Kategori: Berita Seputar Indonesia

Denpasar [PH] ~ Dalam sidang lanjutan gugatan perkara perdata No.45/Pdt.G/e-Court/2020 PN.Bdg di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung Kelas 1A, Jawa Barat, advokat Darius Situmorang SH menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat 1 atas nama RVLG, dengan agenda sidang Peninjauan Setempat (PS).

Sidang PS Jum’at pagi (29/10/2021) itu terasa istimewa terutama untuk tim Law Firm TOGAR SITUMORANG yang selalu taat hadir dan tekun, serta tidak pernah menelantarkan klien yang sudah menandatangani Surat Kuasa Mutlak dengan biaya operasional sendiri karena tinggal mencapai finis penyelesaian sidang Gugatan Waris No.45/Pdt.G/e-Court/2020.

Istimewa karena pihak pemberi kuasa yaitu Klien Kami secara Video Call dan bicara langsung dengan Ketua Majelis Hakim Terhormat Hj. Sunarti, SH memberitahukan bahwa Klien tidak menugaskan mewakil kepentingan hukum kepada Kantor Law Firm TOGAR SITUMORANG karena telah menunjuk Kantor hukum yang baru untuk Mewakili kepentingan Hukum dipersidangan No.45/Pdt.G/e-Court/2020.

Ketua Majelis Hakim Terhormat Hj. Sunarti, SH sangat bijak dan luar biasa menghormati kami dan tidak mau mempermalukan kami didepan Sidang Terhormat sehingga meminta Klien tersebut bicara langsung dengan Advokat Law Firm TOGAR SITUMORANG, Advokat Darius SH bertanya, “apa betul mencabut kuasa kepada kami, kenapa tega sekali lae dan apa alasan atau salah kami yang sudah berjuang sampai detik menjelang akhir sidang PS, jangan lupa lae…! Tuhan YESUS tidak tidur kok tega Lae…” lirih diucapkan, namun pihak Klien bungkam seribu bahasa tidak ada sedikitpun mau bicara.

Advokat Darius Situmorang, SH telah membuktikan bahwa Law Firm TOGAR SITUMORANG petarung hukum sejati sebagai Advokat yang tengah menjalankan tugas yang diberikan klien, telah kita kerjakan walau akhirnya kita di zolimi oleh Klien dan sekutu. Sehingga walau telah dicabut kuasa depan persidangan melalui Video Call namun kita keluar dari Gelanggang Pertarungan persidangan sebagai satria yang tetap menjunjungi tinggi Officium Nobile tidak menelantarkan Klien sama sekali.

Togar Situmorang yang berada di Denpasar Bali saat dihubungi wartawan kemarin sore mengatakan, dirinya sangat bangga dengan profesi pekerjaan sebagai Advokat dan tergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). “Disini saya pribadi sangat bangga atas profesi pekerjaan sebagai Advokat PERADI dimana kami selalu menjungjung tinggi Officium Nobile dalam bertugas sesuai UUD 45, Pancasila, UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat dan Nilai nilai Sosial di Masyarakat,” ujar Togar Situmorang SH., MH., MAP., C.Med., CLA selaku Chief Executive Officer & Founder Law Firm Togar Situmorang yang kantor hukumnya berada di Bali, Jakarta dan Bandung.

Peristiwa dihadapan Majelis Hakim Terhormat yang dipimpin Ibu SUNARTI, SH,. tegas Togar Situmorang, itu awal Perjuangan menegakan keadilan, dikarenakan ada dugaan Penzoliman terhadap Profesi Advokat yang sudah berjuang dari tahun 2020 dan sudah mendekati finish persidangan dapat perlakuan seperti ini. Sehingga makin kuat dugaan ada Perbuatan Melawan Hukum dari pihak pihak tertentu yang tidak mengerti arti Perjanjian Jasa Hukum juga Surat Kuasa Mutlak dan atas peristiwa tersebut untuk membuktikan ada dugaan Perbuatan Melawan Hukum telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Jakarta Timur dengan perkara perdata No.536/Pdt.G/2021 untuk diuji.

