Penulis: admin

Tegal [PH] ~ Setelah menerima hasil keputusan Sidang Gugatan Pidana Khusus (Pidsus) terkait kasus niaga tanpa izin dengan nomor 116/Akta Pid.Sus/2020/PN Tgl, diduga terdakwa MTA melalui kuasa hukumnya mengajukan Kasasi.

Kuasa hukum MTA yang terdiri dari – Togar Situmorang, SH., MH., MAP., C.Med., CLA – Darius Situmorang, SH, – Kristianto Manullang, SH., MH, dari kantor hukum Law Firm Togar Situmorang Jakarta yang beralamat di Jl. Kemang Selatan Raya No.99 gedung Piccadilly, Jakarta Selatan telah mengajukan Surat Permohonan Kasasi, Kamis lalu (15/07/2021).

Advokat Kristianto Manullang, SH., MH yang mengantarkan Surat Permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Tegal, kepada para wartawan Media Online mengatakan, sehubungan dengan kliennya MTA memohon untuk melakukan Kasasi atas putusan tersebut.

“Saya kemarin pagi langsung melakukan perjalanan ke Tegal dengan membawa surat permohonan Kasasi klien kami, dan melalui kepaniteraan PN Tegal diterima oleh Bpk. Helmy Fakhrizal Farhan, SH., MH. Juga kami pendaftaran Surat Kuasa kami dari tim Law Firm Togar Situmorang,” tegas advokat Kristianto Manullang di kantornya, Rabu (21/07/2021) seperti dilansir dari Metro Indonesia dot Net.

Pengajuan Kasasi atas permohonan MTA, karena ada beberapa hal yang diajukan dan salah satunya bahwa MTA sah bekerja di Perusahaan Migas yang ada izinnya karena diketahui dan disahkan oleh Direktur melalui akta notaris.

Advokat Kristianto Manullang SH., MH yang belum lama ini bergabung di kantor hukum Law Firm Togar Situmorang Jakarta, klien MTA sudah merasa bersyukur dengan keputusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang, dimana MTA tidak ditahan. “Namun klien kami meminta kepada Law Firm Togar Situmorang Jakarta untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” pungkasnya.

Tim Redaksi

Denpasar [PH] ~ Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang mengadili gugatan Muhaji melawan Hendra melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa  Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak 18 , Sesetan, Denpasar, Jumat (4/6).

Selain hakim, turut hadir dalam PS  pihak Penggugat Muhaji bersama tim kuasa hukumnya dari Lawfirm Togar Situmorang dan Tergugat Hendra didampingi  kuasa hukum, Ketut Bakuh dari Yayasan Bantuan Hukum Bangli Justice.

Dari sidang PS ini Hendra mengungkap fakta yang mendukung kesaksian saksi di persidangan. Sebagaimana dipertanyakan  anggota majelis hakim, Angeliky Handajani Day pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) terkait luas tanah yang ditempati Hendra yakni 100 m² yang diatasnya dibangun rumah tinggal keluarga Hendra.

“Siapa yang bangun rumah,” tanya hakim.  “Gono,” jawab kubu Hendra. Jawaban ini cukup menarik, sebab saat sidang di PN Denpasar, keberadaan Gono diragukan.
“Betul Pak Gono yang bangun, saya lanjutkan kontraknya dan ada renovasi sedikit,” jawab Hendra..

Setelah memastikan batas-batas tanah, sidang ditutup untuk dilanjutkan Senin (7/6) dengan agenda memberikan kesempatan pada kedua belah pihak bila akan mengajukan bukti tambahan.

Muhaji pada wartawan berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan seadil-adilnya. “Saya sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak yang saya miliki, dan memperoleh dari transaksi sah dihadapan Notaris pak Agung antara Wayan Padma penjual dan Muhaji sebagai pembeli menuntut bedasarkan sertifikat yang sudah tertulis atas nama Muhaji seluas 1,05 m²,” ungkapnya.

