Pajak Hiburan Naik sebesar 40 – 75 persen sebenarnya itu hanya pada jasa tertentu dan tidak perlu disikapi secara berlebihan apalagi sampai mendatangi kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartato.
Advokat Kondang Dr. Togar Situmorang menjelaskan bahwa tak semua tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan atau pajak hiburan naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.
Secara fakta bahkan ada
12 jenis pajak hiburan yang semula 35 persen, diturunkan pemerintah menjadi paling tinggi 10 persen. Bahkan pajak ada batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen. Jadi, jgn digeneralisasi,” kata
Dr. Togar Situmorang kepada media via Hp di Jakarta, Selasa.
Ketentuan tersebut bukan merupakan kebijakan baru. PBJT hiburan atau pajak hiburan sudah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Namun, dalam UU tersebut, ketentuan yang ditetapkan yaitu tarif pajak daerah paling tinggi sebesar 35 persen. Sementara pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen.
Aturan tersebut kemudian diperbarui dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam UU tersebut, pajak hiburan terhadap 11 jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Kesebelas jenis pajak itu, berdasarkan Pasal 55 UU 1/2022, di antaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; serta pertunjukan sirkus.
Diskotek , karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, kebijakan dengan menetapkan batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen.
Advokat dan Kebijakan Publik Dr. Togar Situmorang menyampaikan karena jenis hiburan Karoke, Spa, Diskotek tersebut hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, terutama orang berduit dan ingin habiskan waktu dengan kesenangan duniawi sehingga wajar menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu dalam rentang tarif 40 persen hingga 75 persen.
Ini adalah dukungan agar daerah semakin mandiri, Maka, perlu berpikir agar assignment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan mereka dengan kondisi tertentu yang perlu dilakukan pengendalian,” tutup,Dr. Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMED,CLA, CRA.
