Blog

  • Banyak Digital Nomade & Startup, Eko Cahyono: Bali Potensial Jadi Digital Paradise Asia

    Bali tidak hanya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tapi ternyata juga menyimpan potensi sebagai markas bagi pelaku usaha rintisan (startup) digital baik lokal maupun mancanegara. Bahkan Bali menjadi “surga” bagi para digital nomad.

    Menurut pengamat ekonomi digital H.M Eko Budi Cahyono, S.E.,M.M.,M.H., fenomena banyak pekerja digital nomad, pekerja dari kalangan milenial yang bekerja tidak menetap di suatu tempat dan dengan menggunakan kemajuan teknologi digital dan akses internet tanpa dibatasi  ruang dan waktu di Bali tentu membawa dampak positif.

    “Dengan banyaknya digital nomad dan startup di Bali ekosistem ekonomi digital juga akan makin kuat. Bali bisa menjadi digital paradise di Asia,” kata Eko Cahyono yang juga caleg DPR RI dapil Bali nomor urut 2 dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu ditemui di Denpasar, Minggu (2/12/2018).

    Digital paradise yang dimaksud pria dengan tagline “Masuk Pak Eko ke Senayan” itu adalah Bali  menjadi pilihan utama bagi para pekerja digital nomad dunia dari berbagai negara. Misalnya banyak dilakoni profesi seperti penulis, programmer, desainer atau pengembang website, fotografer, penerjemah, internet marketing, atau konsultan IT dan lainnya.

    Dalam bekerja, digital nomad ini tidak menetap di satu tempat melainkan berpindah-pindah  dalam kurun waktu tertentu atau beberapa tahun sesuai keinginan mereka. Biasanya gaya hidup digital nomad ini dilakoni bekerja sambil traveling atau menikmati suasana di suatu tempat. Mereka bisa bekerja dengan leluasa di mana saja sepanjang terkoneksi internet.

    “Misalnya banyak digital nomad bekerja di pinggir pantai di Bali sambil menikmati keindahan Bali. Atau mereka bekerja di vila di Canggu, Sanur atau Ubud sambil menikmati suasana disana,” ungkap ekonom dan pendiri Ekonomi Bali Creative itu.

    Digital nomad ini betah lama-lama tinggal dan bekerja di Bali, kata Eko, karena Bali memang sebagai destinasi wisata kelas dunia dimana banyak tempat yang bisa dijelajah sembari bekerja. Hal ini juga diuntungkan dengan biaya hidup di Bali yang jauh lebih murah dari kota-kota besar dunia tempat para pekerja digital atau pelaku usaha startup tinggal dan menjalankan pekerjaannya.

    Bali juga bisa menjadi digital paradise bagi para digital nomad yang mendirikan startup (usaha rintisan) digital di Bali maupun para pelaku startup lokal. Maka Bali sangat potensial menjadi hub atau penghubung perkembangan startup dan inovasi digital di Asia bahkan dunia.

    “Banyak orang asing yang membuka startup di Bali dengan cakupan pasar global, sehingga Bali bisa menjadi digital paradise di Asia bahkan bisa jadi seperti pusat ekosistem startup dan perusahaan teknologi di AS yakni Silicon Valley” kata Eko yang juga konsultan ekonomi manajemen keuangan dan properti itu.

    Menurut Eko ada banyak faktor yang membuat Bali semakin seksi dan menjadi pilihan tempat bekerja bagi digital  nomad dan pelaku startup lokal maupun asing. Pertama, eksosistem kreatif di Bali dianggap sangat pas untuk mendukung pendirian dan pengembangan startup yang memang sangat lekat dengan kreativitas dan inovasi teknologi.

    Kedua, dari Bali mereka bisa  menggarap pasar dan peluang ekonomi digital di Indonesia maupun Asia Tenggara. Ketiga, kualitas hidup di Bali cukup bagus didukung dengan biaya hidup dan sewa gedung atau tempat tinggal yang lebih murah dibandingkan kota-kota besar lainnya di Asia.

    Keempat, tentu dengan daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia membuat para investor asing akan tergerak dan tertarik pula mendanai dan membesarkan startup yang lahir di pulau ini.

    “Populasi Indonesia yang lebih dari 250 juta penduduk yang didominasi masyarakat kelas menengah dan ketersediaan perangkat mobile yang murah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mengembangkan 
    startup berbasis teknologi digital di Indonesia khususnya di Bali,” ujar Eko yang  juga pernah mengabdi sebagai Tenaga Ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Bali juga sangat dekat dengan pasar ekonomi digital. Sebanyak 60 persen pasar ekonomi digital ASEAN ada di Indonesia. “Infrastruktur dan ekosistem pendukung untuk para digital nomad dan pelaku startup beroperasi di Bali juga cukup. Misalnya dengan banyaknya coworking space di Bali,” imbuh Eko.

