Blog

Foto: Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.,saat bersama Presiden Jokowi dalam satu kesempatan.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (KepPres) mengenai pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun.

Dengan terbitnya Amnesti tersebut, maka Baiq Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat Kasasi, bebas dari jerat hukum.

Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., menyambut baik dan bersyukur atas pemberian Amnesti ini.

“Hal Ini akan menjadi memori dan kado terindah bukan hanya bagi Baiq Nuril Maknun, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini ikut menyuarakan keadilan. Mari jadikan ini momentum bersama meraih bintang suarakan keadilan,” katanya ditemui di kantornya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Jalan Gatot Subroto Timur nomor 22 Denpasar, Selasa (30/7/2019).

Advokat senior yang terdaftar di dalam penghargaan Best Winners – Indonesia Business Development Award menyebutkan pemberian Amnesti adalah hak Presiden sebagai Kepala Negara.Keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan.

Apalagi DPR telah menyetujui pertimbangan pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril, korban pelecehan yang dijatuhi hukuman karena merekam aksi pelaku, dan seluruh perwakilan Fraksi menyatakan setuju atas laporan pertimbangan pemberian Amnesti.

DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. yang terdaftar di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pemimpin yang selalu berpijak pada Konstitusi atas komitmennya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual lewat pemberian Amnesti

“Sebab memberi Amnesti kepada Baiq Nuril adalah demi kepentingan Negara,” kata Panglima Hukum DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP. dan juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali & juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang, Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor, Coffee Shop yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar.

“Kepentingan Negara dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang lebih besar dan dapat menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi rakyatnya,” imbuh advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini menambahkan Amnesti dari Presiden Jokowi tersebut akan menjadi catatan bagi Baiq Nuril dan seluruh masyarakat yang menyuarakan keadilan.

“Amnesti diberikan demi rasa kemanusiaan. Ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat serius memperhatikan soal perlindungan, dan kesetaraan gender, terutama soal apa yang dialami seorang perempuan,” tegas Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini.

Pada sisi lain, DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. selaku pengamat kebijakan publikjuga menilai pemerintah menghormati pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas putusan Baiq Nuril Maknun.

Advokat yang punya komitmen “Siap Melayani Bukan Dilayani” itu menambahkan kasus Baiq Nuril ini juga memberi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi.

“Satu hal yang patut dijadikan pelajaran oleh semuanya, termasuk juga Baiq Nuril sendiri agar lebih berhati-hati, karena seringkali orang itu merekam, mengirim berita menggunakan HP, itu pencet dulu baru mikir,” tutup advokat yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (phm)

Foto: Korban mafia tanah, Iin Atika Malonda (kiri) saat bersama advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Dr.(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

“Untung tak terkejar. Apes tak terhindar.” Begitulah kira-kira perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan penderitaan yang kini dialami Iin Atika Malonda yang menjadi korban mafia tanah di Bali.

Wanita yang kini bekerja di Norwegia sebagai travel consultant ini terpaksa “gigit jari”. Pasalnya uang miliaran rupiah yang semestinya jadi hasil penjualan vilanya kini malah raib entah kemana.

Ia menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli vilanya yang beralamat di Jalan Gita Kencana, Gang Kencana 2, Jimbaran, Kabupaten Badung.

Polda Bali pun telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Ahmad Yuda dan Christien Hartoyo terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/45/IX//2018/Bali/SPKT.

Dimana kedua tersangka ini juga telah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali sejak tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor: DPO/06/III/Res.1.11/2019/Ditreskrimum.

Atas kasus yang menimpanya ini, Iin Atika Malonda juga meminta bantuan hukum kepada advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Dr.(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., saat mendatangi Law Firm Togar Situmorang & Associates, Jalan Gatot Subroto Timur nomor 22 Denpasar baru-baru ini.

Di hadapan advokat senior ini, ia menceritakan kronologis kejadian hingga dirinya menjadi korban mafia tanah yang memang kian marak di Bali dan banyak juga menelan korban rakyat kecil serta mengincar tanah-tanah di kawasan premium di Bali Selatan.

Begini Kronologisnya

Iin Atika Malonda menuturkan kasus ini berawal ketika tanggal 27 Desember 2017 ada seorang bersama Ahmad (tersangka) datang mau membeli obyek vila miliknya dan sepakat harga  Rp 7,5 miliar.

