Kategori: Uncategorized

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar di Jalan Kamboja, Kreneng sebagai  Innovation Center (pusat inovasi) yang mewadahi kreativitas generasi muda di Kota Denpasar.

Upaya ini didukung penuh pemerhati pendidikan serta perempuan dan anak, Emiliana Sri Wahjuni, S.E., yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke  DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan nomor urut 3.

“Kami dukung Rumah Pintar jadi pusat inovasi untuk mencetak dan melahirkan generasi emas yang multitalenta serta berkarakter untuk menghadapi tantangan era digital dan era industri 4.0,” kata Emiliana, Senin (4/2/2019).

Menurut Emiliana tantangan bagi generasi ke depan akan semakin kompleks dan berat baik dalam urusan pekerjaan atau karir maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi ke depan dunia akan semakin borderless, tanpa batas.

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga tidak bisa dipungkiri akan menjadi international community (masyarakat internasional) dimana masyarakat Bali akan hidup berdampingan dengan orang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan skill yang berbeda.

Terlebih berbagai kemajuan teknologi di era industri 4.0 akan semakin nyata diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti kecerdasan buatan (artificial inteligent), otomatisasi pekerjaan oleh robot yang mengancam jutaan pekerjaan dan lainnya.

“Jadi generasi muda saat ini yang kita sebut sebagai generasi emas dan bagian dari bonus demografi Indonesia tidak cukup hanya cerdas atau menguasai satu keahlian saja. Mereka harus bisa multitalenta, kreatif dan inovatif agar tidak kalah saing misalnya dengan robot yang siap mengambil alih sejumlah pekerjaan,” beber Emiliana.

Untuk itulah ruang-ruang kreatif yang mampu merangsang dan mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda seperti Rumah Pintar Denpasar ini harus diperkuat dan dikembangkan menjadi Innovation Center (pusat inovasi). Tidak hanya mengasah satu skill atau talenta tertentu namun kombinasi dari beberapa talenta.

Misalnya yang perlu dikembangkan bagi generasi muda ini adalah creative thinking, critical thinking dan computational thinking untuk mengasah berbagai skill yang sesuai dengan kebutuhan era kekinian dan masa depan.

“Kreativitas, inovasi jika bertemu dengan talenta dan skill digital yang dimiliki generasi muda saat ini, maka mereka bisa menciptakan karya yang berguna untuk memecahkan masalah di masyarakat dan tentunya juga bisa bernilai bisnis. Itulah yang dilakukan para generasi muda kita yang banyak mendirikan startup atau usaha rintisan berbasis teknologi digital,” ujarnya.

Untuk itu Emiliana berharap Rumah Pintar Denpasar juga mengemas berbagai kegiatan atau semacam short course (kursus singkat) juga yang bisa mencetak skill dan talenta digital generasi muda yang diimbangi dengan creative thinking, critical thinking dan computational thinking termasuk pembentukan karakternya.

“Kita harus mampu mewujudkan generasi emas yang enerjik, multi talenta, aktif dan spiritual serta punya nasionalisme yang tinggi,” tutupnya.

Jadi Tempat Berkumpulnya Peneliti Remaja

Seperti diberitakan sebelumnya Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar sebagai  Innovation Center (pusat inovasi). Dengan menjadi Innovation Center maka semua inovasi anak muda yang ada di Kota Denpasar bisa ditampilkan di Rumah Pintar.

Nantinya di Rumah Pintar ini semua kegiatan dan inovasi komunitas Kota Denpasar bisa ditampilkan. Selain itu rumah Pintar menurut Rai Mantra akan menjadi wadah atau tempat berkumpulnya para peneliti remaja.

Dengan fasilitas tersebut, para peneliti remaja akan lebih muda  berkumpul dengan komunitasnya sehingga, muda untuk berdiskusi tentang penelitian maupun yang lainnya.

Dengan demikian, menurutnya secara tidak langsung akan meningkatkan inovasi-inovasi anak muda Kota Denpasar yang lebih kreatif. ‘’Dengan cara ini saya yakin inovasi dan kreativitas anak semakin banyak dan bermanfaat untuk dirinya maupun Kota Denpasar,’’ tegasnya.

Perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok Alibaba Group melirik Bali sebagai mitra kerjasama di bidang pariwisata. Hal ini terungkap ketika Dr. Cerry Huang, Jendral Manajer Bisnis untuk wilayah Asia Tenggara Alibaba Group audiensi menemui Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Senin (28/1/2019).