    “Jadi dengan semua hal tersebut, Bali sangat layak menjadi digital paradise, menguatkan ekosistem ekonomi digital dan mampu mendukung visi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai USD 130 miliar pada 2020,” tandas pria juga penulis buku ekonomi bisnis “best seller” berjudul “Sukses Ada di Pikiran dan Infrastruktur Ekonomi” itu. (dan)

  • Johan Eka Pahasa: Budaya Bali Sumber Inspirasi dan “Harta Karun” bagi Ekonomi Kreatif

    Pemerhati ekonomi Johan Eka Pahasa, S.E.,yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 menilai kekayaaan budaya Bali bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

    “Bahkan kekayaan, keunikan dan nilai adiluhung budaya Bali ibaratnya menjadi harta karun untuk penguatan ekonomi kreatif ini. Hal itu yang harus terus kita gali dan didorong pemerintah,” kata Johan Eka Pahasa ditemui di Denpasar, Rabu (13/3/2019).

    Pria yang juga pengusaha properti dan otomotif serta sempat juga berkecimpung di ekonomi kreatif ini menilai dari 16 subsektor ekonomi kreatif semuanya bisa dikembangkan dengan menggali kekuatan nilai-nilai budaya Bali untuk bisa dikomersilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebanyak 16 subsektor ekonomi kreatif itu adalah aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni‎ rupa, televisi dan radio. 

    Johan Eka Pahasa mencontohkan di bidang kuliner, tentu kuliner khas Bali bisa terus dikembangkan dan dikemas agar bisa naik kelas tidak hanya jadi konsumsi nasional bahkan juga hingga digemari masyarakat internasional. Misalnya yang cukup kuat potensinya dan sudah dikenal adalah ayam betutu, sate lilit, babi guling dan lainnya. Juga ada kreasi kuliner lokal dengan  ikon kuliner modern contohnya dengan hadirnya pizza sambal matah.

    Sektor lain yang sangat kental dengan produk khas budaya Bali, imbuh Johan, adalah di sektor fesyen. Misalnya kain endek dan tenun Bali kini menjadi semakin fashionable dikreasikan dan didesain dengan sentuhan rasa modernitas tapi tetap mempertahankan juga ciri khas kearifan lokal.

    Karakteristik hasil karya cipta budaya Bali juga tampak kental dalam produk kerajinan (kriya). Seni kerajinan dengan desain khas menjadi produk ekspor. “Seperti misalnya perak Celuk, patung dan jenis cendera mata berbahan baku kayu, kerajinan bambu, rotan dan anyaman,” beber Johan.

    Nilai ekspor kerajinan Bali tiap tahun juga terus meningkat. Misalnya Bali meraup devisa sebesar 220,60 juta dolar AS dari ekspor hasil kerajinan skala rumah tangga selama 2017, atau naik 19,84 juta dolar AS atau 9,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 200,76 juta dolar AS.

    Film, Animasi Hingga Game dan Aplikasi Juga Potensinya Besar

    Lalu di sektor film, budaya Bali juga menjadi inspirasi bagi para sineas lokal, nasional maupun internasional untuk menciptakan karya fenomenal. Contohnya  kesuksesan film “Bali: Beats of Paradise” (Bali Mengalahkan Surga) yang menjadi perbincangan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea dan Filipina. Apalagi Walt Disney Studios dan Academy of Motion Picture Arts and Sciences Library (AMPAS) juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap film ini.

    Film “Bali: Beats of Paradise” sendiri mengisahkan perjalanan hidup Nyoman Wenten, seniman gamelan yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat bersama istrinya Nanik Wenten. Sepasang suami istri asal Bali, Indonesia ini memiliki mimpi dan cita-cita mulia memperkenalkan gamelan Bali di dunia internasional.

    Film yang memiliki kekuatan akan cerminan kekayaan budaya Indonesia khususnya budaya Bal ini disutradarai Livi Zheng. Setelah sukses dan diapresiasi di luar negeri, rencananya film ini juga akan diputar serentak di seluruh bioskop di tanah air mulai Juli 2019.

    “Budaya Bali juga bisa diangkat dalam subsektor  ekonomi kreatif lainnya  seperti aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, animasi video, fotografi,  musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni‎ rupa, hingga tayangan televisi dan radio,” ungkap Johan.

    Untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif Bali yang berdasarkan pada spirit nilai-nilai, kekayaan dan keunikan budaya Bali. “Saat ini hanya tiga subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat yakni kuliner, fesyen dan kriya. PR selanjutnya bagaimana mengangkat potensi subsektor lainnya,” harap Johan.

    Tiga sektor ini juga makin bergeliat di Bali yang merupakan destinasi pariwisata internasional. Sementara subsektor ekonomi kreatif lain yang pertumbuhan bagus antara lain film animasi dan video, desain komunikasi visual, serta aplikasi dan pengembangan game.

    “Untuk film animasi dan video potensi dikembangkan di Bali sangat besar apalagi dengan keunikan dan keragaman budaya yang bisa diangkat menjadi bumbu cerita,” tegas Johan.

    Nilai Ekonomi Kreatif Terus Melesat

    Mengutip data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ekonomi kreatif telah berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2015 sektor ini menyumbang Rp 852 triliun atau 7,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu pada tahun 2016 sektor yang menaungi industri film ini pun menyumbang PDB sebesar Rp 922,58 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13,47 persen.

    Tahun 2017 menyumbang Rp 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4 persen. Sementara untuk tahun 2018 ini diproyeksikan menyumbang PDB sebesar Rp 1.041 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2 persen.

    “Jadi secara nasional ekonomi kreatif akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tandas Johan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga subsektor utama ekonomi kreatif di Indonesia yang berkembang pesat yakni kuliner, fashion, dan kriya. Pada 2016, subsektor kuliner menjadi menyumbang terbesar dalam PDB ekonomi kreatif yakni sebesar 41,40% atau sekitar Rp 382 triliun.

    Kemudian untuk subsektor fashion tercatat menyumbang sebesar 18,01% atau sebesar Rp 166 triliun, dan disusul subsektor kriya sebesar 15,4% atau sebesar Rp 142 triliun di 2016 lalu. (dan)

  • Dukung Rumah Pintar Jadi Innovation Center, Emiliana: Lahirkan Generasi Emas Multitalenta

    Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar di Jalan Kamboja, Kreneng sebagai  Innovation Center (pusat inovasi) yang mewadahi kreativitas generasi muda di Kota Denpasar.

    Upaya ini didukung penuh pemerhati pendidikan serta perempuan dan anak, Emiliana Sri Wahjuni, S.E., yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke  DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan nomor urut 3.

    “Kami dukung Rumah Pintar jadi pusat inovasi untuk mencetak dan melahirkan generasi emas yang multitalenta serta berkarakter untuk menghadapi tantangan era digital dan era industri 4.0,” kata Emiliana, Senin (4/2/2019).

    Menurut Emiliana tantangan bagi generasi ke depan akan semakin kompleks dan berat baik dalam urusan pekerjaan atau karir maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi ke depan dunia akan semakin borderless, tanpa batas.

    Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga tidak bisa dipungkiri akan menjadi international community (masyarakat internasional) dimana masyarakat Bali akan hidup berdampingan dengan orang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan skill yang berbeda.

    Terlebih berbagai kemajuan teknologi di era industri 4.0 akan semakin nyata diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti kecerdasan buatan (artificial inteligent), otomatisasi pekerjaan oleh robot yang mengancam jutaan pekerjaan dan lainnya.

    “Jadi generasi muda saat ini yang kita sebut sebagai generasi emas dan bagian dari bonus demografi Indonesia tidak cukup hanya cerdas atau menguasai satu keahlian saja. Mereka harus bisa multitalenta, kreatif dan inovatif agar tidak kalah saing misalnya dengan robot yang siap mengambil alih sejumlah pekerjaan,” beber Emiliana.

    Untuk itulah ruang-ruang kreatif yang mampu merangsang dan mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda seperti Rumah Pintar Denpasar ini harus diperkuat dan dikembangkan menjadi Innovation Center (pusat inovasi). Tidak hanya mengasah satu skill atau talenta tertentu namun kombinasi dari beberapa talenta.

    Misalnya yang perlu dikembangkan bagi generasi muda ini adalah creative thinking, critical thinking dan computational thinking untuk mengasah berbagai skill yang sesuai dengan kebutuhan era kekinian dan masa depan.

    “Kreativitas, inovasi jika bertemu dengan talenta dan skill digital yang dimiliki generasi muda saat ini, maka mereka bisa menciptakan karya yang berguna untuk memecahkan masalah di masyarakat dan tentunya juga bisa bernilai bisnis. Itulah yang dilakukan para generasi muda kita yang banyak mendirikan startup atau usaha rintisan berbasis teknologi digital,” ujarnya.

    Untuk itu Emiliana berharap Rumah Pintar Denpasar juga mengemas berbagai kegiatan atau semacam short course (kursus singkat) juga yang bisa mencetak skill dan talenta digital generasi muda yang diimbangi dengan creative thinking, critical thinking dan computational thinking termasuk pembentukan karakternya.

    “Kita harus mampu mewujudkan generasi emas yang enerjik, multi talenta, aktif dan spiritual serta punya nasionalisme yang tinggi,” tutupnya.

    Jadi Tempat Berkumpulnya Peneliti Remaja

    Seperti diberitakan sebelumnya Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar sebagai  Innovation Center (pusat inovasi). Dengan menjadi Innovation Center maka semua inovasi anak muda yang ada di Kota Denpasar bisa ditampilkan di Rumah Pintar.

    Nantinya di Rumah Pintar ini semua kegiatan dan inovasi komunitas Kota Denpasar bisa ditampilkan. Selain itu rumah Pintar menurut Rai Mantra akan menjadi wadah atau tempat berkumpulnya para peneliti remaja.

    Dengan fasilitas tersebut, para peneliti remaja akan lebih muda  berkumpul dengan komunitasnya sehingga, muda untuk berdiskusi tentang penelitian maupun yang lainnya.

    Dengan demikian, menurutnya secara tidak langsung akan meningkatkan inovasi-inovasi anak muda Kota Denpasar yang lebih kreatif. ‘’Dengan cara ini saya yakin inovasi dan kreativitas anak semakin banyak dan bermanfaat untuk dirinya maupun Kota Denpasar,’’ tegasnya.

  • Johan Eka Pahasa Dorong Kerjasama Pemprov dan Alibaba Group Bangun Pendidikan Digital di Bali

    Perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok Alibaba Group melirik Bali sebagai mitra kerjasama di bidang pariwisata. Hal ini terungkap ketika Dr. Cerry Huang, Jendral Manajer Bisnis untuk wilayah Asia Tenggara Alibaba Group audiensi menemui Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Senin (28/1/2019).