“Dimana sidang awal sudah berjalan hari Selasa, tanggal 26 Oktober dan telah menyerahkan berkas dari penggugat ke Majelis Hakim Terhormat namun para tergugat tidak hadir. Kita sebagai seorang advokat lebih teliti dalam menerima Surat Kuasa dan Membuat Perjanjian Jasa Hukum kepada Klien karena tidak tertutup kemungkinan Penzoliman terhadap Advokat bisa terjadi karena klien,” pungkas Togar Situmorang.

Kantor Law Firm Togar Situmorang di Provinsi Bali beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar Timur. Jl. Raya Gumecik Gg. Melati Banjar No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel, Kabupaten Gianyar. Sedang DKI Jakarta beralamat di Jl. Kemang Selatan Raya No.99 gedung Piccadilly, Jakarta Selatan. Sedang yang di Provinsi Jawa Barat beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18, Antapani, Kota Bandung.

Sementara itu Darius Situmorang setelah dari PN Bandung melanjuti perjalanannya ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk menanyakan perihal laporan pengaduannya di Ditreskrimum bagian Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan diterima oleh Dicky Sapta. R, SH., MH selaku Kabag Bin Ops Nal Reskrim Um, kemudian Taufiq SH., MH, dan Drs. Noval, M.Si., M.IK.

Menurut Darius Situmorang, bahwa perihal laporan pengaduan atas apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021 saat sidang PN Bandung, dimana terjadi kegaduhan yang dilakukan oknum pengacara lain yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat 1, dipelajari pihak Polda Jawa Barat.

“Setelah laporan pengaduan nanti ada upaya-upaya hukum, tidak hanya kepada oknum pengacara juga laporan terhadap oknum pengusaha berinisial PMP. Kita tunggu saja bagaimana dari hasil laporan tersebut, karena laporan ke aparat Kepolisian kan itu arahnya ke Pidana bukan perdata,” pungkas Darius Situmorang.

Adapun oknum PMP selama sidang No.45/Pdt.G/e-Court/2021 PN.Bdg selalu saja berbohong kepada Tim Advokat Law Firm Togar Situmorang, bahwa dirinya ingin hadir untuk mengetahui jalannya sidang, namun kenyataannya selama kurang lebih 9 bulan sejak dimulai penyerahan berkas pendaftararan, sidang mediasi hingga beberapa kali sidang tidak pernah hadir.

“Pernah oknum PMP menelepon staf humas kami yang sempat direkam, bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju PN Bandung. Tetapi hingga sore pukul 17.30 WIB baru sampai, sedang sidang sudah selesai pukul 14.00 WIB, dan kebohongan untuk bisa hadir ini sering dilakukannya beberapa kali. Namun pada sidang Jum’at 29 Oktober 2021 kemarin, oknum PMP bisa hadir pagi sekali bahkan bisa menelepon RVLG melalui Vidcall yang tujuannya untuk meyakinkan Majelis Hakim,” pungkas Darius SH.

Redaksi PH

Denpasar [PH] ~ Pada hari Rabu 20 Oktober 2021 merupakan Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari ini Kamis tgl 21 Oktober 2021 ada peristiwa mengagetkan dari staf CV Mitra Usaha bernama Nardi terkait ada sekelompok orang merusak segel dan mengambil isi kontainer.

Akibat dari dan pencurian tersebut maka akan dibuat laporan ke pihak kepolisian. Kami Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Gatsu Timur No.22 Denpasar, selaku Kuasa Hukum dari CV. Mitra Usaha sangat menyayangkan ada peristiwa perbuatan melawan hukum dan dalam rekaman tersebut terlihat juga dugaan Polisi terpantau, saat perusakan dan pencurian isi peti milik CV. Mitra Usaha di Pelabuhan Weda.

Demikian Siaran Pers yang diterima Redaksi Metro Indonesia Online , Kamis (21/10/2021) dari bidang Humas Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Denpasar, Bali.

