KSPN Nusa Penida “Indah di Atas Kertas”, Agus Putra Sumardana: Pemerintah Jangan “PHP”

Tokoh muda Klungkung I Putu Agus Putra Sumardana yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Hanura dapil Klungkung nomor urut 2 mengaku prihatin dan miris dengan tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Nusa Penida. Ini juga berdampak pada tertinggalnya pembangunan pariwisata di kawasan yang dijuluki “telur emas Bali” ini.

Pemerintah daerah hingga pusat dinilai belum serius membangun infrastruktur dan memajukan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida yang punya ikon Tiga Nusa yakni Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan itu.

Celakanya lagi status KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang disandang Nusa Penida sejak 2011 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025  ibarat hanya “gelar palsu”.

Atau bahkan “macan kertas” tidak berarti apa-apa di lapangan. Sebab faktanya hingga saat ini masih minim bahkan mendekati nihil pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Nusa Penida yang dilakukan pemerintah pusat.

Ibarat jatuh tertimpa tangga, tidak dapat perhatian pusat secara serius, Nusa Penida juga sejauh ini belum bisa dibantu banyak Pemerintah Kabupaten Klungkung hingga Pemerintah Provinsi Bali sekalipun.

“Setelah bertahun-tahun ditetapkan, KSPN Nusa Penida ini apa hasilnya? Infrastruktur pariwisata apa yang sudah dibangun pemerintah pusat? Tidak banyak jika kita enggan katakan KSPN itu omong kosong. KSPN ini indah di atas kertas,” kritik Agus Putra Sumardana saat ditanya awak media, Rabu (13/3/2019).

Jangankan bicara fasilitas dan kemajuan pariwisata, imbuh advokat muda ini, tiga infrastruktur dasar yakni jalan, air bersih dan listrik masih menjadi masalah serius dan klasik di wilayah Nusa Penida. Ketiganya seperti penyakit kronis yang sudah disembuhkan dan dicarikan jalan keluarnya.

Faktanya memang warga masih harus menghadapi banyaknya jalan sempit, berlubang, belum teraspal yang juga sangat menggangu mobilitas dan roda perekonomian warga serta menghambat perkembangan pariwisata.

Begitu juga soal air bersih yang masih sulit di didapatkan di beberapa wilayah. Kondisi diperparah dengan listrik yang sering “byar pet” alias “hidup mati hidup mati” yang juga mengganggu aktivitas perekonomian warga.

Belum lagi bicara soal pelabuhan yang menghubungkan Klungkung daratan dengan Nusa Penida yang belum memadai. Rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas juga masih terkendala anggaran.

“Minimnya tiga infrastruktur dasar ini apalagi infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata membuat perkembangan pariwisata Nusa Penida juga mandeg alias jalan di tempat. Kesejahteraan masyarakat juga tertinggal dibandingkan daerah lain,” ujarnya.

KSPN Harusnya Angin Segar, Jangan Gelar Semu

Seharusnya status KSPN Nusa Penida yang ditetapkan sejak tahun 2011 sebagai salah satu dari 88 KSPN di Indonesia menjadi angin segar dan harapan baru untuk pengembangan pariwisata Nusa Penida serta mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Tapi faktanya jauh panggang dari api.

“Jadi kita pertanyakan lagi. Apa gunanya KSPN ini kalau pemerintah tidak serius bangun pariwisata Nusa Penida. Pemerintah jangan PHP (Pemberi Harapan Palsu), rakyat sudah bosan,” tegas pria asal Banjar Kaleran, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung yang baru saja melepas masa lajang itu.

Untuk itu ia meminta ada keseriusan pemerintah daerah hingga pusat untuk mewujudkan kemajuan pariwisata Nusa Penida sehingga KSPN ini tidak hanya gelar semu. Apalagi perencanaan untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata sudah ditetapkan. Jadi harus segara ada eksekusi dan realisasi, jangan sebatas indah di atas kertas dan gelar semu.

Seperti diketahui Pemkab Klungkung telah mengusulkan lima proyek ke pemerintah pusat untuk bisa terealsasi. Yakni jembatan baru penghubung Nusa Ceningan dan Lembongan, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), tanggul pengamanan pantai.

Yang cukup strategis juga adalah jalan lingkar Nusa Penida yang diproyeksikan menelan dana hampir Rp 1 miliar. Kemudian pelabuhan segi tiga emas yang rencananya akan menghubungkan Pelabuhan Pesinggahan (Klungkung), Sampalan (Nusa Penida) dan Bias Munjul (Nusa Ceningan). Berdasarkan perencanaan, proyek ini setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 153 miliar.

“Pak Bupati sudah ajukan proposal pendanaan ke pusat dan kita tunggu niat baik pemerintah pusat untuk Klungkung dan Bali pada umumnya,” tutup penasehat DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung itu. (dan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini