Penulis: admin

Berita perihal Pegi Setiawan yang diduga tersangka kasus kematian Vina Ceribon. Setelah Pegi Setiawan menang pra peradilan dan dinyatakan bebas (Senin,8 Juli 2024) ini merupakan kemenangan untuk para advokat terutama tim advokat dari Pegi Setiawan yang mampu meyakinkan daripada terkait pra peradilan yang dilakukan di PN Bandung itu mendapatkan hasil yang luar biasa.

Di mana kita perlu ketahui dari penetapan tersebut telah dikabulkan oleh hakim Eman Sulaeman yang memimpin daripada persidangan tersebut dan setelah dikabulkannya ini Eman Sulaeman mengatakan di dalam proses penetapan Pegi Setiawan itu tersangkanya tidak sah dan batal demi hukum. Oleh sebab itu, Pegi akan bebas dari tahanan berdasarkan penetapan tersangka dan ditahan tanpa ada panggilan pertama, tanpa ada panggilan ke-2 ataupun panggilan ke-3.

Dr. Togar Situmorang jelas ingin mempertanyakan daripada kinerja Kepolisian Republik Indonesia terkait presisi apakah mereka sudah “PRESISI” itu yang harus wajibnya pihak pimpinan Kapolri untuk intropeksi perihal kinerja polisi termasuk Polda Jabar yang menangani kasus ini. Sehingga, dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini Dr. Togar Situmorang memohon polisi terutama pimpinan daripada kepolisian wajib untuk menindak daripada ketidakprofesionalan anak buahnya dalam hal memproses orang-orang yang diduga adanya perbuatan melawan hukum.

“Saya advokat Doktor Togar Situmorang mengapresiasi sekali kinerja rekan-rekan advokat dan ini adalah awal, awal bagi kita untuk mengawasi institusi kepolisian kita yang tercinta. Agar, mereka tidak melanggar aturan daripada peraturan kapolri itu sendiri salam hormat saya. Salam PRESISI” ucap Dr. Togar Situmorang.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Aula, Aula Terbuka, Blok Hunian Medium, Blok Hunian Maksimum dan Pos Jaga Utama pada Lapas Kelas IIA Kerobokan – Bali Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan.

Pasalnya, penawaran yang dilakukan oleh pemenang tender, PT Cahaya Legok Pratama, di bawah 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni Rp63.695.100.000 dari HPS Rp63.913.800.000.

Hal ini dikhawatirkan oleh pengamat kebijakan publik, Dr Togar Situmorang, yang meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengevaluasi proyek tersebut.

Mengacu pada Peraturan Presiden, hal tersebut tidak diperbolehkan, apalagi melakukan penawaran di bawah 80%. Itu tidak masuk akal. PPK harus melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut,” ujar Dr. Togar Situmorang Rabu (3/7/2024).

Dr. Togar Situmorang menyebut panitia pengadaan proyek harus melakukan pengawasan agar tidak ada kontraktor yang melakukan penawaran di bawah harga HPS.

“Panitia-panitia dalam proyek ini harus melakukan pengawasan, agar tidak ada yang melakukan penawaran di bawah HPS, apalagi sampai di angka 80%,” sambungnya.

Terakhir ia menekankan jangan sampai ada ketimpangan dalam proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jangan sampai ada ketimpangan dalam prosesnya, PPK harus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat, jangan sampai ada penawaran yang tidak wajar dalam tender proyek,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan RM Kristyo Nugroho saat dikonfirmasi MCWNEWS, menyebut pihaknya tidak mengetahui perihal penawaran tersebut.

Sekarang penawaran dan sebagainya berjalan melalui sistem online, jadi kami tidak mengetahui hal tersebut,” kilahnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemenang proyek sudah pasti memenuhi standar yang berlaku. “Kami tidak bisa melakukan intervensi mengenai siapa yang memenangkan proyek, siapapun yang memenangkan proyek, berarti itu yang layak secara teknis untuk melaksanakan,” tutupnya.

Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang,SH,MH, MAP selaku salah satu kuasa hukum Anji, menanggapi unggahan dugaan perselingkuhan yang diembuskan rapper Reinaldo Martin Diyo alias Sexy Goath di media sosial. Menurut Dr. Togar Situmorang apa yang dilakukan Sexy Goath merupakan kepanikan dan rasa ketidak percayaan diri karena sudah di gugat JLo.

Sebelumnya, Sexy Goath diketahui mengunggah foto lingeri yang disebutnya digunakan sang istri, Juliette Angela, saat melakukan perjalanan dengan Anji ke Thailand. Terlebih, foto itu sempat ramai sehinggu memunculkan dugaan keduanya selingkuh dan jelas itu melanggar hukum.

Postingan tiket, lingeri, itu kami duga dan bisa kami pastikan di dalamnya ada perbuatan melawan hukum,” kata Dr. Togar Situmorang di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).