Perlu dijelaskan dan diingatkan kembali terkait container tersebut bahwa sesuai fakta hukum dapat diterangkan bahwa terkait orang yang berhubungan langsung untuk mengurus proses pengiriman kontainer tersebut dengan pihak CV. Mitra Usaha adalah saudara “RC” bukan pihak dari Inti Kara (IK).

Saudara “RC” mengutarakan, keinginannya yang ingin mengirimkan nomor barang-barang dari Surabaya melalui Jasa Pengiriman/Ekspedisi dari CV. Mitra Usaha melalui jalur laut.

Klik Disini Videonya

adapun tujuan dan barang-barang yang ingin diretas dari Surabaya melalui Jasa Pengiriman/Ekspedisi dari Mitra Usaha melalui jalur laut adalah sebanyak 19 (sembelan belas) Container dengan Tujuan Tidore 10 (sepuluh) Container berisi Bata Ringan dan 6 (enam) Container berisi Tian Pancang. Dan Dengan Tujuan Weda 3 (tiga) Container berisi Granit.

Dan penerima barang-barang tersebut adalah Pihak PT. IK. Sesampainya di 16 kontainer itu berlabuh di Tidore, Pihak PT. IK meminta untuk segera dibongkar. Oleh karena CV. Mitra Usaha belum menerima pembayaran dari saudara “RC” maka dari itu, CV. Mitra Usaha untuk membongkar kontainer tersebut. Namun saat tersebut, pihak PT. IK menjelaskan bahwa PT. IK sudah membayar lunas untuk biaya pengangkutan kontainer tersebut.

Serta pada saat itu juga, pihak PT. IK meminjamkan kepada CV. Mitra Usaha untuk membayar jasa pengiriman kontainer tersebut kepada CV. Mitra Usaha serta akan menagih uang yang sudah diberikan kepada saudara “RC”. Selanjutnya oleh karena Pihak PT. IK sudah membayar membayar maka CV. Mitra Usaha mau membongkar 16 kontainer yang sudah sampai di Tidore tersebut.

kemudian setelah sisa container yang belum dibongkar yaitu berupa 3 (tiga) Container berisi Granit sampai di lokasi tujuan yaitu Weda pada tanggal 09 Agustus 2021 PT. IK kembali meminta kepada CV. Mitra Usaha untuk melakukan pembongkaran di atas 3 (tiga) Peti kemas tersebut agar muatannya dapat diambil oleh PT. IK.

Namun karena CV. Mitra Usaha masih belum menerima pembayaran atas Jasa Pengiriman/Ekspedisi barang-barang tersebut seperti yang dikatakan oleh PT. IK maka CV. Mitra Usaha tidak harus dilakukan untuk dilakukan pembongkaran terhadap 3 (tiga) Container berisi Granit tersebut, namun PT.IK tetap memaksa untuk membongkar muatan atas barang-barang tersebut yang tentunya tidak dapat dilakukan CV. Mitra Usaha masih belum menerima pembayaran atas jasa pengririman barang-barang tersebut.

pengakuan klien kami CV Mitra Usaha juga mendapat surat dari Bupati Halmahera Tengah yang meminta agar Kesedian Pembongkaran Barang menambah keanehan bahwa ada pihak penguasa ikut intervensi dalam belum pelunasan atas jasa bahkan pengangkutan.

Akibat tidak adanya pembayaran atas jasa pengiriman tersebut kemudian CV. Mitra Usaha hendak mengirim kembali sisa Container yang masih belum dilakukan yaitu 3 (tiga) Container berisi Granit yang berada di Weda tersebut untuk dikirim kembali ke Surabaya dengan menggunakan jasa transportasi kapal dari PT. Pelni Ternate.

Advokat Togar Situmorang menjelaskan bahwa faktanya pihak PT. INTIM KARA yang membayar jasa pengiriman tersebut namun sampai sekarang ini pihak CV. Mitra Usaha belum sama sekali menerima bayaran tersebut, yang tambah lucu malah pihak CV. Mitra Usaha yang dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan penggelapan.