Anggota TNI aktif itu menyatakan  transaksi pembelian tanah , dimulai dari tahun 2017. “Sertifikat tahun 2017 atas nama Wayan Padma, lalu 2019 saya urus balik nama atas nama saya dan terbit tahun 2020 dan kalo mereka mengakui mengontrak dari Fujiyama kenapa tidak menuntut Hak kepada Fujiama atau pihak lain dan kenapa ngotot bertahan dilahan yang sudah bersertifikat Sah milik Muhaji,” terangnya.

Sementara itu, Hendra mengatakan menempati rumah itu sejak tahun 2014 dengan cara mengontrak tanah pada pemiliknya  Ketut Gede Pujiama hingga tahun 2047 .

Bahwa kuasa hukum Hendra, Ketut Bakuh mengatakan dari pemeriksaan majelis hakim itu, telah terungkap, memang berdiri bangunan diatas objek sengketa.

“Memang berdiri bangunan yang telah didiami tergugat (Hendra dan keluarga) jauh sebelum proses transaksi jual beli dilakukan oleh penggugat (Muhaji). “Jadi saya kira hak sewa dari pak Hendra harus dilindungi secara hukum dan wajib undang-undang melindunginnya,” terangnya.

Artinya, ungkap dia tidak ada klausul atau ketentuan bahwa Hendra harus meninggalkan tempat itu. “Dan kebetulan yang menjual bukan pak Pujiama yang memang mengontrakan, tapi dijual oleh pihak lain yang memang tidak ada sangkut pautnya,” tandasnya.

Adapun Fakta Hukum yang didapati oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat selama proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim adalah bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh I Ketut Gede Fujiama kepada I Wayan Padma (Almarhum) pada tahun 1990, hal ini diperkuat dengan adanya Akta Pengikatan Jual Beli yang telah diajukan sebagai salah saktu bukti surat oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta saksi Notaris I Wayan Adnyana yang pada intinya menerangkan “bahwa benar bapak I Ketut Gede Fujiama telah membuat Akta Pengikatan Jual Beli dengan I Wayan Padma pada tahun 2014 di kantor Notaris saksi, dimana Perjanjian Jual Beli tersebut didasari atas adanya bukti pembayaran berupa kwitansi yang mana kwitansi tersebut di akui kebenarannya oleh I Ketut Gede Fujiama selaku Penjual serta I Wayan Padma selaku Pembeli”.

Sehingga atas dasar tersebut sudah sangat jelas jika Objek Sengketa sudah dijual jauh sebelum adanya peristiwa kontrak tanah yang dilakukan oleh Gono dan Oper Kontrak yang dilakukan oleh Hendra, dan karena tanah tersebut telah dijual ke pada I Wayan Padma sehingga I Ketut Fede Fujiama tidak berhak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Objek Sengketa tersebut, serta Tergugat Telah mengontrak Objek Sengketa dari orang yang salah.

Bahwa adapun keterangan saksi Tergugat yang bernama Komang Gede Mahardika Putra yang merupakan anak dari I Ketut Gede Fujiama yang menerangkan “Bahwa sepengetahuan saksi ayah saksi tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada siapapun, dan karena tidak pernah menjual sehingga saksi bersama ayahnya membuat pengajuan pemblokiran tanah ketika I Wayan Padma hendak mensertifikatkan Objek Sengketa” keterangan saksi tersebut telah terbantahkan dengan adanya salah satu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pencabutan Pemblokiran tahun 2018 sehingga I Wayan Padma dapat meneruskan proses pensertifikatan atas Objek Sengketa dan Surat Pernyataan tahun 2018 yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut sudah dijual kepada I Wayan Padma dimana kedua bukti surat tersebut ditandatangani oleh I Ketut Gede Fujiama.

Sehingga Kuasa Hukum Penggugat berpendapat jika sudah sangat jelas asal muasal serta kepemilikan atas Objek Sengketa serta siapa yang berhak atas Objek Sengketa tersebut, yaitu Objek Sengketa telah dijual Oleh I Ketut Gede Fujiama kepada I Wayan Padma pada tahun 1990 dan telah terbit Sertifikat tanah atas nama I Wayan Padma pada tahun 2017 yang kemudian oleh I Wayan Padama dijual sebagian kepada Muhaji (Penggugat) yang kemudian dibalik nama atas nama Muhaji pada tahun 2019, maka sudah jelas dan terang benderang jika Objek Sengketa merupakan hak dari Bapak Muhaji (Penggugat).

