Foto: Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali Dr. (c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum.
Denpasar (Panglimahukum.com)-
Ada grand desain gerakan-gerakan teroganisir, sistematis dan masif muncul untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Terpilih Periode 2019-2024.
Di sejumlah media massa bahkan ada tokoh nasional yang secara terang-terangan mengungkapkan grand desain atau agenda gerakan untuk menurunkan Presiden Jokowi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang.
“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2019, kita minta Polri dan TNI untuk menindak tegas,” kata Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali Dr. (c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., di Denpasar Senin (30/9/2019).
Untuk mengantisipasi aksi dan upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang sah pada 20 Oktober 2019, advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini berharap para pihak tetap mewaspadai adanya indikasi suatu kelompok yang berupaya melakukan penggagalan proses pelantikan pada Oktober mendatang.
“Adanya upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk mengagalkan pelantikan Presiden pilihan rakyat, harus kita cegah dan lawan bersama,” kata advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini.
“Melihat aksi demonstrasi yang dilancarkan oleh mahasiswa kepada Pemerintah serta DPR yang memprotes beberapa Rancangan Undang-Undang, kita harus mewaspadai adanya penumpang gelap yang bisa menjatuhkan citra gerakan mahasiswa,” imbuh advokat yang terdaftar di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank ini.
Togar Situmorang yang juga Pengamat Kebijakan Publik ini menyebut gerakan yang diprediksi lebih besar itu akan menimbulkan kerusuhan hingga berujung ketidak percayaan rakyat kepada Pemerintahan yang sah.
“Perkembangan sosial dan politik juga memunculkan kekhawatiran gerakan murni Mahasiswa itu digeser untuk menggagalkan pelantikan pada 20 Oktober 2019 mendatang,” kata Togar Situmorang yang juga Ketua POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini.
Diharapkan pemerintah harus terus menghimbau mahasiswa dan pelajar untuk fokus pada substansi supaya tak ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Di sisi lain
Pemerintah juga harus mengapresiasi gerakan Mahasiswa dan Pelajar sebagai bentuk pemikiran kritis dan konstruktif di lembaga pendidikan
“Karena kita berduka atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam aksi demonstrasi. Oleh karena itu kita sangat menghargai upaya koreksi yang dilakukan mahasiswa melalui demonstrasi sebagai bentuk aspirasi,” kata Togar Situmorang.
“Namun jangan sampai niat menyampaikan pendapat kemudian diambil alih untuk kepentingan politik tertentu,” imbuh Togar Situmorang yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali & Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar Bali ini
Maka itu, advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Best Winners – Indonesia Business Development Award ini berharap semua relawan Jokowi mengambil peran aktif untuk melindungi Jokowi dari serbuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kaum radikal dan intoleran yang ada di balik aksi itu.
“Kita harus aktif dan solid, siap menjaga sampai dengan Jokowi aktif menjabat menjadi Presiden, menjadi pimpinan kita tertinggi selama periode lima tahun ke depan, 2019 sampai tahun 2024,” tegas Togar Situmorang yang juga Ketua Komite Hukum RSU dr.Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.
“Saya bersama JOKOWI. Mari kita kawal jangan sampai ada yang merusak Demokrasi dengan menggagalkan pelantikan Jokowi. Mari bersatu jaga NKRI dan Tetap fokus meraih bintang,” pungkas Panglima Hukum Togar Situmorang.(phm)