Dimana pembayaran dilakukan dalam beberapa termin. Yakni uang muka Rp 500 juta. Lalu bulan kedua Rp 3,5 miliar, berikutnya bulan ketiga sebesar Rp 3,5 miliar.

Lalu pada tanggal  3 Januari 2018 seharusnya dilakukan penandatanganan. Namun Ahmad tidak datang dan meminta Christien partnernya untuk menandatangani jual beli tersebut.

Lalu pada tanggal 4 Januari 2018 Christien datang bersama dua orang anaknya untuk mengecek villa dan melihat sertifikat asli tanah tersebut. Namun penandatanganan jual beli ditunda dengan alasan Ahmd selaku partnernya masih berada di Jakarta.

“Karena saya harus pulang ke Norwegia saya memberikan kuasa ke Ade Novit untuk menandatangai PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di notaris yang saya tunjuk Edy Winarta,” terang Iin Atika Malonda.

Pada tanggal 14 Januari 2019 Christien (tersangka) menyampaikan bahwa mereka (Christien dan Ahmad) mengajukan apraisal ke bank sebesar Rp 2,5 miliar atas villa ini. Pihak Atika diminta untuk menerima uang Rp 2,5 miliar dan selanjutnya dikembalikan ke mereka (Christien dan Ahmad) Rp 2 miliar.

Sebab sesuai perjanjian awal bahwa Iin Atika Malonda selaku penjual vila akan menerima uang muka Rp 500 juta. Agar semua urusan lancar, oleh pihak Christien pihak Atika diminta harus mengiyakankan semua yang disampaikan oleh notaris.

Dalam perjalanan akhirnya PPJB berlangsung di notaris yang ditujuk pihak Ahmad dan Christien yakni di notaris lKS. Namun ada kejanggalan dalam transaksi ini dimana dalam PPJB bukan atas Christien atau Ahmad dengan Ade Novit selaku pemegang kuasa pemilik vila Iin Atika Malonda.

Melainkan dalam PPJB itu muncul nama AL selaku pembeli. Saat hal ini sempat ditanyakan oleh perwakilan pihak Atika (korban), tersangka Christien hanya menjawab bahwa AL adalah pihak yang membiayai jual beli.

Lalu pada tanggal itu 15 Januari 2018 dibacakan PPJB dan bahwa AL membeli obyek villa dengan harga Rp 2,5 lunas. “PPJB tertanggal 8 Januari sementara kenyataannya 15 Januari,” terang Iin Atika Malonda.

Setelah dari notaris semua pihak ke bank. Dimana AL mentransfer uang ke Ade Novit (pemegang kuasa Iin Atika Malonda) sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian Ade Novit diminta mentransfer kembali ke blanko bank yang sudah disiapkan.

Rinciannya Rp 500 juta ke F tangan kanannya AL, tertulis pembayaran hutang. Lalu Rp 33 juta ke notaris untuk fee dan Rp 1, 466 miliar ke Ahmad Yuda (tersangka).

Setelah kejadian ini dan Iin Atika Malonda kembali ke indonesia, Chriestien (tersangka lainnya) mengembalikan uang dan mentransfer ke F sbesar 600 juta.

“Sampai saat ini saya hanya menerima Rp 500 juta uang muka seperti yang dijanjikan di awal sementara di PPJB sudah dibuat lunas dan hingga saat ini saya tidak menerima sisa pembayaran sesuai yang disepakati,” ungkap Iin Atika Malonda.

Ia pun berharap Polda Bali dapat menuntaskan kasus ini dan memberantas mafia tanah di Bali. “Bapak Kapolda tolong tegakkan supremasi hukum terhadap korban mafia tanah di Bali seperti saya,” tutupnya.

Polda Bali Harus Berani Basmi Mafia Tanah

Sementara itu advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Dr.(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., mengaku miris dengan semakin banyak korban berjatuhan atas aksi tipu-tipu mafia tanah di Pulau Dewata.

Agar tidak jatuh lebih banyak korban lagi, advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini berharap Polda Bali dapat tegas dan sigap memberantas mafia tanah yang makin meresahkan ini.