    Tokoh masyarakat Denpasar yang juga pemerhati pariwisata dan pendidikan, Johan Eka Pahasa menyambut baik adanya celah kerjasama tersebut. Namun kerjasama ini diharapkan tidak hanya dalam konteks pariwisata namun juga dalam juga dalam membangun pendidikan atau SDM digital di Bali.

    “Kami harapkan Pemprov Bali bisa mendorong kerjasama dengan Alibaba Group untuk membangun pendidikan digital di Bali,” kata Johan Eka Pahasa, di Denpasar, Senin (28/1/2019).

    Pria yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 menegaskan kerjasama untuk menyiapkan SDM atau talenta digital Bali ini sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0.

    Apalagi diketahui Alibaba Grup mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis digital seperti e-commerce yang sudah sangat mumpuni mencetak dan mengembangkan SDM dengan talenta digital andal di negaranya di Tiongkok.

    Alibaba Group juga sangat agresif masuk ke Indonesia baik lewat akusisi seperti mengakuisisi e-commerce Lazada maupun juga berivestasi di sejumlah startup teknologi bahkan unicorn Indonesia seperti e-commerce Tokopedia hingga startup fintech True Money.

    Alibaba Group juga menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik J&T Express, fintech Dana Hinga berekspansi lewat AlibabaExpress (e-commerce) hingga Alibaba Cloud (layanan komputasi awan).

    “Jadi kalau Alibaba Group mau investasi di Bali jangan hanya di bidang pariwisata. Harusnya Pemprov Bali punya bargaining position yang cukup kuat agar Alibaba mau investasi juga bangun SDM digital di Bali,” tegas Johan.

    Investasi di bidang SDM digital di Bali ini penting agar generasi muda Bali siap menangkap peluang kerja di era digital dan industri 4.0 yang kebutuhan akan SDM bertalenta digital sangat tinggi.

    Dengan banyaknya nanti perusahaan teknologi di Indonesia baik lokal maupun asing, jangan sampai SDM Bali hanya jadi penonton dan terlalu silau dengan dunia pariwisata.

    Jangan Tergantung  Piwisata, Kembangkan Digital Ekonomi

    Untuk itu Johan mengaku mendukung wacana Gubernur Bali agar Bali jangan terlalu tergantung pada pariwisata. Namun harus dicarikan alternatif sumber ekonomi lainnya dan yang sangat prospektif adalah ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif berbasis digital.

    Namun tentu ekosistem ekonomi digital ini harus dibangun lebih kuat di Bali. Tentunya diawali dengan menyiapkan SDMnya sejak dini dengan pola pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan juga mengadopsi perkembangan terkini dunia teknologi dan ekonomi digital.

    “Agar nanti lahir banyak pelaku usaha rintisan (startup) berbasis digital di Bali. Maupun tenaga kerja siap pakai di industri ekonomi digital,” kata Johan.

    Apalagi Indonesia menargetkan diri menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Jadi setidaknya dalam tiga hingga lima tahun ke depan perkembangan ekonomi digital di ASEAN haruslah juga didominasi SDM Indonesia khususnya juga Bali.

    “Bali jangan hanya jadi surganya wisatawan. Tapi harus jadi surganya perusahaan teknologi baik yang berbasis di Bali ataupun merekrut SDM dari Bali. Kami mimpikan Bali jadi Digital Paradise di Asia Tenggara,” tandas Johan.

  • Agus Putra Sumardana : Pemda Jangan Setengah Hati Bangun Iklim Startup Teknologi di Bali

    Iklim startup (usaha rintisan) berbasis teknologi di Indonesia kini memang tengah tumbuh subur. Banyak startup baru bermunculan bak cendawan di musim hujan yang sebagian besar juga digawangi generasi muda milenial bahkan tidak sedikit juga yang didirikan generasi Z yang berusia di bawah 20 tahun.

    Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Bali khususnya Denpasar walau perkembangan dan iklim startupnya tidak sesubur dan se-booming kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya maupun Yogyakarta.

    Menurut  tokoh muda Klungkung I Putu Agus Putra Sumardana yang juga tertarik dengan dunia startup ini, tidak majunya iklim startup Bali dibandingkan daerah lain juga tidak lepas dari kurangnya seriusnya pemerintah daerah (pemda) memberi ruang dan merangsang berkembangnya iklim startup di Bali.

    Bahkan “konyolnya”, kata pria yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Hanura dapil Klungkung nomor urut 2 itu, pemda terkesan tidak tahu startup apa saja yang lahir dan berkembang di Bali. 

    “Buktinya pemda tidak punya data valid berapa jumlah startup berbasis teknologi di Bali, di sektor mana saja sebarannnya hingga seperti apa kondisi usahanya saat ini atau status mereka,” kata Agus Putra Sumardana saat ditemui di sela-sela simakrama bersama warga di Klungkung, Minggu (3/3/2019).

    Apakah status startup di Bali ini? Apakah pipit, cockroach (kecoak), kuda poni atau bahkan mungkin akan jadi unicorn? “Kita tidak tahu karena tidak ada datanya,” ungkap penasehat DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung itu.

    Jika data tentang berapa startup di Bali dan di bidang apa saja pemda tidak punya, imbuh advokat muda yang juga Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pemuda Sejati itu, bagaimana pemda bisa membantu dan memperhatikan para startup. Kesannya startup ini seperti yatim pitau di daerah.

    “Pemda tidak tahu  keberadaan mereka, apalagi memperhatikannya. Pemda seperti setengah hati membangun iklim startup di Bali,” tegas pria asal Banjar Kaleran, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung itu.

    Sementara itu, berdasarkan data dari buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” di Bali hanya tercatat ada 30 startup atau total 32 startup jika digabungkan dengan 2 startup yang berbasis di NTB atau Nusa Tenggara Barat (halaman 183).

    Dalam buku tersebut disebutkan dari 30 startup Bali ini tersebar di beberapa bidang atau sektor. Seperti e-commerce (6 startup), fintech (1 startup), game (1 startup) dan general (22 startup).

    Sementara dari sisi badan usaha, disebutkan n2 startup berbentuk CV, 4 startup berbentuk PT dan sisanya 24 startup dalam buku ini disebutkan tidak diketahui jenis badan usahanya.

    Dari sisi sebaran lokasi di Bali dari 30 startup ini 15 diantaranya hanya disebutkan berlokasi/berdomisili di Bali tampak disebut detail kabupaten/kotanya.

    Sementara 11 startup lainnya disebutkan berdomisili di Denpasar, sementara untuk Bangli, Badung, Ubud dan Jembrana tercatat masing-masing ada 1 startup.

    Pemda Harus Mulai Siapkan Database Startup

    Selain data tersebut, sejauh ini data tentang berapa jumlah startup teknologi lokal Bali memang belum ditemukan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

    Ketika dicari secara online di situs-situs resmi Pemda maupun di situs OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga data tentang startup ini tidak ditemukan.

    Begitu juga saat ditanyakan ke sejumlah pejabat terkait, mereka mengaku saat ini belum memegang data berapa jumlah startup di Bali dan sebarannnya di berbagai sektor.

    Misalnya seperti di Dinas Kominfo Provinsi Bali maupun di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sebab startup teknologi ini bisa dikategorikan sebagai UMKM.

    “Untuk data startup di Bali kami memang belum punya. Nanti kami akan koordinasikan juga dengan Dinas Kominfo seperti apa pendataannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra ditemui di kantornya Sabtu (2/3/2019).

    Menurut Agus Putra Sumardana data dalam buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” walau memang bisa dijadikan rujukan, mungkin juga tidak sepenuhnya valid sebab diketahui masih banyak startup lokal Bali yang tidak terdata dalam data tersebut.

    Misalnya banyak startup yang “lulusan” Inkubasi Bisnis (Inbis) STMIK Primakara (kampus technopreneur pertama dan satu-satunya di Bali  yang berlokasi di Jalan Tukad Badung, Denpasar).

    Contohnya CV. Daksa Digital Teknologi (penyedia software IT) yang beberapa produknya seperti website desa, dan yang sudah banyak digunakan di sejumlah desa di Denpasar adalah aplikasi SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan).

    Lalu ada pula Ponkod (alat bantu panjat kelapa yang dirancang untuk memudahkan petani kelapa untuk memanen kelapa. Ponkod sendiri saat ini sudah dipasarkan juga ke sejumlah hotel di Bali termasuk sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Sulawesi dan Kalimantan.

    “Pemerintah harus mulai serius membangun iklim startup di Bali. Jangan biarkan mereka berkembang sendiri. Langkah awalnya bisa mulai dengan melakukan pendataan, siapkan databasenya. Setelah itu baru baca progam pembinaan dan pemberdayaan,” kata Agus. (dan)

  • Jadikan Bali Digital Paradise, Johan Eka Pahasa Dorong Pemprov Buat Festival Inovasi Startup Teknologi Lokal

    Johan Eka Pahasa, S.E., caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 terus mendorong dan menyuarakan agar berbagai pihak mendukung upaya penguatan ekosistem dan iklim startup (usaha rintisan) berbasis teknologi di Bali.

    Ia pun optimis jika juga ada dukungan serius pemerintah daerah dan berbagai stakeholder startup di Bali akan berkembang pesat seperti di Sillicon Valley Amerika bahkan Bali bisa menjadi semacam digital paradise di Asia.

    “Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) di Bali harus lebih agresif untuk membangun dan menguatkan iklim startup berbasis teknologi agar Bali bisa menjadi digital paradise,” tegas Johan Eka Pahasa saat ditemui di Denpasar, Senin (11/3/2019).

    Sebab potensi penguatan ekonomi digital dari Bali cukup besar seiring dengan banyaknya muncul startup teknologi yang juga mayoritas digawangi generasi muda milenial bahkan kalangan mahasiswa.

    “Saya rasa perlu lebih banyak wadah untuk mendorong perkembangan startup di Bali agar mereka mampu melahirkan lebih banyak produk inovatif dan solutif untuk memecahkan berbagai persoalan di masyarakat,” kata Johan Eka Pahasa, di Denpasar belum lama ini.

    Ia mengusulkan agar Pemprov Bali bersama Pemkab/Pemkot bisa secara bersama menginisiasi adanya festival inovasi produk startup teknologi. Festival ini bisa digelar secara khusus untuk menjadi semacam ajang pameran dan promosi produk startup teknologi dari seluruh Bali.

    Untuk menjadi semacam pilot project dan gaungnya lebuh terasa serta agar lebih banyak pengunjungnya, ia mengusulkan festival ini misalnya bisa digelar bersamaan dengan gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) di Taman Budaya Art Center Denpasar pada Juni hingga Juli 2019.