Tokoh masyarakat Denpasar yang juga pemerhati pariwisata dan pendidikan, Johan Eka Pahasa menyambut baik adanya celah kerjasama tersebut. Namun kerjasama ini diharapkan tidak hanya dalam konteks pariwisata namun juga dalam juga dalam membangun pendidikan atau SDM digital di Bali.

“Kami harapkan Pemprov Bali bisa mendorong kerjasama dengan Alibaba Group untuk membangun pendidikan digital di Bali,” kata Johan Eka Pahasa, di Denpasar, Senin (28/1/2019).

Pria yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 menegaskan kerjasama untuk menyiapkan SDM atau talenta digital Bali ini sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0.

Apalagi diketahui Alibaba Grup mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis digital seperti e-commerce yang sudah sangat mumpuni mencetak dan mengembangkan SDM dengan talenta digital andal di negaranya di Tiongkok.

Alibaba Group juga sangat agresif masuk ke Indonesia baik lewat akusisi seperti mengakuisisi e-commerce Lazada maupun juga berivestasi di sejumlah startup teknologi bahkan unicorn Indonesia seperti e-commerce Tokopedia hingga startup fintech True Money.

Alibaba Group juga menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik J&T Express, fintech Dana Hinga berekspansi lewat AlibabaExpress (e-commerce) hingga Alibaba Cloud (layanan komputasi awan).

“Jadi kalau Alibaba Group mau investasi di Bali jangan hanya di bidang pariwisata. Harusnya Pemprov Bali punya bargaining position yang cukup kuat agar Alibaba mau investasi juga bangun SDM digital di Bali,” tegas Johan.

Investasi di bidang SDM digital di Bali ini penting agar generasi muda Bali siap menangkap peluang kerja di era digital dan industri 4.0 yang kebutuhan akan SDM bertalenta digital sangat tinggi.

Dengan banyaknya nanti perusahaan teknologi di Indonesia baik lokal maupun asing, jangan sampai SDM Bali hanya jadi penonton dan terlalu silau dengan dunia pariwisata.

Jangan Tergantung  Piwisata, Kembangkan Digital Ekonomi

Untuk itu Johan mengaku mendukung wacana Gubernur Bali agar Bali jangan terlalu tergantung pada pariwisata. Namun harus dicarikan alternatif sumber ekonomi lainnya dan yang sangat prospektif adalah ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif berbasis digital.

Namun tentu ekosistem ekonomi digital ini harus dibangun lebih kuat di Bali. Tentunya diawali dengan menyiapkan SDMnya sejak dini dengan pola pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan juga mengadopsi perkembangan terkini dunia teknologi dan ekonomi digital.

“Agar nanti lahir banyak pelaku usaha rintisan (startup) berbasis digital di Bali. Maupun tenaga kerja siap pakai di industri ekonomi digital,” kata Johan.

Apalagi Indonesia menargetkan diri menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Jadi setidaknya dalam tiga hingga lima tahun ke depan perkembangan ekonomi digital di ASEAN haruslah juga didominasi SDM Indonesia khususnya juga Bali.

“Bali jangan hanya jadi surganya wisatawan. Tapi harus jadi surganya perusahaan teknologi baik yang berbasis di Bali ataupun merekrut SDM dari Bali. Kami mimpikan Bali jadi Digital Paradise di Asia Tenggara,” tandas Johan.

Iklim startup (usaha rintisan) berbasis teknologi di Indonesia kini memang tengah tumbuh subur. Banyak startup baru bermunculan bak cendawan di musim hujan yang sebagian besar juga digawangi generasi muda milenial bahkan tidak sedikit juga yang didirikan generasi Z yang berusia di bawah 20 tahun.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Bali khususnya Denpasar walau perkembangan dan iklim startupnya tidak sesubur dan se-booming kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya maupun Yogyakarta.

Menurut  tokoh muda Klungkung I Putu Agus Putra Sumardana yang juga tertarik dengan dunia startup ini, tidak majunya iklim startup Bali dibandingkan daerah lain juga tidak lepas dari kurangnya seriusnya pemerintah daerah (pemda) memberi ruang dan merangsang berkembangnya iklim startup di Bali.

Bahkan “konyolnya”, kata pria yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Hanura dapil Klungkung nomor urut 2 itu, pemda terkesan tidak tahu startup apa saja yang lahir dan berkembang di Bali. 