“Kenapa? Seharusnya hal-hal itu tidak pantas diposting di media atau media online,” sambung Dr. Togar Situmorang.

Jika memang dugaan itu benar dengan barang bukti yang dimaksud bisa ada perselingkuhan lanjut Dr. Togar Situmorang, seharusnya Sext Goath membuat laporan polisi. Bukan mengunggah di media sosial sehingga menimbulkan opini liar.

“Karena kenapa? Kalau itu menjadi alat bukti, yang menurut mereka ada dugaan, harusnya mengerti aturan hukum. Dengan cara apa? Bawa itu ke pihak kepolisian. Buat laporan, bukan penggorengan yang, sehingga gorengan itu membuat jadi gosong,” terang Dr. Togar Situmorang.

Diakui Dr. Togar Situmorang pihaknya akan menganbil langkah hukum mengenai postingan tiket dan lingeri ini Apalagi, Anji dengan tegas membatah isu perselingkuhan dengan Juliette Angela.

“Kami juga akan membuat langkah hukum terkait yang tadi, masalah tiket, lingeri, duga-duga yang sudah disebar melalui media, akan kami ambil langkah hukum,” ucap Dr. Togar Situmorang.

Anji sendiri mengaku tidak mengetahui tentang baju seksi yang dibawa istri Sexy Goath saat mereka terbang ke Thailand. Terlebih soal Juliette memakai lingeri.

“Saya sama sekali tidak tau bahwa Jelo membawa lingeri atau tidak. Saya tidak tau dia memakai atau tidak, tidak tau,” aku Anji.

Terkait adanya informasi tidak benar alias hoaks praktik pengoplosan Gas 3 Kilogram (Kg) bersubsidi di wilayah Mengwi, sempat diviralkan salah satu tokoh masyarakat, Wayan Setiawan dan telah dibantah oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Prakitisi Hukum, Dr. Togar Situmorang mendorong kepolisian untuk mempersoalkan hal tersebut karena telah meresahkan masyarakat, Sabtu, 8 Juni 2024.

Namun pria yang akrab disapa Bang Togar Situmorang juga menegaskan, walaupun Wayan Setiawan telah memberikan klarifikasi melalui unggahan video dan meminta maaf kepada masyarakat, Polda Bali harus tetap mengambil langkah hukum karena hal tersebut termasuk Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UU ITE.

“Minta maaf ataupun klarifikasi tidak melepaskan Tindak Pidana apa yang beliau (Wayan Setiawan) perbuat, kita sudah tau apa yang diinformasikannya terkait adanya dugaan prakitk pengoplosan gas bersubsidi di Mengwi itu tidak benar dan sudah dibantah juga oleh Polda Bali. Untuk itu, proses hukum seharusnya tetap berjalan sebagaimana diatur dalam UU ITE,” cetus Dr. Togar Situmorang.

Menurut Dr. Togar Situmorang pihak kepolisian semestinya bisa bersikap tegas terhadap adanya dugaan pelanggaran transaksi informasi elektronik, terlebih unggahan sebelumnya sempat viral dan dianggap meresahkan warganet, sehingga ia berharap Polda Bali segera melakukan panggilan terhadap Wayan Setiawan untuk mengungkap motif sesungguhnya yang bersangkutan sengaja menyebarkan informasi tersebut.

Pernyataan maaf kan sudah diterima, tetapi hukum tetap harus ditegakan, ini kembali lagi kepada marwah Polri yang juga bertanggung jawab untuk memerangi hoaks di masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Bali membantah tegas adanya gudang pengoplos gas “melon” 3 Kg di Mengwi, menanggapi video viral Wayan Setiawan yang mengaku mengetahui dua lokasinya di wilayah tersebut

Dalam videonya viral di media sosial tersebut, Wayan Setiawan menyebutkan ada 2 (dua) lokasi yang menjadi markas oplos gas melon 3 Kg sehingga menyebabkan langkanya Gas LPG 3 Kg di masyarakat.

Disebutkan lokasinya yaitu di sebuah gudang di Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung, dengan pemilik berinisial GAK. Kemudian lokasi kedua di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung dengan pemilik berinisial IWS.

Menangapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Panjaitan mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono.

Tujuannya untuk melakukan penyelidikan terkait adanya pengakuan Wayan Setiawan dengan mendatangi rumah Wayan Setiawan di Br, Koripan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Badung, untuk mendapat klarifikasi langsung dari yang bersangkutan sekaligus melakukan penelusuran lokasi.

“Dari hasil penelusuran dan penyelidikan di dua lokasi tersebut tidak ditemukan adanya kegiatan pengoplosan Gas LPG 3 Kg bersubsidi ke nonsubsidi,” terang Jansen melalui keterangan tertulis, diterima Kamis, (6/6/2024).