Sekadar mengingatkan perkara ini meledak  paska Muhaji mengklaim telah membeli tanah yang ditempati Hendra dari Wayan Padma. Berbekal sertipikat terbitan tahum 2020, Muhaji mengusir Hendra  karena dianggap mengontrak tanah pada pihak yang salah. Hendra merasa kontraknya sah menolak pindah kendati didatangi aparat termasuk Sat Pol PP. Kondisi kian panas, hingga sempat keluarga Hendra terkurung di dalam rumah yang kasusnya masih ditangani polisi.  Paska kejadian itu,  Muhaji menempuh jalur hukum dengan menggugat Hendra secara perdata.
Terkait Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perkara Nomor : 1237/Pdt.G/2020/PN.DPS dimana selaku Penggugat adalah Bapa Muhaji yang akan Bahwa sidang di Pengadilan Negeri Denpasar dan bukanlah merupakan Sidang Penyegelan Rumah dimana menurut hemat kami ada kekeliruan dalam penerbitan berita yang dilakukan oleh beberapa media.

Semoga hal-hal tersebut bukan merupakan Penggiringan Opini Publik dan dengan ini akan didapati Fakta yang benar dan terang benderang agar pemberitaan oleh media tidak kabur dan melenceng lagi.

Tim Publikasi PH

Denpasar (PH) ~ Hari Sabtu kemarin, 8 Mei 2021 kantor Law Firm Togar Situmorang di Denpasar telah kedatangan orang tua dari Rowis Simanjuntak yang dimana ia adalah klien kami yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang saat ini sudah tahap 2 (dua) serta ditahan oleh Jaksa wilayah Badung.

Orang Tua Rowis Simanjuntak mengatakan, telah mendapat mandat serta mewakili keluarga yang lain. Bahwa dapat dijelaskan saat peristiwa terjadi atau kasus ini diduga dilakukan oleh 3 orang Mahasiswa yang sedang berlibur ke Pulau Bali. Bahwa Puji Tuhan, ketiga klien kami Mahasiswa tersebut dalam keadaan sehat dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan tinggal tunggu jadwal untuk sidang pengadilan.

Advokat Togar Situmorang, SH.,MH.,MAP.,C.Med.,CLA ditemui Orang Tua Rowis Simanjuntak yang datang ke kantor hukum di Jalan Gatot Subroto Timur No.22, Denpasar Timur mengungkapkan kita akan memperjuangkan hak-hak klien kami di dalam persidangan, kita akan kawal kasus ini sampai selesai, kasian para mahasiswa tersebut mereka masih muda dan diharapkan mampu membanggakan kedua orang tua. Semoga pihak Kejaksaan lebih jeli dan mempunyai hati nurani karena walau telah dilimpahkan di Kejaksaan kami berdoa semoga mendapatkan hasil yang terbaik.

Jika info dari para anak muda yang ditahan berprofesi mahasiswa serta mendengar keterangan orang tua Rowis Simanjuntak bercerita dimana sempat berjumpa dengan pihak pelapor ada suatu kejanggalan dari fakta dilapangan, klien kamilah yang sebenarnya menjadi korban karena jumlah klien kami hanya 3 (bertiga) dan korban lebih dari 7 (tujuh) orang saat kumpul kumpul jam 3 pagi saat kejadian.

Tanpa sengaja para Mahasiswa tersebut bernama yaitu Sanorowis, Yesaya, dan Nikolas sedang lewat dijalan daerah Dalung sekitar jam 3 pagi dimana saat itu banyak orang yang berkumpul pada saat pembatasan jam kumpul atau aktifitas saat pendemi Covid 19 dimana pada saat itu mobil klien kami diserempet dan disambut dengan kata hal yang menghina dan ditantang duel oleh kelompok yang berjumlah 7 (tujuh) orang lebih fakta dari jumlah tidak seimbang sesaat kemudian terjadilah perkelahian dan akhirnya bentrok fisik terjadi dimana 7 orang yang nongkrong dini hari jam 3 pagi tersebut lari tunggang langgan serta kabur dengan meninggalkan kendaraan berupa motor terparkir dan kunci masih nyantol.

Karena niat mencuri tidak ada sedikitpun dari para mahasiswa Klien kami bahkan sempat berteriak mengingatkan motor jangan ditinggal namun kelompok 7 (tujuh) orang tersebut tetap kabur melarikan diri. Namun malah klien kami dilaporkan oleh seorang ibu berinisial “P”yang tidak ada saat kejadian tersebut dilokasi dan lebih lagi dipolitisi dituduh telah melakukan perbuatan kriminal pencurian dengan pemberatan berat.

Orang tua Rowis Simanjuntak tidak terima dituduh pencuri karena latar belakang keluarga baik-baik serta rajin ibadah di Gereja dan anak mereka merupakan mahasiswa yang baik dan sedang berlibur di Pulau Bali, jadi tidak ada rencana atau niat sedikitpun melakukan kejahatan pencurian seperti yang dituduhkan tersebut.

Advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini sangat menyayangkan dengan pemberitaan yang sangat liar tanpa adanya klarifikasi yang dimana dianggap klien kami sebagai begal. Padahal latar belakang klien dan keluarga mereka tidak pernah melakukan tindakan pidana selama ini.

Semoga pihak Kejaksaan bisa segera melimpahkan ke Pengadilan agar kami sebagai kuasa hukum dapat melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga peran semua pihak akan terkuak dimana kami akan upayakan menghadirkan saksi ahli pidana untuk memperkuat kontruksi hukum pembelaan kami kepada 3 (tiga) anak muda harapan orang tua mereka.

Orang Tua Rowis Simanjuntak juga heran dan bingung apa yang sebenarnya terjadi, apa yang hendak dilakukan oleh anak-anak dari pelapor yang dibawah umur bergerombolan jam 3 pagi disaat pembatasan jam aktifitas disaat pendemi ini ? Makanya berharap agar Law Firm TOGAR SITUMORANG berjuang demi anak anak mereka yang masih muda agar bebas dari perkara ini,” tambah Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual (FBI).

Dalam hal ini juga diinfokan bahwa apa yang media beritakan kejadian ini sebelumnya menyebarkan berita tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi kepada kedua belah pihak itu merupakan hal yang tidak baik bahkan akan mengarah kepada tindakan pencemaran nama baik alias pembodohan berita ke masyarakat alias hoax.

Ibu Rowis Simanjuntak dengan perasaan hancur luluh lantah karena seorang Ibu yang melahirkan anak tersebut yakin tidak bersalah dimana pertama kali mendengar berita ini sangat mengerikan dan brutal juga sadis. Pertama mendengar saat itu berada di Jakarta karena melakukan pengobatan. Media Online tersebut sangat brutal dan mengerikan yang mengatakan anak merka telah melakukan pembegalan kepada seorang ibu dan anak. Dalam berita Media Online mengatakan bahwa seorang ibu tersebut luka dijahit dengan 18 jahitan,” ungkap orang tua Sanorowis Timoni Simanjuntak.

Saya sebagai seorang ibu tahu karakter anak saya Rowis dan saya yakin anak saya Rowis seperti apa dan perlu diketahui anak saya Rowis rajin beribadah. Kami berasal dari pemeluk agama Kristen yang taat jadi tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dengan perasaan kacau saya berangkat menuju Denpasar, dimana saya menyuruh suami saya untuk mengecek anak saya Rowis di Polres Badung saat itu.

Saya mendatangi keluarga si korban yakni pak Agus. Kami diterima dengan baik oleh pak Agus. Keluarga pak Agus berjanji membicarakan kepada keluarga lain untuk bertemu kembali.