    “Jadi bisa disiapkan space khusus di areal Art Center untuk pameran produk inovasi startup ini. Selain itu rancang juga progam edukasi publik untuk memperkenalkan apa itu startup kepada generasi muda dan agar merangsang mereka ke depannya untuk mendirikan startup,” ujar Johan.

    Ia mencontohkan festival terkait startup sebenarnya sudah digelar Pemkot Denpasar melalui Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) Festival  yang telah memasuki tahun keenam di 2018 dan akan masuk tahun ketujuh di 2019. Namun ini hanya terbatas bagi startup di Denpasar dan belum mewadahi startup lain di 8 kabupaten di Bali.

    “Pemerintah kabupaten lainnya juga harus mulai serius mendorong lahirnya startup teknologi di daerahnya. Saya lihat potensi di daerah cukup besar, jadi tidak hanya startup ini terpusat di Denpasar,” imbuh Johan.

    Ia juga berharap pemerintah serius memperhatikan keberadaan startup lokal Bali ini agar secara kualitas dan kapasitas bisnis terus meningkat. Misalnya dari aspek akses permodalan, kemudahan perizinan, bantuan peningkatan kapasitas SDM, jejaring pemasaran hingga juga adanya fasilitas pusat inovasi dan riset serta pengembangan produk yang bisa digunakan bersama oleh startup.

    “Jika Pemprov Bali serius membangun startup maka ekonomi digital dan ekonomi kreatif akan menjadi salah satu kekuatan utama Bali selain sektor pariwisata,” tandas pria yang juga pengusaha properti dan otomotif itu.

    Startup Bali Belum Terdata Maksimal

    Sayangnya sejauh ini data tentang berapa jumlah startup teknologi lokal Bali memang belum ditemukan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

    Ketika dicari secara online di situs-situs resmi Pemda maupun di situs OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga data tentang startup ini tidak ditemukan.

    Begitu juga saat ditanyakan ke sejumlah pejabat terkait, mereka mengaku saat ini belum memegang data berapa jumlah startup di Bali dan sebarannnya di berbagai sektor.

    Misalnya seperti di Dinas Kominfo Provinsi Bali maupun di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sebab startup teknologi ini bisa dikategorikan sebagai UMKM.

    “Untuk data startup di Bali kami memang belum punya. Nanti kami akan koordinasikan juga dengan Dinas Kominfo seperti apa pendataannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra ditemui di kantornya Sabtu (2/3/2019).

    Sementara itu, berdasarkan data dari buku “Mapping dan Database Startup Indonesia 2018” di Bali hanya tercatat ada 30 startup atau total 32 startup jika digabungkan dengan 2 startup yang berbasis di NTB atau Nusa Tenggara Barat (halaman 183).

    Dalam buku tersebut disebutkan dari 30 startup Bali ini tersebar di beberapa bidang atau sektor. Seperti e-commerce (6 startup), fintech (1 startup), game (1 startup) dan general (22 startup).

    Sementara dari sisi badan usaha, disebutkan n2 startup berbentuk CV, 4 startup berbentuk PT dan sisanya 24 startup dalam buku ini disebutkan tidak diketahui jenis badan usahanya.

    Dari sisi sebaran lokasi di Bali dari 30 startup ini 15 diantaranya hanya disebutkan berlokasi/berdomisili di Bali tampak disebut detail kabupaten/kotanya.

    Sementara 11 startup lainnya disebutkan berdomisili di Denpasar, sementara untuk Bangli, Badung, Ubud dan Jembrana tercatat masing-masing ada 1 startup. (wid)

  • Togar Situmorang “Siap Melayani Bukan Dilayani”, Ajak Anak Panti Asuhan Nonton Bareng “Aquaman”

    Caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., benar-benar mempunyai jiwa sosial tinggi dan kepedulian serius terhadap permasalahan sosial di Denpasar. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai advokat kawakan dengan puluhan klien tiap bulan, Togar masih menyempatkan diri untuk rutin berbagai kebahagiaan dengan para anak yatim piatu atau anak panti asuhan di Denpasar.

    Kali ini dilakukan dengan mengajak sebanyak 90 orang anak panti asuhan lintas agama di Bali untuk ikut nonton bareng film superhero yang sedang booming yakni “Aquaman”. Nonton bareng ini akan digelar di bioskop di Plaza Renon, Denpasar, Kamis (10/1/2019) mulai pukul 16.30 Wita.

    Togar Situmorang menuturkan, acara nonton bareng di bioskop ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keyakinan sebagai caleg maupun saat terpilih nanti sebagai anggota DPRD Bali. Yakni ia berkomitmen “Siap Melayani Bukan Dilayani” yang dilanjutkan dengan perjuangan “Anti Korupsi Anti Intoleransi”.

    Bagi Togar Situmorang, membahagiakan anak yatim piatu atau anak panti asuhan lintas agama walaupun dengan cara-cara sederhana merupakan suatu kepuasan tersendiri dan sudah menjadi kewajiban sebagai insan beragama.

    “Apa yang saya lakukan ini sesuai tagline saya. ‘Siap Melayani Bukan Dilayani’. Salah satu progam saya adalah ikut melayani anak yatim piatu lintas agama yang merupakan bagian masyarakat yang ada Bali khususnya di Denpasar,” terang Togar Situmorang.