Lebih lanjut, Jansen menyampaikan berdasarkan keterangan kedua pemilik gudang tersebut di atas, memang benar dulu pernah melakukan kegiatan pengoplosan Gas LPG 3 Kg bersubsidi ke nonsubsidi di kedua gudang dimaksud, namun sejak tahun 2022 dilakukan penindakan oleh Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Bali, maka sejak saat itu sampai sekarang gudang sudah tidak pernah beroperasi atau tidak lagi melakukan pengoplosan Gas LPG,” sambung Jansen.

Jansen menjelaskan bahwa setelah dimintai klarifikasi, Wayan Setiawan mengaku membuat konten itu karena kesal dengan langkanya Gas LPG subsidi 3 Kg yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya.

Atas videonya itu, Wayan Setiawan telah meminta maaf karena membuat konten yang menyudutkan Polri dan telah menghapus konten tersebut.

“Kami sangat berterimakasih kepada masyarakat dengan telah ikut membantu melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg, dan segera melaporkan bila mengetahui ada penyalahgunaan, namun berharap peristiwa viral seperti diatas yang tanpa didukung bukti -bukti tidak terulang kembali, sehingga dapat berdampak bukannya ikut membantu malah menambah resah masyarakat lainnya,” pungkas KBP Jansen.

Pemberitaan seputar Nikita Mirzani Seperti diketahui, baru ini menjadi korban penipuan dan penggelapan hingga mengalami kerugian Rp1,3 miliar terkait Jual Beli Lahan di Seputaran Cangu, Badung, Bali.

Artis Nikita Mirzani jadi korban penipuan dan penggelapan terkait jual-beli tanah di Canggu, Bali akibat ketidak tahuan melakukan transaksi Lahan di Bali.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Togar Situmorang menyoroti soal proses Nikita Mirzani saat membeli lahan tanah tersebut.

Proses tersebut berkaitan dengan kesepakatan harga lahan yang dibeli Nikita Mirzani karena Dalam hal ini, Harga yang akan ditransaksikan harus jelas dan tahapan pembayaran serta jangka waktu pelunasan juga harus jelas artinya harus ada tahapan.”
secara tertulis disini!

“Tidak mungkin Nikita Mirzani membeli lahan tanpa ada suatu proses terkait harga yang akan dibeli,” ungkap Dr. Togar Situmorang, Kepada Media Kamis (6/6/2024).

Kemudian Dr. Togar Situmorang mengingatkan proses berapa lama tanah tersebut bisa dibalik nama.
“Lantas juga berapa lama tanah tersebut bisa dibalik nama ke Nikita Mirzani.

Sementara Dr. Togar Situmorang juga mengingatkan wajib terkait pembelian tanah tersebut melibatkan notaris atau tidak.

Jika melibatkan Notaris, kata Dr. Togar Situmorang pastinya sudah ada bukti tanda tangan perjanjian dihadapan Notaris.

Begitu pula dengan kepemilikan tanah yang seharusnya secara Otomatis sudah dicek di Badan Partanahan Nasional (BPN).
“Kalau memang tanah itu dijual oleh seseorang, apakah tanah tersebut dalam hal jual beli kepada Nikita Mirzani melalui kantor notaris atau tidak.”
“Itu wajib dicek di BPN, benar nggak pemiliknya langsung, kalau harganya sudah pasti disepakati, nah ini terkait Sertifikat wajib ditaruh di notaris atau belum,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Dr. Togar Situmorang menuturkan bahwa di daerah Bali memang rawan kasus penipuan jual-beli tanah.
Terlebih lagi tanah tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Canggu.
“Di Pulau Bali ini rawan sekali adanya praktik-praktik yaitu mengarah ke perbuatan melawan hukum.” Oleh Sebab itu agar semua proses hukum terkait lahan atau ingin investasi di Pulau Bali disarankan untuk menyewa atau menggunakan Pengacara agar bisa mengatur seluruh transaksi dengan baik dan benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Nikita Mirzani sebelumnya juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Bali.
Bahkan, Polda Bali juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Dr. Togar Situmorang lantas meminta kepolisian untuk segera menangkap para tersangka tersebut agar kasusnya terkait Jual Beli bisa terbongkar dengan jelas
Yang kita tahu, ini kan si tersangkanya belum nongol, jadi penetapan tersangka ini yakni para terlapor tidak memenuhi panggilan Polda.”
“Kalau sudah ada tersangka, Polda Bali juga harus berani segera menangkap orang tersebut agar semua bisa jelas, kenapa orang tersebut bisa menipu atau menggelapkan uang Nikita Mirzani dan juga bisa menyita Lahan atau tanah yang jadi sengketa dan telah di beli Nikita Mirzani agar bisa diserahkan bila kasus ini telah mempunyai Hukum tetap nantinya ,” tutup Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang.