Kategori: Berita Seputar Indonesia

Bali, Panglimahukum| Wacana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup/coblos partai kabarnya lebih efisien dan murah/tidak bermodal banyak namun alasan tersebut menimbulkan pro kontra di berbagai elemen masyarakat terlebih di kalangan parpol.

Bahkan delapan fraksi di DPR RI minus PDIP menolak kebijakan tersebut.

Alhasil ke delapan fraksi menyatakan sikap tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU No 7 Tahun 2017/pemilu.

Berangkat dari isu tersebut delapan fraksi menolak mutlak berbuntut pada pernyataan sikap salah satunya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Menurut Badan Hukum Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., C.Med., CLA. sangat tidak setuju jika Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup karena akan sangat tidak demokratis bahkan tidak menghargai perjuangan para kader di bawah dan merupakan kemunduran demokrasi.

“Sebaiknya Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka/coblos caleg akan lebih transparan dan menghargai kadernya yang sudah berjibaku pada level grassroot untuk duduk di legislatif mewakili konstituen,” ujar Dr.Togar Situmorang yang juga akan maju sebagai Calon Legeslatif ke Senayan dari Partai Demokrat Dapil DKI 1 DPR RI ini kepada para Wartawan via Handphone dari Jakarta, Minggu (08/01/2023).

Dr. Togar Situmorang juga mengatakan, dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik tidak memilih kandidat membuat rakyat tidak bisa memilih wakilnya serta berpotensi munculnya oligarki di internal parpol dan politik uang di internal parpol.

Ditempat berbeda, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat menyebut, sistem pemilu proporsional tertutup merampas hak rakyat.

Sebab, pemilih hanya bisa mencoblos partai dan tak bisa memilih calon anggota legislatif yang akan duduk di parlemen.

“Jangan sampai ada hak rakyat dalam demokrasi ini yang dirampas,” imbuhnya.

Lebih lanjut AHY sapaan akrabnya menyatakan jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,” terangnya.

Dikatakan AHY, seluruh rakyat berharap dapat memilih wakil rakyat dan pemimpin yang bisa membawa perubahan dan kebaikan.

Harapan tersebut hanya bisa terjadi jika sistem pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka sebagaimana aturan Undang-Undang.

Selain itu, lanjut AHY, secara intenal partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya.

Tak hanya itu dengan sistem pemilu proporsional terbuka setiap kader partai politik punya ruang dan punya peluang yang adil.

“Jangan sampai mereka yang berjibaku, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena sistem,” ungkapnya.

Seperti diketahui delapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, PKB dan PPP.

Wacana Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup pertama kali disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Saat ini sedang dilakukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkait sistem proporsional terbuka. Kita Menunggu putusan MK terkait Judicial Review atas UU Pemilu.***

Bali, Panglimahukum| Pelayanan publik adalah bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara kepada masyarakat.

Karena perannya yang penting ini, maka pelayanan publik harus diatur dan diawasi agar tercipta kualitas pelayanan publik yang baik bagi keberlangsungan hidup seluruh warga negara.

Dilansir dari Instagram resmi @ombudsmanri137 yang diupload pada tanggal 6 Januari 2023 tertulis, menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 25 Th 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Nah, agar tetap terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pengawasan bagi pelayanan publik dan dalam hal ini dilakukan oleh Ombudsman RI.

Lalu siapa Ombudsman RI?

Ombudsman RI merupakan lembaga negara independen, bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik seperti BUMN, BUMD, mBadan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Kewenangan ini diatur dalam UU No 37 Th 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Simak Tugas Pokok Ombudsman RI. di antaranya:

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
2. Melakukan pemeriksaan substansi laporan,
3. Menindaklanjuti laporan,
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan,
6. Membangun jaringan kerja,’
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik,
8. Melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang.***

Bali, Panglimahukum| Pemerintah Provinsi Bali teken nota kesepahaman dengan Polda Bali guna mewujudkan Bali Smart Island dengan pendekatan road safety Policing mendukung smart living dan smart mobility.

Kegiatan yang digelar di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Jumat (18/11/2022), dihadiri juga Dir Gakkum Korlantas Polri Brigjen. Pol. Aan Suhanan, Dirlantas Polda Bali, Kabid Humas Polda Bali.

Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas inisiatif dan upaya terkait pengembangan smart City.

Pendekatan road safety, dikatakan Koster sejalan dengan visi Provinsi Bali guna mewujudkan Bali sebagai Smart Island.

“Teknologi ini harus disatupadukan dengan budaya di era global saat ini. Saya berharap kesepahaman ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Gubernur Bali.

Sementara, Kapolda Bali, Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan instansi-instansi pemerintahan di Provinsi Bali untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta peningkatan Pajak Asli Daerah.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan ini merupakan pengembangan smart city kedua, yang pertama adalah di Kota Solo,” ujar Kapolda Bali.

“Kami sudah menyiapkan fasilitas smart City yang bisa terintegrasi dengan instansi terkait di Provinsi Bali,” sambungnya.

Selanjutnya Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., berharap hal ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten

“Kami juga mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan smart City guna mewujudkan Bali era baru,” tutup Kapolda Bali.***

Bali, Panglimahukum| Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada semua pihak atas suksesnya gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung 15-16 November di Bali.

Presiden menilai agenda pertemuan 20 pemimpin negara besar dan puluhan lembaga internasional itu sukses digelar.

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak. Kalau kita bekerja seperti ini terus, lompatan ke Indonesia maju akan sangat mudah,” jelas Jokowi, Kamis (17/11/22).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memberikan apresiasi secara khusus kepada PLN atas kerja kerasnya ikut menyukseskan KTT G20.

Sebelum meninggalkan acara syukuran panitia nasional KTT G20, Jokowi menyempatkan diri menghampiri Direktur Utama PLN serta seluruh petugas siaga untuk menyampaikan apresiasinya.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dr. H. Moeldoko, S.I.P., ikut mengapresiasi PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama gelaran forum ekonomi dunia tersebut.

“Peran PLN sangat luar biasa, tidak ada satupun gangguan, baik itu pelayanan listrik, infrastruktur pendukung di gedung-gedung, ataupun pengisian energi mobil listrik,” ungkapnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Ph.D., bersyukur acara KTT G20 sudah terlaksana dengan lancar. PLN telah menunjukkan kepada dunia mampu mendukung pasokan listrik.

“Perjuangan persiapan kita semua. Fokus all-out PLN dalam beberapa bulan terakhir, mandi keringat dalam latihan akhirnya terbayar lunas dengan gebyar KTT G20,” jelas dia.***

Bali, Panglimahukum| Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali sudah selesai.

Selama beberapa hari penyelenggaraan, polisi menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berjalan kondusif dan aman.

“Secara umum saya rasa tidak ada. Ada serangan-serangan siber yang bisa dimitigasi Satgas Gakkum dan sudah berkoordinasi dengan BSSN dan BIN itu semua bisa diantisipasi. Alhamdulilah semua berjalan dengan baik,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali dan wisatawan yang turut serta menyukseskan penyelenggaraan KTT G20.

Menurutnya, peran serta masyarakat yang ikut menjaga situasi kamtibmas juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan KTT G20.

“Kami Polri terkait situasi di Bali dalam pengamanan KTT G20 ini banyak ucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali maupun wisatawan di Bali atas partisipasi membantu menjaga situasi Bali menjadi kondusif,” ujarnya.

Tak hanya masyarakat dan wisatawan, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pecalang dan instansi terkait lainnya yang ikut terlibat langsung membantu pengamanan di Bali.

“Ini dengan kehadiran pecalang yang mampu mengomunikasikan dengan masyarakat alhamdulilah masyarakat sangat membantu dan mensupport kelancaran acara KTT G20, Kita juga mohon maaf dalam kegiatan ini banyak kegiatan yang kita tutup kemudian kegiatan masyarakat juga ada yang dibatasi,” ungkapnya.

“Kita juga mohon maaf dalam kegiatan ini banyak kegiatan yang kita tutup kemudian kegiatan masyarakat juga ada yang dibatasi,” katanya.

Dengan suksesnya penyelenggaraan KTT G20, ia berharap akan lebih banyak wisatawan yang datang ke Bali. Hal ini lantaran kesuksesan pengamanan KTT G20.

“Penyelenggaraan KTT G20 ini bisa berjalan dengan sukses dan aman sehingga Bali memang benar-benar aman dikunjungi. Peningkatan wisatawan juga sejalan dengan peningkatan ekonomi,” tutup Kadiv Humas.***

Bali, Panglimahukum| Christoper Stefanus Budianto penggugat Jessica Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, ternyata sempat mengajak Jessica Iskandar untuk berdamai atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Dikutip dari tribunnews.com, Steven panggilan akrabnya, mengaku mau memberikan itikad baik dengan mengganti kerugian yang dialami Jessica Iskandar.

“Itupun saya secara pribadi akan mengganti secara pribadi, bukan perusahaan ya, ini bukan 100 persen kesalahan dari saya kan,” ungkap Steve.

Ia menambahkan, dari awal dirinya sudah menawarkan untuk pembicaraan secara kekeluargaan.

Tidak hanya itu saja, bahkan Steven juga sudah melayangkan surat perdamaian tersebut.

“Cuma saya sudah tawarkan untuk damai dan sudah saya tawarkan untuk ganti dengan uang pribadi,” tutur Christoper Stefanus Budianto.

Baca juga:
Jessica Iskandar Berkirim Surat ke Polisi, Kuasa Hukum Steffanus Tanggapi Santai

Baca juga:
Teriaki Kuasa Hukum Lawan, Jessica Iskandar dan Suami Kecewa

Kendati begitu, Steven mengklaim bahwa Jessica Iskandar menginginkan uang kerugian tersebut diganti rugi secara menyeluruh.

“Memang mereka berharap pengembalian totalnya secara langsung kan engga bisa disini kan saya juga rugi. Dan bukan saya bawa pergi dananya,” ungkapnya.***