“Kami dukung penuh statement awal Bapak Kapolda Bali bahwa akan memberantas semua mafia tanah di Bali. Polisi harus tetap gencar membasmi mafia tanah ini,” kata Togar Situmorang, advokat dengan sederet prestasi dan penghargaan seperti terdaftar di dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019, Best Winners- Indonesia Business Development Award, serta sederet prestasi lainnya.

“Kasihan banyak jatuh korban,” kata Togar Situmorang yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali & juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang, Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor, Coffee Shop yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar ini. (phm)

Foto: Advokat senior yang juga Panglima Hukum DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., saat berbagi kasih dengan anak yatim, Jumat (12/7/2019).

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Setiap hari adalah hari yang baik jika digunakan untuk melakukan berbagai hal-hal yang positif. Ada satu hari yang merupakan sebaik-baiknya hari dari yang lainnya, hari tersebut adalah hari Jumat.

Menurut kepercayaan, hari Jumat menjadi waktu yang pas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Setiap amal yang dilakukan pada hari Jumat, akan diberikan banyak keberkahan yang melimpah untuk pelakunya.

Advokat senior DR(c) Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., pun meyakini hari Jumat merupakan hari yang berkah bagi semua umat. Di hari yang mulia ini juga kerap digunakan advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini untuk berbagi kasih dengan sesama.

Peduli, berbagi, dan bersilaturahmi dengan anak-anak yatim  menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh Togar Situmorang dan menjadi ibarat rutinitasnya yang seringkali dilakukan di hari Jumat.

Seperti yang tampak  Jumat (12/7/2019) Togar Situmorang kembali mengundang anak-anak yatim untuk bersilaturahmi dan berbagi di Kantor Hukum Togar Situmorang yang sekaligus merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar.

Kali ini, giliran anak-anak yatim dari Yayasan Widhya Asih Bali Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Widhya Asih Badung, yang diundang Togar untuk bersilaturahmi dan berbagai keceriaan dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Sebelumnya serangkaian Bulan Suci Ramadhan Mei lalu, Togar juga mengadakan kegiatan serupa sekaligus acara buka puasa bersama 27 anak yatim dari Panti Asuhan Adzkiyah Alkhair (Yayasan Al-Ittihad Rasyid Wa Habib) Denpasar.

“Hari Jumat menjadi waktu yang pas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Jumat merupakan hari yang berkah bagi semua umat,” papar Togar, usai kegiatan sosial tersebut, saat ditanya soal pilihan menggelar acara sosial di hari Jumat.

Acara sosial bersama anak-anak yatim Yayasan Widhya Asih Bali Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Widhya Asih Badung tersebut berlangsung hangat. Suasana semakin hikmat ketika doa-doa juga dipanjatkan oleh Pendeta.

Togar yang terdaftar di dalam 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank itu pun berharap, acara-acara sosial seperti ini tetap menjadi agenda atau kegiatan beramal secara rutin yang dilaksanakan ke depan.

“Karena kita harus menyayangi sesama. Di dalam rezeki kita, ada hak-hak mereka yang harus kita berikan. Apalagi anak-anak yatim, harus kita rangkul agar mereka merasa tidak sendiri. I feel them,” tandas Togar, yang juga anak yatim sejak umur 13 tahun.

Advokat yang terdaftar di dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini pun berharap semua orang senantiasa berbuat baik. Jauhi hal-hal yang tidak penting, apalagi merugikan orang lain.

“Kita harus tetap terus berbuat baik, tetap fokus meraih bintang, jangan kepo jangan julid,” tegas Togar, yang terdaftar dalam Best Winners – Indonesia Business Development Award ini.

Dalam waktu dekat, Togar juga akan mengadakan acara bakti sosial donor darah. Menurut rencana, bakti sosial donor darah ini dilaksanakan di Kantor Hukum Togar Situmorang & Associates, Minggu (18/8/2019) mendatang.

“Acara tersebut saya lakukan di hari ulang tahun saya. Untuk rekan-rekan, masyarakat Bali yang mau berpartisipasi mendonorkan darahnya, silahkan datang ke kantor hukum saya,” imbuh Togar yang juga Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali.

Ia pun mengajak masyarakat Bali bersama-sama kita mendonorkan darah untuk mereka yang membutuhkan. Karena setetes darah yang diberikan, merupakan penyambung nyawa bagi mereka yang membutuhkan. 