“Buktinya pemda tidak punya data valid berapa jumlah startup berbasis teknologi di Bali, di sektor mana saja sebarannnya hingga seperti apa kondisi usahanya saat ini atau status mereka,” kata Agus Putra Sumardana saat ditemui di sela-sela simakrama bersama warga di Klungkung, Minggu (3/3/2019).

Apakah status startup di Bali ini? Apakah pipit, cockroach (kecoak), kuda poni atau bahkan mungkin akan jadi unicorn? “Kita tidak tahu karena tidak ada datanya,” ungkap penasehat DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung itu.

Jika data tentang berapa startup di Bali dan di bidang apa saja pemda tidak punya, imbuh advokat muda yang juga Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pemuda Sejati itu, bagaimana pemda bisa membantu dan memperhatikan para startup. Kesannya startup ini seperti yatim pitau di daerah.

“Pemda tidak tahu  keberadaan mereka, apalagi memperhatikannya. Pemda seperti setengah hati membangun iklim startup di Bali,” tegas pria asal Banjar Kaleran, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung itu.

Sementara itu, berdasarkan data dari buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” di Bali hanya tercatat ada 30 startup atau total 32 startup jika digabungkan dengan 2 startup yang berbasis di NTB atau Nusa Tenggara Barat (halaman 183).

Dalam buku tersebut disebutkan dari 30 startup Bali ini tersebar di beberapa bidang atau sektor. Seperti e-commerce (6 startup), fintech (1 startup), game (1 startup) dan general (22 startup).

Sementara dari sisi badan usaha, disebutkan n2 startup berbentuk CV, 4 startup berbentuk PT dan sisanya 24 startup dalam buku ini disebutkan tidak diketahui jenis badan usahanya.

Dari sisi sebaran lokasi di Bali dari 30 startup ini 15 diantaranya hanya disebutkan berlokasi/berdomisili di Bali tampak disebut detail kabupaten/kotanya.

Sementara 11 startup lainnya disebutkan berdomisili di Denpasar, sementara untuk Bangli, Badung, Ubud dan Jembrana tercatat masing-masing ada 1 startup.

Pemda Harus Mulai Siapkan Database Startup

Selain data tersebut, sejauh ini data tentang berapa jumlah startup teknologi lokal Bali memang belum ditemukan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

Ketika dicari secara online di situs-situs resmi Pemda maupun di situs OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga data tentang startup ini tidak ditemukan.

Begitu juga saat ditanyakan ke sejumlah pejabat terkait, mereka mengaku saat ini belum memegang data berapa jumlah startup di Bali dan sebarannnya di berbagai sektor.

Misalnya seperti di Dinas Kominfo Provinsi Bali maupun di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sebab startup teknologi ini bisa dikategorikan sebagai UMKM.

“Untuk data startup di Bali kami memang belum punya. Nanti kami akan koordinasikan juga dengan Dinas Kominfo seperti apa pendataannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra ditemui di kantornya Sabtu (2/3/2019).

Menurut Agus Putra Sumardana data dalam buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” walau memang bisa dijadikan rujukan, mungkin juga tidak sepenuhnya valid sebab diketahui masih banyak startup lokal Bali yang tidak terdata dalam data tersebut.

Misalnya banyak startup yang “lulusan” Inkubasi Bisnis (Inbis) STMIK Primakara (kampus technopreneur pertama dan satu-satunya di Bali  yang berlokasi di Jalan Tukad Badung, Denpasar).

Contohnya CV. Daksa Digital Teknologi (penyedia software IT) yang beberapa produknya seperti website desa, dan yang sudah banyak digunakan di sejumlah desa di Denpasar adalah aplikasi SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan).

Lalu ada pula Ponkod (alat bantu panjat kelapa yang dirancang untuk memudahkan petani kelapa untuk memanen kelapa. Ponkod sendiri saat ini sudah dipasarkan juga ke sejumlah hotel di Bali termasuk sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Sulawesi dan Kalimantan.

“Pemerintah harus mulai serius membangun iklim startup di Bali. Jangan biarkan mereka berkembang sendiri. Langkah awalnya bisa mulai dengan melakukan pendataan, siapkan databasenya. Setelah itu baru baca progam pembinaan dan pemberdayaan,” kata Agus. (dan)

Johan Eka Pahasa, S.E., caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 terus mendorong dan menyuarakan agar berbagai pihak mendukung upaya penguatan ekosistem dan iklim startup (usaha rintisan) berbasis teknologi di Bali.

