sangat dijunjung tinggi. Sehingga apabila ada penolakan karena keikutsertaan delegasi tim U-20 Israel itu sangat disayangkan dan menjadi tanda tanya besar,” kata Dr. Togar Situmorang, S.H., C.Med., M.H., MAP., CLA., seorang Advokat dan pemerhati Kebijakan Publik Kamis, (23/03/2023).

Advokat Nasional berdarah Batak yang sudah lama menetap di Pulau Dewata dan menjadi krama Bali ini tahu betul arti toleransi di masyarakat Bali sangat tinggi.

Menurutnya dengan adanya penolakan terhadap salah satu tim peserta Piala Dunia U-20, apalagi dikaitkan dengan unsur politik. “itu jelas sangat tidak pas,” tegasnya.

“Ajang Piala Dunia U-20 harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai kompetitif pariwisata Indonesia, termasuk pariwisata olah raga,” tutur Bacaleg DPR RI Jakarta Timur dari Partai Demokrat.

“Jadi sekali lagi jangan dicampur dengan politik atau bahkan sampai terlena karena banyak infrastruktur sedang dibangun di Bali, termasuk fasilitas olah raga. Jika fasilitas sepak bola di Bali bagus, akan banyak tim luar negeri datang menggelar sesi latihan. Jadi, ini tidak sebatas penolakan tim delegasi Israel terkait Piala Dunia U-20 saja,” kata Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., C.MED., CLA. dan yakin masyarakat Bali butuh tontonan Piala Dunia U-20.

Lebih lanjut Dr. Togar Situmorang mengungkapkan, sebelumnya saat pelaksanaan KTT G-20 dan ASEAN Summit, Provinsi Bali bisa jadi tuan rumah yang baik.

Advokat yang kerap dijuluki sebagai Panglima Hukum ini, juga mengingatkan bahwa toleransi ini diharapkan mampu membangun optimisme dan semangat membangun bangsa melalui Piala Dunia U-20.

“Semoga Bali yang terkenal dengan toleransi tingginya, bisa membedakan antara helatan olah raga dengan politik,” kata Dr. Togar Situmorang dari GRAHA SITUMORANG, Ketewel, Gianyar seraya mengucapkan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa“ bagi Umat Muslim di Indonesia.***

Jakarta, Panglimahukum| Penanggungjawab (PJ) Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev Tahun 2022, karena terdapat 122 Badan Publik berhasil menjadi Informatif dari tujuh kategori Badan Publik.

“Capaian Badan Publik Informatif sebanyak seratus dua puluh dua itu telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yakni sebanyak sembilan puluh delapan Badan Publik Informatif,” katanya menjelaskan.

Menurutnya, pada Tahun 2021 sebanyak 84 Badan Publik Informatif kemudian Bappenas RI targetkan 98 Badan Publik Informatif di Tahun 2022, namun target itu terlampaui jauh hingga 122 Badan Publik Informatif.

Ia berharap tujuh kategori Badan Publik, yakni Kementerian, LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian), LNS (Lembaga Non Struktural), Pemprov (Pemerintah Provinsi), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PTN (Perguruan Tinggi Negeri), dan Parpol (Partai Politik) dapat terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik agar semakin banyak Badan Publik yang Informatif.

Diketahui bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 diberikan kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

Maka di Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat Informatif pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KIP di Hotel Atria Tangerang, Banten, Rabu 14 Desember 2022.

Pada pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat mendapatkan nilai 93,62.

Pada penganugerahan kali ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu meraih nilai 97,72.

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana mewakili Pemerintah Provinsi Bali secara langsung menerima Anugerah Informatif tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Gede Pramana menyampaikan puji syukur atas prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Bali yaitu tiga kali secara berturut-turut meraih predikat Informatif yang merupakan peringkat tertinggi.

“Hasil ini tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari pimpinan yaitu Bapak Gubernur Bali, Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah yang memberikan arahan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi,” ungkap Gede Pramana.

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, PPID Kota dan Kabupaten se-Bali serta segenap pihak terkait yang sudah memberikan dukungan secara intens.

Selain itu, Gede Pramana mengutarakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan berkomitmen terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Website PPID dan Bali Satu Data.

Disamping itu dalam rangka mendukung program Hak Untuk Tahu juga sebagai upaya untuk menjamin pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terutama terkait program pembangunan yang terangkum dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya.***

Denpasar, Panglimahukum| Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menyatakan siap mensosialisasikan sekaligus melaksanakan PKS Dewan Pers dan Polri dalam penanganan kasus-kasus pers.

Kapolda menyampaikan hal itu saat menerima rombongan Dewan Pers di Mapolda Bali, Selasa (6/12). Saat itu Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto.

Rombongan Dewan Pers dipimpin Plt. Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, didampingi Totok Suryanto (Anggota) dan Yadi Hendriyana (Anggota). Hadir juga mendampingi Ketua Pembina Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Satria Naradha dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali IGMB Dwikora Putra.

Dalam pertemuan dibicarakan beberapa hal penting di antaranya sosialisasi perjanjian kerja sama (PKS) antara Bareskrim Polri dan Dewan Pers (DP) dalam hal penanganan kasus pers.

Disampaikan juga capaian hasil indeks kemerdekaan pers (IKP) secara nasional tahun 2002 serta beberapa isu aktual terkait situasi selama pelaksanaan dan perkembangan kamtibmas pascapelaksanaan G20 yang telah terlaksana dengan baik dan sukses.

DP dan konstituen juga berkomitmen untuk menjaga profesionalisme kerja khususnya wartawan dalam melaksanakan pekerjaan untuk tetap profesional, taat dan tunduk dengan kode etik jurnalistik (KEJ).

Agung Dharmajaya menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas suksesnya pengamanan KTT G20 oleh Polri.

“Kami sangat mengapresiasi terkait pelaksanaan KTT G20 yang telah sukses dilaksanakan. Suksesnya KTT G20 tentunya tidak terlepas dari pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri khususnya Polda Bali,” ujarnya.

“Perlu diketahui bahwa kerja sama kami dengan Polri berjalan sangat baik, terutama dengan Polda Bali yang memiliki kasus pers yang sedikit. Harapan kami jika ada masukan dari bapak Kapolda dan jajaran berkenan disampaikan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers dan berharap ke depannya dapat lebih meningkatkan kerja sama.

“Perlu kami katakan bahwa jalinan komunikasi kami dengan pers sangat baik. Hal ini terbukti dari suksesnya pengamanan KTT G20 yang dilakukan Polri. Dalam hal ini pers sangat aktif dalam hal pemberitaan yang positif,” ungkap Kapolda Bali.

Kapolda Bali juga menyampaikan pihaknya bersama jajaran siap mensosialisasikan dan melaksanakan PKS antara Polri dan Dewan Pers dalam menangani sengketa pers.

“Saya berharap ke depannya jalinan kerja sama antara Polri khususnya Polda Bali dengan Dewan Pers semakin erat,” tutup Kapolda Bali. (*)

Denpasar, Panglimahukum| Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam menyelamatkan aset negara seperti adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Untuk itulah, pada hari ini, Rabu (24/8/2022) bertempat di Gedung Merdeka Jl. Surapati No. 7 Denpasar, BPAN Aliansi Indonesia DPD Bali mengajak pengurus Puri Agung Jro Kuta guna mengklarifikasi terkait permasalahan aset/laba Pura Luhur Uluwatu dimana sebagian telah dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak atas tanah tersebut degan cara rekayasa, termasuk pengelolaan aset Pura secara tidak profesional.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Indonesia I Wayan Putra Yasa selepas temu dengar pendapat dengan beberapa pengurus dan anggota Puri Agung Jro Kuta.

Meski hanya 5 orang yang hadir dari 20 yang diundang pada hari ini, yaitu 1 pengurus dan 4 anggota, Wayan Putra Yasa yang juga sebagai pemangku ini mengatakan sudah cukup mendapatkan informasi yang jelas.

“Kamipun juga tidak gegabah dalam mengambil sikap. Karena kami di Aliansi ini jika bergerak dan bekerja harus sesuai data dan fakta yang ada,” tegasnya.

Oleh karenanya, pihaknya akan beraudiensi kepada Bupati Badung membahas langkah ke depan seperti apa terkait permasalahan yang diduga merugikan beberapa masyarakatnya.

Wayan Putra Yasa juga mengharapkan, semoga apa yang terjadi, bisa segera selesai dengan damai dan kekeluargaan. “Bagaimanapun juga yang dikatakan aset tidak hanya berupa materi dan harta benda, namun juga manusianya. Ya semoga saja, semua oknum ataupun instansi terkait bisa lebih transparan dan komunikatif sehingga muncullah solusi,” ujarnya.

Sementara di tempat yang sama, salah satu anggota pengempon Puri Agung Jro Kuta yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan tidak pernah ada pertanggungjawaban terhadap pengelolaan aset oleh Pengurus Puri Agung Jro Kuta kepada anggota keluarga Puri. Begitu pula terhadap aset yang telah diambil pihak lain, juga tidak ada upaya, seolah-olah tidak berdaya, padahal fakta dan bukti ada secara legalitas.

Oleh karenanya, dirinya berharap agar para koleganya bisa lebih terbuka dan transparan.

Menurutnya apa yang terjadi selama ini, dirinya dan beberapa rekan tidak mengetahui apa-apa, karena memang tidak diinformasikan, jelasnya.

“Karena pengurus Puri pada hari ini belum banyak yang datang, maka klarifikasi hari ini belum bisa kami bahas lebih lanjut,” pungkasnya.(*)