    Kegiatan kepedulian yang melibatkan anak panti asuhan lintas agama ini juga sebagai bagian upaya Togar untuk terus menggemakan nilai-nilai toleransi di Pulau Dewata yang juga dikenal sebagai miniatur Indonesia dan pulau penuh cinta damai. Dimana beragam kalangan masyarakat dari berbagai agama, suku dan ras berbeda bisa hidup rukun, damai, menyama braya di Bali.

    “Kami ingin anak-anak panti asuhan ini dari kecil sudah mengenal pluralisme, menghargai toleransi dan bersama-sama menjaga kedamaian Bali,” ujar pria yang dikenal dermawan dan kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu.

    Sementara pemilihan film “Aquaman” dalam acara nonton bareng ini juga punya makna tersendiri dan ada pesan serta edukasi khusus yang ditanamkan Togar kepada anak-anak generasi penerus bangsa ini. Sebab film bertemakan superhero ini kental dengan nilai-nilai kepahlawanan, spirit nasional dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Aquaman superhero dari air. Air itu suci, bersih, sumber kehidupan. Kami berharap anak-anak itu menjadi pahlawan yang bersih seperti Aquaman,” kata Togar Situmorang yang juga Ketua  Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar itu.

    “Saya sebagai caleg dan nanti kalau saya jadi anggota Dewan, juga ingin menjadi wakil rakyat yang bersih seperti Aquaman, memperjuangkan kepentingan rakyat seutuhnya,” tegas Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. .

    Togar juga ingin menyelipkan pesan bahwa air adalah salah satu elemen paling penting bagi kehidupan. Air juga menjadi sarana vital dan suci dalam ritual keagamaan berbagai agama.

    Misalnya pada umat Kristiani saat melakukan prosesi baptis terhadap seorang anak, air digunakan untuk sarana baptis yang menyimbolkan sang anak dibersihkan lahir batin dan untuk keselamatan.

    Kemudian saat menjelang ibadah Sholat bagi umat muslim, air juga digunakan untuk membersihkan diri secara lahir batin saat proses wudhu. Apalagi bagi umat Hindu, air digunakan sebagai tirta (air suci) dalam setiap prosesi persembahyangan atau upacara Yadnya

    “Jadi mari kita jaga sumber air kita di Bali dengan menjaga lingkungan. Misalnya jangan membuang sampah ke sungai. Dan juga jangan boros menggunakan air. Jangan sampai nanti kita krisis air,” tandas Togar Situmorang.

  • Cegah Konflik Baru, Togar Situmorang Minta Dirjen AHU Kemenkumham Tetap Blokir Akses Elektronik Yayasan Dwijendra

    Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., selaku kuasa hukum Ketua Yayasan Dwijendra I Made Sumitra Chandra Jaya mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (14/1/2019).

    Bersama associates-nya advokat I Nyoman Prabu Rumiartha S.H., M.H., Togar Situmorang bersurat resmi meminta Dirjen AHU Kemenkumham agar tetap melakukan pemblokiran terhadap akses elektronik untuk melakukan perubahan kepengurusan yayasan.

    “Kami meminta kepada Dirjen AHU untuk tetap melakukan pemblokiran atas akses segala bentuk permohonan elektronik oleh notaris untuk melakukan perubahan pengurus yayasan Dwijendra,” kata Togar Situmorang, Selasa (15/1/2018).

    Hal ini, kata pria yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar itu, guna untuk menjalankan amanat surat yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI. Kemudian yang paling penting adalah mencegah terjadinya tuntutan dan gugatan hukum yang timbul akibat pembukaan pemblokiran tersebut.

    Advokat senior yang dijuluki “panglima hukum” itu menjelaskan bahwa berdasarkan  Surat No. AHU.2.UM.01.04-4143 tertanggal 1 November 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI yang pada pokoknya menyatakan pembukaan blokir dapat dipertimbangkan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    Merujuk pada ketentuan tersebut pada prinsipnya kepengurusan Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Drs. MS. Chandra Jaya, M.Hum tetap sah, hingga adanya salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Perkara Perdata No. 265/Pdt.G/2018/PN.Dps. dan Perkara Perdata No. 297/Pdt.G/2018/PN.Dps.

    Diharapkan jangan sampai ada tumpang tindih ketika ada pembukaan blokir akses yayasan ini Sebab para pihak baik kubu Ketua Yayasan Dwijendra Chandra yang dianggap masih sah dan berlalu maupun Kubu Ketua Yayasan Dwijendra yang baru, I Ketut Wirawan  yang dianggap tidak sah saat ini masih saling gugat.

    “Posisinya tetap harus dalam blokir. Kalau sudah inkrah baru boleh dibuka. Jangan sampai ada konflik baru dengan pembukaan blokir ini,” tegas Togar Situmorang.

    Menurut advokat nyetrik berdarah Batak ini, permintaan tetap pemblokiran ini bukan bentuk intervensi namun untuk menegakkan amanat Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI sebelumnya.

    “Kalau kubu Wirawan minta membuka blokir jangan. Pejabat  Kemkumham harus taat aturan,” tandas Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. 