“Sehingga Laporan Polisi dari Pihak PT. INTIM KARA maka klien kami telah meminta Perlindungan Hukum ke Kapolri juga Kabareskrim Polri serta Irwasum juga Propam Mabes Polri,” imbuhnya.

Demikian juga atas kejadian merusak segel dan mengambil isi container sangat disesalkan terkait barang dalam container itu merupakan pokok perkara perbuatan melawan hukum yang saat ini terdaftar di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Perkara : 255/Pdt.G/2021/PN.SDA dan mulai disidangkan hari Rabu, 27 Oktober 2021.

“Dan terkait dengan segel dan mengambil isi peti kemas tanpa ada surat resmi dari Putusan Pengadilan dapat diingat perbuatan Pidana dan kami akan membela hak dan kepentingan klien kami dari tindak arogan dari pihak manapun apalagi pernyataan pak Kapolri sudah jelas kepada seluruh anggota polri agar bisa melayani masyarakat bukan malah balikan terhadap masalah seperti ini Salam Tribarata,” tutup Pemilik Law Firm “TOGAR SITUMORANG” berkantor di Jl. Gatot Subroto Timur No.22, Denpasar Timur dan Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gedung Piccadilly, Jakarta Selatan serta Kota Bandung di Jl.Terusan Jakarta No.181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani dan Jl.Raya Gumecik,Gg Melati Banjar Gumecik No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel.

Tim Redaksi PH

Denpasar [PH] ~ Law Firm TOGAR SITUMORANG kembali sukses dengan memenangi perkara dalam mengeksekusi Villa setelah penantian dari tahun 2017 sekarang sudah berbuah manis yaitu dengan dilaksanakannya eksekusi di Batu Layar, Lomboik.

Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan satu eksekusi sesuai dengan amar putusan dari Mahkamah Agung terkait gugatan dari Law Firm Togar Situmorang.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Dr. Togar Situmorang, SH.,MH.,MAP.,C.Med.,CLA menjelaskan awal kasus ini adalah berupa sengketa antara suami dengan mantan istrinya. Dimana menurut pengakuan klien, objek sengketa tersebut baik berupa tanah dan bangunan itu awalnya adalah milik dia pribadi.

Lantas bagaimana ceritanya berubah menjadi nama PT. The Hill. Oleh karena merasa PT. The Hill ada haknya kepada mantan istri yang bernama Lina Zilvana Zainal, ternyata tidak bisa terakomodir sehingga Ibu Lina bisa keluar dari PT. The Hill bahkan ibu Lina sendiri sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Serta Ibu Lina datang ke Law Firm Togar Situmorang untuk meminta tolong agar bisa dibantu permasalahan hukum yang dihadapinya. Sehingga dari Law Firm Togar Situmorang memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 226/Pdt.G 2017/Pn Mataram dan juga sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 753 Su Nomor 1320/Batu Layar/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dengan luas seluruhnya 12 are yang terletak di Batu Layar.

Setelah memperoleh proses yang panjang, akhirnya perkara tersebut sudah mendapatkan Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pihak PN Mataram menetapkan eksekusi pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Dimana tindakan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar dan professional serta sudah sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Ditambahkan oleh Ibu Lina sendiri mengucap syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan karena hasil perjuangan selama 10 tahun bisa berbuah manis karena keadilan itu ternyata masih ada di negeri ini dan mata saya masih melihat, telinga saya masih mendengar.

Sehingga kedepannya, kita berharap keadilan untuk selanjutnya masih ada yaitu SHGB 760 yang diklaim menjadi miliknya PT. The Hill itu sesungguhnya milik Lina sendiri dimana saya sudah membuat gugatan Nomor 225 terkait tanah Sekotong yang nilainya 40 miliar dengan luas lahan 3 hektar lebih dan HGB 760 yang dianggap miliknya dia, padahal itu adalah miliknya Ibu Lina sendiri. Walaupun ada pengakuan tanah tersebut adalah miliknya dia, itu juga dokumen baik Akte Notaris dll telah di buat Pengaduan di Mabes Polri dan telah dikirim ke Polda NTB, tolong dibuktikan,” ucap Lina Silvana Zaenal.

Dalam hal ini, terlaksana eksekusi karena Ketua Pengadilan Negeri juga Panitra yang sangat konsisten dalam menjalankan kewajiban UU yang sudah Incracht itu sangat luar biasa serta kami selaku Kuasa Hukum sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Desa, pihak Babinsa, Kepolisian serta semua pihak yang telah hadir membantu proses pelaksanaan eksekusi pada tanggal 13 oktober 2021 tersebut,” tutup Pemilik Law Firm “TOGAR SITUMORANG“ berkantor di Jl. Gatot Subroto Timur No.22, Denpasar Timur dan Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gedung Piccadilly,Jakarta serta Kota Bandung di Jl. Terusan Jakarta No. 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani dan Jl. Raya Gumecik,Gg Melati Banjar Gumecik No. 8, By Pass Prof. IB Mantra,Ketewel.

Tim Redaksi PH

Bandung ~ [PH] Terjadi keanehan dan kelucuan di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Bandung, bahkan mengarah tercorengnya organisasi profesi advokat yang bisa akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat. Terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan hukum, dipastikan ketidak-percayaan terhadap advokat atau pengacara.

Hal itu terjadi ketika sidang lanjutan gugatan perkara perdata No.45/Pdt.G/e-Court/2020 PN.Bdg di ruang sidang 5 gedung PN Bandung Kelas 1A, Jawa Barat, Kamis (07/10/2021). Dimana pada sidang dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat 1, Robert Vederengko L. Gaol yang diwakili Kuasa Hukumnya tim Advokat Kantor Hukum Law Firm Togar Situmorang.

Ketika Ketua Majelis Hakim, ibu Sunarti, SH yang memimpin sidang tersebut dibuka, tiba-tiba saja dari tempat duduk pengunjung dalam sidang seseorang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari pihak Tergugat 1 atau Robert Vederengko L. Gaol.

Adapun seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat 1 itu sangat janggal, karena menggunakan Surat Kuasa dari seseorang diduga bernama PMP menunjuk Kuasa Hukum dari Kantor RY dengan para advokat tertulis masing-masing bernama RY dan RR, dan Kuasa Hukum tersebut ikut menandatangani.

Dalam surat kuasa dari Kantor Hukum RY yang sudah di Leges Resmi pada PN Bandung, tertanggal 4 Oktober 2021 tersebut PEMBERI KUASA tertulis Robert Vederengko L. Gaol namun tanda tangan terbubuhkan tidak sama dengan Surat Kuasa dari PEMBERI KUASA yang sama tertulis Robert Vederengko L. Gaol dalam Surat Kuasa No. 014/TS-JKT/SK/XI/2020 kepada Kantor Hukum TOGAR SITUMORANG.

Melihat suatu perbuatan kriminal tersebut dan untuk menjaga marwah sebagai Profesi Advokat agar bisa terungkap, maka sebagai Advokat Darius Situmorang, SH yang taat hukum langsung mendatangi Ditreskrimum Polda  Jawa Barat untuk membuat laporan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 317 ayat (1) KUHP, tentang Penghinaan yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung saat menjalankan profesi Terhormat.

Wartawan Metro Indonesia mencoba mewawancarai Darius Situmorang SH seusai pengaduan laporan di Polda Jawa Barat, pernyataannya disebutkan oleh kuasa hukumnya Romi SH. “Setelah kejadian tadi di PN Bandung, saya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Bapak Darius Situmorang untuk membuat laporan ini. Sore ini surat pengaduan tersebut telah diterima pihak Polda Jabar,” ungkap Romi SH yang juga sebagai Partner Law Firm Togar Situmorang Bandung.