“Give Blood Save Life!” pungkas advokat yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (wid)

Foto: Advokat senior dan Panglima Hukum Dr (C) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Kasus hukum yang menimpa mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta memasuki babak baru. Yang teranyar, penyidik Polda Bali menyita secara resmi kantor milik Sudikerta, yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar per tanggal 6 Juli 2019.

Kantor milik mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu ditaksir senilai Rp 5 miliar lebih. Kantor ini diduga dibeli dengan dana yang didapatkan Sudikerta dari bos PT Maspion, Alim Markus.

Penyitaan tersebut ditandai dengan pemasangan plang oleh beberapa penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan PN Denpasar Nomor 11/Khusus/ Pen.Pid/ 2019/ PN Dps tertanggal 2 Juli 2019.

Menariknya, dalam beberapa pemberitaan terkait penyitaan aset Sudikerta yang sudah berstatus tersangka tersebut, nama advokat senior Dr (C) Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., masih ikut diseret-seret. Maklum, Togar tercatat pernah dipercaya sebagai kuasa hukum Sudikerta.

Ia memang juga pernah berkantor di gedung milik Sudikerta yang akhirnya disita penyidik tersebut. Namun beberapa saat setelah Sudikerta ditetapkan tersangka Togar sudah tidak lagi berkantor disana.

Terhadap pemberitaan miring tersebut, Togar Situmorang yang dijuluki Panglima Hukum ini hanya menanggapinya dengan santai. Advokat berdarah Batak kelahiran Jakarta itu justru menilai, terlalu berlebihan jika pemberitaan seputar kasus Sudikerta malah masih dikaitkan dengan dirinya.

“Nama saya masih diseret-seret dalam kasus yang tidak ada hubungannya dengan saya. Itu terlalu mengada- ada, dan sepertinya jahat banget ya,” kata Togar Situmorang ditemui di kantornya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Jalan Gatot Subroto Timur nomor 22 Denpasar, Senin (8/7/2019).

Ia menjelaskan, pada April 2019 lalu, dirinya bersama tim kuasa hukum sudah secara sah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Sudikerta. Dengan demikian, dirinya sudah tidak perlu lagi dikaitkan dengan Sudikerta.

“Saya bersama tim sudah secara sah dan resmi mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Pak Sudikerta, lalu kenapa sampai sekarang nama saya masih dibawa-bawa?,” ujar Togar yang juga Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali.

“Kalau sudah mantan ya sudah, move on dong!” tegas Togar yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon dan juga rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar.

Ia menyebut, beberapa pemberitaan terkait Sudikerta justru masih saja dikaitkan dengan dirinya. Bagi Togar, itu cenderung sebagai upaya pembunuhan karakter.

“Pemberitaan-pemberitaan tersebut cenderung sebagai upaya pembunuhan karakter. Karena pemberitaan seperti ini sudah beberapa kali diarahkan ke saya. Pemberitaan sebelumnya bahkan saya difitnah menerima aliran dana sebesar Rp5,3 miliar,” ujar Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini.

“Ada lagi pemberitaan yang mengatakan bahwa kasihan staf-staf di Kantor Hukum Togar Situmorang & Associates karena kantornya disita. Padahal staf-staf saya santai – santai saja bekerja di kantor Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar,” imbuh advokat yang juga Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini.

Advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini pun meminta agar ke depan tak ada lagi fitnah yang muncul. Sebab fitnah tersebut cenderung mengarah ke pembunuhan karakter.

“Sudahlah, kenapa sampai sekarang nama saya masih saja difitnah? Ini kan pembunuhan karakter namanya,” tutur Togar, yang juga masuk daftar Best Winners – Indonesia Business Development Award.

Ia pun menjelaskan lagi terkait fakta bahwa dirinya memang pernah menggunakan gedung milik Sudikerta di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar. Menurut dia, pihaknya menggunakan kantor milik Sudikerta tersebut untuk kepentingan Tim Advokasi Mantra-Kerta ketika Sudikerta bertarung sebagai calon wakil gubernur Bali.

“Jadi kantor tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk jumpa klien Pak Sudikerta saat Pilkada Bali 2018, bukan kepemilikan sah atas nama Kantor Hukum Togar Situmorang. Setelah itu ya di kantor itu hanya brand saja, tidak sebagai kantor yang beroperasional seperti kantor hukum saya yang lainnya,” beber Togar.

Bahkan menurut Togar, jauh sebelum dirinya dan Tim Hukum Mantra-Kerta memanfaatkan gedung tersebut, justru gedung milik Sudikerta itu sudah digunakan sebagai kantor property, kantor konsultan pajak, hingga kantor sebuah media online.

“Yang berkantor di sana dulu juga ada istri Pak Sudikerta, ada adik kandung Pak Sudikerta, ada adik ipar Pak Sudikerta, dan lain-lain,” urainya.

Togar, yang terdaftar dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 pun meminta semua pihak, agar jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada hoaks.

“Kan jelas peristiwa hukumnya kapan. Jelas juga (gedung) itu dibelinya kapan. Jadi sama sekali gak ada hubungan dengan kepemilikan untuk kantor hukum saya,” ujarnya.

“Saya minta tolong, ke depan agar tidak ada lagi menyeret nama soal terkait hal yang sama. Marilah kita bersama – sama bekerja secara profesional,”  tutup advokat yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu.

Foto: Pegiat anti narkoba yang juga advokat senior dan Panglima Hukum Dr. (C) Togar Situmorang, S.H.,M.H., M.AP.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Pegiat anti narkoba yang juga advokat senior dan Panglima Hukum Dr. (C) Togar Situmorang, S.H.,M.H., M.AP., tak lelah menyerukan menyatakan perang terhadap narkoba di Bali.

“Narkoba harus jadi musuh kita bersama. Hanya ada satu kata, LAWAN!!!,” seru Togar Situmorang saat ditemui di kantornya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Jalan Gatot Subroto Timur nomor 22 Denpasar, Senin (1/7/2019).

Komitmen advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali mendukung progam Kapolda Bali menjadi Bali “Zero Narkoba” atau Bali bebas narkoba tak diragukan lagi.

Tidak hanya wacana, namun Togar Situmorang telah melakukan berbagai aksi nyata ikut menyelamatkan generasi emas Indonesia dari bahaya peredaran gelap barang haram ini di Pulau Dewata.

Salah satunya yang bisa dikontribusikan advokat yang juga Mantan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas ) Provinsi Bali ini sebagai dukungan konkret memerangi narkoba yakni tidak mau mengani kasus narkoba.

“Saya tolak tangani klien yang memang terlibat narkoba seperti pengedar atau bandar narkoba. Saya anti dengan itu,” imbuh Togar yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon dan juga rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar.

Pria yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini juga terus gencar ikut mensosialisasikan bahaya narkoba dimulai dari lingkungan keluarga hingga ke masyarakat umum.

“Saya ajak masyarakat kenali bahaya narkoba dan menjaga keluarga mereka,” kata Togar Situmorang, advokat dengan sederet prestasi dan penghargaan seperti terdaftar di dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019, Best Winners – Indonesia Business Development Award, dan terdaftar di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank serta sederet prestasi lainnya.

Serukan “People Power” Perangi Narkoba

• 

Togar juga menegaskan harus ada upaya luar biasa (extra ordinary effort) untuk memberantas atau membumi hanguskan narkoba di Bali. “Perlu gerakan ‘People Power’ untuk menghapuskan peredaran narkoba di Pulau Dewata,” tegasnya.

Ia menambahkan harus ada semacam “People Power” atau kekuatan seluruh elemen masyarakat yang bersatu dalam satu visi misi untuk memerangi narkoba di Bali. Hal ini penting untuk menyelamatkan generasi emas bangsa dari bahasa barang haram ini.

“Tidak cukup hanya BNN (Badan Narkotika Nasional), kepolisian atau aparat penegak hukum lain,” tegas advokat dermawan yang kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum ini.

“Masyarakat harus ikut aktif mulai dari pencegahan hingga melaporkan jika ada yang mencurigakan dan indikasi peredaran narkoba,” imbuh advokat asal Sumatra Utara yang juga kandidat Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Udayana itu.

Gerakan “People Power” memerangi narkoba ini sangat penting sebab peredaran narkoba sudah dianggap bukan kejahatan biasa tapi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

“Maka kita sepakat dan dukung Bapak Kapolda Bali untuk mewujudkan Bali Zero Narkoba,” tandas Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini. (wid)