Besoknya kita ketemu dengan Pelapor dan korban dimana ibu berinisial “P”dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada luka sama sekali seperti dalam berita Media online disebut 18 jahitan. Tidak ada penganiayaan berat justru Rowis dkk kena pukul dan banyak sekali memar disekitar wajah.

Mata Yesaya biru sampai hitam, Rowis ada sulutan rokok kiri kanan, rahang kanan. Akibat dari itu kita sebagai orang tua merasa shock kaget dan marah serta kecewa karena merasa tidak ada keadilan itu bagi anak-anak kandung mereka sendiri? ,” ucap ibu Rowis yang dalam keadaan sakit ini dengan penuh kesedihan di kantor Law Firm TOGAR SITUMORANG saat memberkkan testimoni secara jujur tanpa ada rekayasa.

Dan saat jumpa dengan keluarga pihak korban juga sudah meminta maaf dan minta diselesaikan secara kekeluargaan apalagi korban lukanya tidak seberat seperti dalam pemberitaan yang disampaikan Media Online. Bersyukur saya, dalam berita diceritakan ada 18 jahitan namun kenyataannya tidak ada dan itu sangat saya sesalkan Media Online memberitakan berita sesat tanpa manuasiawi seperti itu dan menghancurkan harkat martabat anak kami dan kami sebagai orang tua tidak terima atas pemberitaan tersebut.

Testimoni dari Bapaknya Rowis Simanjuntak sangat keberatan atas pemberitaan Media Online. Pada saat saya bertemu dengan pihak kepolisian di Polres Badung saya juga sudah memohon maaf dari anak-anak kami ini mungkin ada kelalaian dan akan bertanggung jawab penuh mengganti rugi biaya pengobatan dan berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan apalagi dalam Bulan Ramadhan sebagai bulan Suci.

Bapak Rowis Simanjuntak mengatakan dalam pertemuan pertama dengan pihak korban dimana Pak Agus bijaksana mau menerima maaf dan kita mohon untuk dapat bertemu dengan keluarga pihak lain.

Keluarga Rowis Simanjuntak bersama tim hukum sempat memohon untuk mencari jalan damai namun buntu. Diharapkan saat itu oleh pihak keluarga Rowis Simanjuntak dkk melalui pihak kuasa hukum untuk menyampaikan permintaan maaf berharap untuk bertemu dengan pihak keluarga korban agar dapat solusi cepat dan tanpa melanjutkan ke persidangan namun itu tidak tercapai.

Pihak Kuasa Hukum dari para Tersangka melihat pemberitaan dimedia tersebut sangat ngawur dan entah berasal dari mana sumber berita pembuatannya. Entah keterangan siapa yang diminta sehingga tidak benar pemberitaan dibuat oleh media tersebut atau memang diduga ada rekayasa pemberitaan berasal dari si Pelapor. Tentu kami tidak akan diam dan akan melakukan tindakan hukum guna mendapatkan sumber dan mengklarifikasinya,” ungkap pengacara pria berdarah Batak kelahiran Kota Jakarta.

Penempatan pasal 365 KUHP itu terlalu berlebihan dan tidak tepat karena tidak ada niat sama sekali untuk mencuri apalagi sampai niat berkelahi dan terlihat dari jumlah mereka lebih dari 7 orang dan klien kami hanya 3 (tiga) orang dan kedatangan mereka ke Pulau Bali itu hanya Berlibur. Semoga proses penegakan hukum terhadap klien kami bisa berjalan dengan baik. Dan semoga pada tahap persidangan nanti semua kejadiannya bisa dibuka secara terang menerang. Tentunya kami sebagai Penasehat Hukum yang sudah ditunjuk menyelesaikan kasus ini akan tetap mengawal sampai tuntas guna lahirnya suatu keadilan didalamnya,” tutup CEO & Founder Law Firm “TOGAR SITUMORANG“ berkantor pusatnya di Jl. Tukad Citarum No.5 A, Renon, Denpasar Selatan, serta Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gedung Piccadilly,Jakarta dan Jl. Raya Pengalengan No.355, Bandung, Jawa Barat.

PH ~ Sukayasa Nadi / Ilham