Ia pun optimis jika juga ada dukungan serius pemerintah daerah dan berbagai stakeholder startup di Bali akan berkembang pesat seperti di Sillicon Valley Amerika bahkan Bali bisa menjadi semacam digital paradise di Asia.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) di Bali harus lebih agresif untuk membangun dan menguatkan iklim startup berbasis teknologi agar Bali bisa menjadi digital paradise,” tegas Johan Eka Pahasa saat ditemui di Denpasar, Senin (11/3/2019).

Sebab potensi penguatan ekonomi digital dari Bali cukup besar seiring dengan banyaknya muncul startup teknologi yang juga mayoritas digawangi generasi muda milenial bahkan kalangan mahasiswa.

“Saya rasa perlu lebih banyak wadah untuk mendorong perkembangan startup di Bali agar mereka mampu melahirkan lebih banyak produk inovatif dan solutif untuk memecahkan berbagai persoalan di masyarakat,” kata Johan Eka Pahasa, di Denpasar belum lama ini.

Ia mengusulkan agar Pemprov Bali bersama Pemkab/Pemkot bisa secara bersama menginisiasi adanya festival inovasi produk startup teknologi. Festival ini bisa digelar secara khusus untuk menjadi semacam ajang pameran dan promosi produk startup teknologi dari seluruh Bali.

Untuk menjadi semacam pilot project dan gaungnya lebuh terasa serta agar lebih banyak pengunjungnya, ia mengusulkan festival ini misalnya bisa digelar bersamaan dengan gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) di Taman Budaya Art Center Denpasar pada Juni hingga Juli 2019.

“Jadi bisa disiapkan space khusus di areal Art Center untuk pameran produk inovasi startup ini. Selain itu rancang juga progam edukasi publik untuk memperkenalkan apa itu startup kepada generasi muda dan agar merangsang mereka ke depannya untuk mendirikan startup,” ujar Johan.

Ia mencontohkan festival terkait startup sebenarnya sudah digelar Pemkot Denpasar melalui Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) Festival  yang telah memasuki tahun keenam di 2018 dan akan masuk tahun ketujuh di 2019. Namun ini hanya terbatas bagi startup di Denpasar dan belum mewadahi startup lain di 8 kabupaten di Bali.

“Pemerintah kabupaten lainnya juga harus mulai serius mendorong lahirnya startup teknologi di daerahnya. Saya lihat potensi di daerah cukup besar, jadi tidak hanya startup ini terpusat di Denpasar,” imbuh Johan.

Ia juga berharap pemerintah serius memperhatikan keberadaan startup lokal Bali ini agar secara kualitas dan kapasitas bisnis terus meningkat. Misalnya dari aspek akses permodalan, kemudahan perizinan, bantuan peningkatan kapasitas SDM, jejaring pemasaran hingga juga adanya fasilitas pusat inovasi dan riset serta pengembangan produk yang bisa digunakan bersama oleh startup.

“Jika Pemprov Bali serius membangun startup maka ekonomi digital dan ekonomi kreatif akan menjadi salah satu kekuatan utama Bali selain sektor pariwisata,” tandas pria yang juga pengusaha properti dan otomotif itu.

Startup Bali Belum Terdata Maksimal

Sayangnya sejauh ini data tentang berapa jumlah startup teknologi lokal Bali memang belum ditemukan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

Ketika dicari secara online di situs-situs resmi Pemda maupun di situs OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga data tentang startup ini tidak ditemukan.

Begitu juga saat ditanyakan ke sejumlah pejabat terkait, mereka mengaku saat ini belum memegang data berapa jumlah startup di Bali dan sebarannnya di berbagai sektor.

Misalnya seperti di Dinas Kominfo Provinsi Bali maupun di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sebab startup teknologi ini bisa dikategorikan sebagai UMKM.

“Untuk data startup di Bali kami memang belum punya. Nanti kami akan koordinasikan juga dengan Dinas Kominfo seperti apa pendataannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra ditemui di kantornya Sabtu (2/3/2019).

Sementara itu, berdasarkan data dari buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” di Bali hanya tercatat ada 30 startup atau total 32 startup jika digabungkan dengan 2 startup yang berbasis di NTB atau Nusa Tenggara Barat (halaman 183).

Dalam buku tersebut disebutkan dari 30 startup Bali ini tersebar di beberapa bidang atau sektor. Seperti e-commerce (6 startup), fintech (1 startup), game (1 startup) dan general (22 startup).

Sementara dari sisi badan usaha, disebutkan n2 startup berbentuk CV, 4 startup berbentuk PT dan sisanya 24 startup dalam buku ini disebutkan tidak diketahui jenis badan usahanya.

Dari sisi sebaran lokasi di Bali dari 30 startup ini 15 diantaranya hanya disebutkan berlokasi/berdomisili di Bali tampak disebut detail kabupaten/kotanya.

Sementara 11 startup lainnya disebutkan berdomisili di Denpasar, sementara untuk Bangli, Badung, Ubud dan Jembrana tercatat masing-masing ada 1 startup. (wid)

Salah seorang warga Denpasar I Made Rusdi Hermawan mendatangi Law Office Togar Situmorang & Associates, Sabtu (19/1/2019) di Jalan By Pas Ngurah Rai, Denpasar. Alasan kedatangan warga ini terkait hak-haknya yang dirampas oleh Warga Negara Asing (WNA) yang bernama David Mackey berkebangsaan Australia.

Rusdi mengaku, alasannya datang ke Kantor Hukum Togar Situmorang & Rekan karena dirinya sering mendengar berita tentang Togar Situmorang yang dijuluki “panglima hukum” yang berjuang untuk membela kepentingan masyarakat Bali khususnya warga Denpasar.

Apalagi Togar Situmorang juga Caleg DPRD Bali Denpasar nomor urut 7 dari Partai  Golkar yang mempunyai tagline “Siap Melayani Bukan Dilayani”  diyaki akan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat Denpasar secara totalitas.

“Saya minta perlindungan dan bantuan hukum kepada Bapak Togar Situmorang. Saya merasa hak-hak saya dirampas,” kata Rusdi kepada awak media.

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.A.P. dan I Putu Agus Putra Sumardana, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari I Made Rusdi Hermawan menceritakan tentang awal mula kasus ini terjadi.

Togar menjelaskan kasus ini berawal dari kepemilikan I Made Rusdi Hermawan sebagai pemilik PT. Autogrill Taurus Gemilang Indonesia (Restoran) yang beralamat di Keberangkatan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Sebagai pemilik PT. Autogrill Taurus Gemilang Indonesia (Restoran) I Made Rusdi Hermawan menjabat dalam kurun waktu 3 tahun bukan malah mendapat hasil yang memuaskan tapi malah dilaporkan oleh HRD atas nama Putu Gede dengan dugaan tindak pidana penggelapan di Ditreskrimum Polda Bali. Belum lagi sertifikat hak milik atas nama istrinya, Sari Anggrani, dirampas oleh pihak terkait.

Tidak hanya itu, kedudukan  Rusdi Hermawan sebagai pemilik PT. Autogrill Taurus Gemilang Indonesia (Restoran) juga tidak dianggap oleh WNA tersebut dengan cara merubah susunan sistem perusahaan tanpa RUPS dan tanpa melibatkan pemilik. “Ini benar-benar perbuatan yang tidak manusiawi,” kata Agus Sumardana.

“Sebagai kuasa hukum, kami benar-benar memperjuangkan hak-hak klien kami dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata,” tegas Togar Situmorang

Togar mengaku tidak bisa menerima ketika harga diri Warga Negara Indonesia (WNI) diperlakukan semena-mena oleh WNA di tanah air sendiri. Hak-hak WNI harus dilindungi dari bentuk perampasan oleh pihak manapun, apalagi oleh WNA.

“Kami akan bertindak cepat. Kami akan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait,” terang Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. .

Pria yang tengah menyelesaikan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana itu juga meminta kepada instansi-instansi seperti kepolisian, imigrasi, pajak, dan bandara untuk bekerja secara profesional dan melindungi hak-hak warga negaranya.

“Hak warga negara kita tidak boleh diinjak-injak. Siapapun yang merampas hak saudara kita, akan saya libas tentu sesuai jalur hukum yang ada,” tandas Togar Situmorang yang selama ini memang dikenal kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (Wid)

Langkah advokat senior yang dijuluki “panglima hukum” Togar Situmorang,S.H., M.H.,M.AP, dalam membela kepentingan masyarakat yang tertindas dalam penegakan hukum tidak pernah surut.

Hal ini pun dilakukan secara pro bono (pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya alias gratis).