Ketika ditanya para wartawan tentang kasus yang terjadi di PN Bandung, karena sudah mengarah untuk bisa menjadi preseden buruk di mata masyarakat tentang profesi advokat. “Untuk itulah upaya hukum ini kami laporkan ke Kepolisian atas tindakan tersebut, apalagi surat kuasa hukum itu bukan asli alias palsu sehingga orang yang ikut dalam tanda tangan palsu tersebut berinisial PMP juga akan kami pidanakan,” tegas Romi SH.

Sementara Darius Situmorang SH yang belum lama ini menyelesaikan gugatan perkara perdata perceraian di PN Depok, sebagai pengadu tidak memberikan komentar dan semua diserahkan kepada Romi SH yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukumnya.

Sementara itu Chief Executive Officer & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berada di Denpasar – Bali, saat diminta komentarnya mengatakan, sangat menyayangkan atas kejadian di ruang 5 gedung PN bandung dengan tiba-tiba seseorang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum Tergugat 1, padahal Ketua Mejalis Hakim tetap menyatakan sebagai Kuasa Hukum Tergugat 1 adalah tim Advokat dari Law Firm Togar Situmorang.

“Saya pribadi sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena jelas mencoreng profesi advokat dalam menjalankan tugas di Pengadilan Terhormat dan berharap proses penegakan hukum di Polda Jawa Barat dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Karena ada dugaan penggunaan Surat Kuasa Palsu dalam persidangan, serta Pemberitahuan Palsu kepada penguasa secara Tertulis tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang dihadapan Majelis Hakim Terhormat yang dipimpin Ibu Sunarti, SH.,” ungkap Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., C.Med., CLA.

Advokat Dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Togar Situmorang juga akan melaporkan para Advokat dari Kantor Hukum RY kepada Induk Organisasi mereka, dan sepintas info yang didapat, diduga mereka dalam naungan Organisasi Advokat, agar dapat dinilai apa ada Pelanggaran Kode Etik yang telah mereka lakukan, dan jelas ini apa yang dipertontonkan mereka yang telah diadukan ke Polda Jawa Barat saat persidangan Kamis, 7 Oktober 2021 tersebut kepada masyarakat Indonesia, karena sudah mencoreng citra Advokat dan institusi Peradilan.

Seyogyanya seorang advokat lebih teliti dalam menerima Surat Kuasa, dan sebelum merigistrasi secara resmi di Pengadilan untuk menjalankan tugas sebagai Penerima Kuasa. Karena Advokat itu profesi mulia harus mencontohkan dan mencerminkan sikap akedemis serta bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bukan dengan cara melanggar aturan serta tidak menutup kemungkinan terkena pasal pidana yang ancaman hukuman atas pasal 263 tersebut enam tahun dan untuk pasal 317 ancaman empat tahun penjara,” tambah Dr. Togar Situmorang yang baru saja menuai prestasi gemilang menangani kasus Pidana Narkoba di PN Denpasar, Bali.

Kantor hukum Law Firm Togar Situmorang berada di 3 Provinsi, yakni Bali, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dimana lokasi kantor hukumnya di Bali beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.22, Denpasar Timur dan Jl. Teuku Umar Barat No.10 Permata Cargo, Denpasar Barat serta di Jl. Gumecik Raya Gg. Melati Banjar No.8, By Pass Prof. IB Matra, Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali.

Sementara kantor hukumnya di DKI beralamat di Jl. Kemang Selatan Raya No.99 gedung Piccadilly, Jakarta Selatan, sedang di Provinsi Jawa Barat di lokasi Jl. Terusan Jakarta No.181, Ruko Harmoni Kav.18 Antapani, Kota Bandung.

“Polda Jawa Barat tetap mengusut tuntas penegakan hukum terkait kasus ini dan harus tetap dilanjutkan, sampai di persidangan agar tidak ada lagi Oknum menggunakan Surat namun isi dalam Surat Tersebut Palsu dan Telah Menyampaikan Suatu Menyerang Kehormatan Seorang apalagi Advokat dalam Persidangan,” pungkas Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., C.Med., CLA.

Tim Redaksi PH