    Seperti diketahui kasus ini berawal dari konflik Yayasan Dwijendra Denpasar, yaitu dimulainya tindakan yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh 2 (dua) orang oknum Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar yaitu Dr. I Ketut Karlota (Ketua Pembina) dan I Nyoman Satria Nagara, S.H.,M.H., (anggota Pembina) yang total nilainya mencapai 1 miliar rupiah sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan No.LP/73/II/2018/BALI/SPKT tertanggal 26 Februari 2018 yang pelaporannya dilakukan oleh Komite Siswa. (wid)

  • Dukung RUU Provinsi Bali, Togar Situmorang: Bali Perlu Legalitas dan Identitas

    Advokat senior dan pemerhati kebijakan publik Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., mengapresiasi lahirnya RUU Provinsi Bali yang akan diajukan Gubernur Bali Wayan Koster ke DPR RI. Apa yang dilakukan Gubernur Koster dianggap gebrakan yang luar biasa di awal tahun 2019.

    “Dengan UU Provinsi Bali maka Bali akan memiliki legalitas dan indentitas yang jelas,” kata Togar Situmorang, Jumat (18/1/2019) saat ditemui di kantor hukumnya, Law Firm Togar Situmorang & Associates, Denpasar.

    Pria yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar itu menjelaskan bahwa aspek legalitas ini sangat penting bagi Provinsi Bali. Sebab sejauh ini Provinsi Bali masih diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

    “Kita punya Provinsi Bali, tapi apa kita punya ibukota? Kalau dibilang ibukotanya Bali, atau Denpasar? Itu salah. Karena Provinsi Bali belum punya punya legalitas dan identitas sendiri.Jadi aspek legalitas dulu yang paling urgen dielesaikan, baru kita bicara yang lain-lain,” beber pria yang dijuluki “panglima hukum” itu.

    Togar juga senada dengan apa yang disampaikan Gubernur Koster bahwa Provinsi Bali yang masih diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, secara konstitusi UU tersebut  sudah tidak relevan lagi.

    Sebab yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950. Selain itu, secara ideologi, kala itu bentuk negara masih Republik Indonesia Sementara (RIS) sementara saat dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Jadi UU pembentukan provinsi Bali itu sudah kadaluarsa. Tidak ada alasan sebenarnya RUU Provinsi Bali yang dianjukan Gubernur tidak diloloskan di DPR. Itu untuk Bali yang menjadi bagian dari NKRI yang kita cintai,” tegas Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu. .

    Togar Situmorang yang pernah menjadi Ketua Tim Advokasi Hukum pada pemerintahan sebelumnya masih ingat bahwa ide mengenai RUU Provinsi Bali ini berawal dari RUU Otonomi Khusus untuk Bali yang sempat diajukan pada tahun 2005 yang lalu.

    “Walau sekarang bukan namanya RUU Otsus, kami harapkan segala sesuatu yang didelegasikan ke daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar bisa dikelola secara baik oleh Bali sebagai satu pola, satu tata kelol dan satu kesatuan pulau,” katanya.

    Secara umum ia juga mengaku sepakat terhadap konsep, prinsip dan substansi, yang dituangkan dalam RUU Provinsi Bali yang terdiri dari 13 Bab dan 41 Pasal tersebut, karena Provinsi Bali memang membutuhkan payung hukum khusus.

    Ia berharap semua pihak harus satu suara untuk mendukung perjuangan ini. Apalagi Gubernur Koster sudah mengajak seluruh tokoh dan seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersama-sama berkomitmen penuh mendukung program kegiatan dan upaya yang ditempuh Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali. Hal ini untuk menguatkan dan memajukan Bali sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsi serta kewajiban profesional kepala daerah.

    Togar Situmorang juga berharap perjuangan RUU Provinsi Bali ini dibahas serius dan diloloskan di DPR RI. Apalagi dengan adanya dukungan tertulis dan deklarasi dari berbagai komponen. Lalu dengan dibangunnya komunikasi yang lebih intensif dengan Ketua Umum Partai dan mengadakan pendekatan ke pusat.

    Yang paling penting pula, UU Provinsi Bali ini harus serius dikawal  anggota DPR RI  dan DPD RI dari Bali. Mereka harus mampu melobi dan meyakinkan Badan Legislasi DPR agar pembahasan RUU ini menjadi pembahasan prioritas dan suara Bali lebih diperhitungkan di pusat.

    “RUU Provinsi Bali ini harus menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Jangan waiting list selama bertahun-tahun. Kepentingan Bali juga harus dilindungi sebagai bagian NKRI,” tegas Togar.

    “Jadi harusnya anggota DPR RI dari Bali bergandengan tangan loloskan RUU ini. Abang-abang saya ini kan pintar semua,” imbuh Togar yang kini tengah menyelesaikan Disertasi Progam Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana.

    Ia pun mengingatkan sejumlah anggota DPR RI asal Bali tak perlu khawatir akan sulit untuk mencapai kuorum dalam pembahasan RUU tersebut di Senayan.”Meskipun tahun ini menjadi tahun politik, kita harus tetap optimistis,” tegasnya.

    Melalui UU Provinsi Bali, kata Togar, mari perlihatkan Bali bisa mengurus rumah tangga sendiri sesuai kebutuhan dan cara Bali disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. “Mari kita tunjukan cara kita mengurus Bali dengan benar dalam bingkai NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” tandas Togar Situmorang.