Hal ini sebagaimana ditunjukkan Togar dalam mengawal kasus eksekusi lahan dan rumah di Jalan Seroja, Denpasar. Selaku kuasa hukum Wiranata yang merupakan pemilik rumah dan juga selaku penggugat, Togar tetap komitmen, konsisten dan serius berjuang menuntut keadilan bagi kliennya.

Togar melakukannya dengan iklhas, tanpa dibayar sepersen alias gratis. Sebab hal itu dilakukan sesuai panggilan hati nurani untuk menegakkan hukum, mencari keadilan dan membela kepentingan rakyat kecil yang tertindas dalam penegakan hukum.

“Klien kami hanya berharap keadilan. Sebab ini tanah milik mereka. Karena klien kami tidak pernah menerima uang pembayaran sepeser pun dari proses jual beli tanah tersebut,” ungkap Togar Situmorang usai sidang Peninjauan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (8/2/2019).

Peninjauan Setempat (PS) atas Perkara Nomor 656 in dihadiri Hakim dan Panitera PN Denpasar, kuasa hukum tergugat dan Wiranata bersama istri yang didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang dan rekan.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus sengketa lahan dan bangunan di Jalan Seroja Denpasar ini, pada 31 Juli 2018 lalu, lahan tersebut telah dieksekusi oleh Tim Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, dibantu petugas kepolisian.  

Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pihak Putu Gede Wiranata selaku pemilik lahan dan bangunan, namun eksekusi tetap dilakukan. Guna mendapatkan keadilan, pihak Wiranata kemudian mengajukan gugatan ke PN Denpasar. 

Togar Situmorang  yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini sangat menyayangkan, karena sejak awal perkara ini digelar pihak tergugat serta para pihak terkait sama sekali tidak hadir.

“Hingga digelarnya PS saat ini, mereka sama sekali tidak hadir. Hanya diwakili kuasa hukum. Ini sudah mengangkangi peraturan perundang-undangan. Padahal para pihak terkait penting untuk hadir, sehingga perkara ini bisa menjadi terang benderang,” tandas Togar yang membela Wiranata tanpa bayaran ini. 

Advokat nyentrik tapi dermawan ini menjelaskan, kliennya melayangkan gugatan ke PN Denpasar karena dianggap telah menandatangani Akta Jual Beli Tanah di Notaris Putra Wijaya di Jalan Veteran Denpasar. Di dalam Akta Jual Beli Tanah tersebut, ada pernyataan yang menyebutkan harga tanah senilai Rp556 juta. 

“Faktanya, klien kami tidak pernah menerima uang sepeser pun. Celakanya lagi, sertifikat tanah sudah di Notaris. Dan tanpa diduga, beberapa tahun kemudian ada surat perintah pengosongan dari Pengadilan Negeri Denpasar,” terang Togar.

“Dalam surat perintah pengosongan tersebut tanah milik klien kami sudah berbalik nama atas nama Henry Wahyudi dengan pemenang lelang Putu Agus Aryawan,” imbuh advokat yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. .

Dari penelusuran, ternyata Henry Wahyudi menggadaikan sertifikat tanah dimaksud ke BPR Lestari. Selanjutnya lantaran Henry Wahyudi tidak bisa mengembalikan dana BPR Lestari, lahan milik Wiranata akhirnya dilelang dan dimenangkan oleh Putu Agus Aryawan dari Negara. 

“Rangkaian proses tersebut, kami anggap cacat hukum. Karena klien kami tidak pernah menerima uang pembayaran sepeser pun dari proses jual beli tanah tersebut. Itu sebabnya, klien kami mencari keadilan di Pengadilan Negeri Denpasar,” ujar Togar, yang kini tengah menyelesaikan Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. 

Wiranata Sekeluarga Kini Tak Punya tempat Tinggal

Sementara itu Ayu Suartana (istri Wiranata) pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya hanya ingin keadilan dan memenangkan perkara ini di PN Denpasar. 

“Kami berharap bisa menang. Semoga kami bisa kembali ke tempat ini, karena ini rumah keluarga. Apalagi ada sanggah keluarga. Kami tidak punya rumah lagi, dan hanya bisa kontrak,” tutur Ayu. 

Ia mengaku bersyukur, karena dalam situasi sulit saat ini, Togar Situmorang dan rekan bersedia menjadi kuasa hukum keluarganya tanpa bayaran alias gratis. “Pak Togar bantu kami tanpa bayaran sepeser pun. Beliau ikhlas,” pungkas Ayu. (wid)