Kategori: Hukum

Foto: Direktur Utama PT Berkat Sinar Rajawali (PT BSR) Budy Irawan Kaban (kiri) bersama kuasa hukumnya Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP. (kanan).

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Polda Bali berhasil menangkap tersangka Matthew Jelly Wibisono (MJW) setelah delapan (8) bulan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

MJW sebelumnya telah ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian dari PT Berkat Sinar Rajawali (PT BSR) mencapai Rp 1,331 miliar. MJW ditangkap pada 21 Maret 2020 di salah satu rumah kontrakan Denpasar. Ia sekarang ditahan di Mapolda Bali.

Lalu baru pada tanggal 25 Maret atau bertepatan dengan hari Nyepi, Direktur Utama PT BSR Budy Irawan Kaban selaku Pelapor atau Korban menghubungi Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., dari Law Firm Togar Situmorang untuk membantu kuasa hukum dalam penanganan kasus ini dan menginformasikan penangkapan tersangka yang sekarang ditahan di Mapolda Bali.

Namun tersangka dan kuasa hukumnya berupaya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal ini pun langsung menuai keberatan dari pihak PT BSR dan kuasa hukumnya.

“Sekarang tersangka yang sudah DPO 8 bulan sudah ditangkap, klien kami minta kasus ini dikawal serius. Jangan sampai ditangguhkan penahanannya. Karena orang ini (tersangka) kelihatannya istimewa,” kata Togar Situmorang selaku kuasa hukum korban dari Dirut PT BSR, Kamis (26/3/2020).

Advokat yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini berharap Polda Bali serius menuntaskan kasus ini. Jangan ada perlakuan istimewa berupa pengguhan penanganan yang berpotensi memberi ruang tersangka untuk kembali melarikan diri dari jerat proses hukum.

“Kami harap proses hukum dijalankan dengan baik. Sudah DPO jangan sampai ditangguhkan. Ini kasus sudah masuk tahun keempat dari tahun 2017. Kok kasusnya seperti jalan di tempah. Setelah DPO ditangkap mestinya langsung bisa ke proses sidang,” ujar Togar Situmorang yang dijuluki Panglima Hukum ini.

Begini Kronologi Kasusnya

Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank dan penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini lantas menjelaskan kronologis kasus merugikan kliennya PT BSR akibat perbuatan pidana tersangka.

PT Berkat Sinar Rajawali (PT BSR) perusahaan vendor pekerjaan outsourcing di bandara yang melayani sejumlah perusahaan salah satunya PT Aerofood ACS Denpasar. Sedangkan tersangka Matthew Jelly Wibisono (MJW) merupakan salah satu karyawan PT BSR.

Hubungan bisnis antara PT BSR dan PT Aerofood ACS Denpasar sebelumnya berlangsung baik-baik saja. Namun pada awal tahun 2017, MJW membuat surat kepada PT Aerofood ACS Denpasar bahwa PT BSR ada perubahan dan pemindahan rekening, padahal sebenarnya tidak ada.

Pemindahan rekening PT BSR dilakukan dari rekening BRI Cabang Bontang Kalimantan atas nama PT Berkat Sinar Rajawali menjadi ke rekening Mandiri Cabang Udayana Denpasar atas nama Mattew Jelly Wibisono.

MJW membuat tanda tangan dan menggunakan stempel perusahaan seolah-olah perubahan dan pemindahan rekening itu benar lalu menunjuk dirinya sebagai Branch Manager PT BSR. Padahal tidak ada posisi tersebut dan pemindahan rekening ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan maupun perintah/persetujuan manajemen PT BRS maupun Dirut PT BSR.

Rekening atas nama pribadi MJW ini lalu digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dari PT Aerofood ACS Denpasar kepada PT BSR namun tentunya uang pembayaran tersebut masuk ke rekening pribadi MJW bukan rekening perusahaan.

“Jadi tersangka mengganti nomor rekening atas nama PT BSR menjadi rekening atas nama pribadi untuk digunakan bertransaksi dengan PT Aerofood ACS Denpasar. Anehnya kenapa oleh pihak PT Aerofood ACS Denpasar perubahan ke rekening pribadi itu diterima begitu saja untuk pembayaran transaksi,” papar Togar Situmorang.

Transaksi berjalan mulus dan PT Aerofood ACS Denpasar percaya saja dengan pemindahan nomor rekening ini dengan adanya transaksi pembayaran total sebanyak lima kali. Yakni pada tanggal 28 April 2017 ada transaksi dua kali dengan total dana yang ditransfer Rp 298.958.055.

Transaksi berikutnya sebanyak tiga kali pada tanggal10 Mei 2017 yakni secara berturut-turut Rp 267.069.966, lalu Rp 200.832.547 dan terakhir Rp 564.147.317.

“Jadi kerugian total yang diderita klien kami PT BSR sebesar Rp 1.331.007.885. Klien kami pun kami dengan adanya transaksi ini,” terang Togar Situmorang yang kini juga menjadi donatur tetap membantu anak-anak di Ashram Gandhi Puri Sevagram, Klungkung dan juga mengangkat satu anak asuh dari Ashram untuk dibantu biaya kuliah di tengah derita Corona ini.

Yang lebih aneh lagi adalah pihak PT Aerofood ACS Denpasar begitu saja mempercayai perubahan rekening dari PT BSR ke nama pribadi tersangka Matthew Jelly Wibisono tanpa juga melakukan konfirmasi atau menanyakan lebih lanjut ke pihak manajemen atau Dirut PT BSR atas hal tersebut.

Hal inilah yang memantik kecurigaan bahwa mungkin saja ada oknum orang dalam PT Aerofood ACS Denpasar yang ikut bekerjasama dengan tersangka memuluskan aksi kejahatan ini.

“Polda hanya tetapkan satu tersangka Matthew Jelly Wibisono.Padahal dalam kasus ini tidak mungkin hanya satu tersangka, pasti ada namanya orang dalam juga dari PT Aerofood ACS Denpasar yang ikut membantu,” ujar Togar Situmorang yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

“PT Aerofood ACS Denpasar ini kan BUMN yang punya Garuda. Perusahaan plat merah kok jebol seperti ini. Harusnya manejemen lebih ketat.
Kok bisa menerima perubahan rekening tanpa ada konfirmasi ke manajemen PT BSR. Kok tidak cek ke perusahaan. Logikanya harusnya dicek dong, apalagi rekening berubah ke nama pribadi bukan atas nama perusahaan,”beber Togar Situmorang.

Jadi DPO hingga Ditangkap

Akhirnya atas kejadian tersebut PT BSR membuat laporan polisi ke Polda Bali dengan nomor: LP/381/IX/2017/Bali/SPKT tanggal 12 September 2017 dengan pelapor Budi Irawan Kawan selaku Direktur Utama PT BSR. Matthew Jelly Wibisono (MJW) dilaporkan melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP/ Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan melakukan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu.

Penetapan tersangka terhadap MJW dilakukan Polda Bali sejak tanggal 8 Juni 2018. Setelah penetapan tersangka, beberapa kali MJW dipanggil tapi tidak datang dan malah melarikan diri atau kabur dari proses hukum. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 2019 Polda Bali mengeluarkan Daftar Pencarian Orang atau DPO: SPPO/13A/VI/2019/Direskrimum.

Setelah selama 8 bulan lebih DPO, Polda Bali akhirnya berhasil menangkap MJW ditangkap pada 21 Maret 2020 di salah satu rumah kontrakan Denpasar. Namun tersangka dan kuasa hukumnya berupaya mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Dengan semangat Pak Budi sebagai pelapor dan korban, kami harapkan keadilan untuk tegaknya masalah hukum di Polda Bali. Kan sudah DPO jangan lagi ada penangguhan penahanan,” kata Togar Situmorang yang juga Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo, Jombang, Jawa Timur ini.

“Pelapor yang juga korban ingin kepastian dan kejelasan, siapa saja yang ikut terlibat dan dapat uang , kok bisa gampang pembayaran berpindah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi. Ini kan hubungan bisnis PT dengan PT,” ujar Togar Situmorang yang kisah hidupnya diabadikan dalam video mini series biografi ini.

Pihaknya pun berharap Polda Bali segera bisa melimpahkan kasus di ke pihak kejaksaan sehingga bisa segera masuk ke persidangan. Kalau sudah sampai sidang, PT BSR akan meminta haknya harus segera dibayar oleh PT Aerofood ACS Denpasar.

“Klien kami masih punya perjanjian hukum. Anehnya pihak Aerofood tidak ada itikad baik menyelesaikannya kepada PT BSR,” pungkas Togar Situmorang, Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar (cabang) dan Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Room 1003-1004, Jakarta Selatan (cabang) ini. (phm)

Foto: Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., mengaku prihatin dengan ada kasus pemotongan Uang Jasa Pelayanan dokter Rumah Sakit (RS) Mangusada, Kapal, Badung yang diduga diembat dan dipotong oknum tertentu.

Kondisi ini menunjukkan Pemkab Badung “Bersih Korupsi” tampaknya hanya slogan dan “lips servis” bahkan mitos belaka. Togar Situmorang pun sangat mendukung penyidik Polda Bali agar semoga bisa menemukan “biangkerok” yang memulai semua ini dan membawa kasus ini ke ranah Pengadilan agar terang seluruh aliran dana para dokter tersebut. 

“Kami dukung Polda Bali usut tuntas kasus ini. Temukan biang kerok dan aktor intelektualnya,” tegas Togar Situmorang, advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini, Rabu (5/2/2020).

“Parahnya, dokter hanya menerima sebagian dan tidak menerima sebagaimana mestinya secara full, kasus ini masih dalam proses penyelidikian Dit Reskrimsus Polda Bali,” imbuh Togar Situmorang, yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini.

Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank dan penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini  mengatakan ironisnya praktek pemotongan ini sudah terjadi sejak tahun 2014 dan telah mengakibatkan kerugian hingga puluhan milyar.

Tak disangka informasi yang dihimpun dilapangan terkuak praktek pemotongan jasa pelayanan dokter ini berawal dari pemanggilan dokter pada bulan Desember lalu oleh Dit Reskrimsus Polda Bali.

Penyidik pun melakukan klarifikasi terkait pemotongan dan hak yang seharusnya diterima dokter selama ini. Dokter di RS Mangusada yang berjumlah 106 dokter, selain gaji  pokok setiap bulannya, juga jasa pelayanan dari BPJS, pasien umum, dan dari Kartu Badung Sehat (KBS).

Uang jasa pelayanan inilah yang diduga dipotong baru ditransfer ke rekening didokter penerima. Untuk nominal tiap bulan bervariasi dan acak.

“Nah selama ini dokter menerima informasi melalui via transfer dan tidak menerima perincian jasa pelayanan yang diterima,” jelas Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI (GNPK-RI) Provinsi Bali ini.

Setiap bulannya managemen mengantongi Rp 1 Milyar. Terkait aliran uang dalam permasalahan ini, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan sudah ada 8 dokter dan staff RS Mangusada yang diperiksa penyidik subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali.

Togar Situmorang yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini menambahkan kasus di RS Mangusada Badung ini tentu sangat mencoreng citra dan nama baik Bali sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura dimana masyarakat juga dikenal sangat religius, takut dengan Tuhan dan hukum karma phala.

“Marilah kita menjaga nama Bali dan nama Indonesia yang disebut negara hukum agar dapat buktikan kepada negara tetangga bahwa negara kita negara hukum yang anti korupsi dan semoga kinerja RS Mangusada tidak terpengaruh dalam pelayan dan praktek-praktek korup seperti ini tidak terjadi lagi,” ajak Togar Situmorang yang juga Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.

Togar Situmorang yang juga Ketua POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini juga mengajak publik ikut mengawal, mengawasi dan mendukung Polda Bali bekerja dengan serius dan profesional mengungkap kasus pemotongan Uang Jasa Pelayanan dokter Rumah Sakit (RS) Mangusada, Kapal, Badung ini.

“Saya yakin Pak Kapolda Bali bisa membuat kasus ini terang benderang, mengungkap para mafia di RS Mangusada Kapal,” tutup Panglima Hukum Togar Situmorang yang merupakan Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang dan Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali (pusat) & Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar Bali (cabang) ini. (phm)

Foto: SFB (tengah) yang menjadi korban tindak kejahatan WNA mendatangi Law Firm TOGAR SITUMORANG & ASSOCIATES.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Tindak kejahatan yang melibatkan turis WNA (Warga Negara Asing) makin marak saja di Bali. Mereka mencari mangsa di Bali dengan berbagai modus operandi.

Seperti yang dialami seorang wanita inisial SFB yang menjadi korban aksi kejahatan yang melibatkan WNA. Wanita ini adalah istri dari suami pemilik sah sebuah lahan di daerah Ungasan, Badung.

Wanita ini datang ke Law Firm TOGAR SITUMORANG & ASSOCIATES, untuk melaporkan tindakan kurang menyenangkan yang dialaminya. Dimana perbuatan itu dilakukan oleh seorang wanita Indonesia bersama seorang pria WNA.

Oknum orang asing tersebut mengakui sebagai pemilik serta menguasai bangunan usaha dan lahan tersebut serta tidak menghiraukan terkait siapa pemilik sah secara legal sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia atas tempat tersebut.

“Sehingga klien kami merasa shock juga trauma,“ kata advokat senior Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., Sabtu (01/02/2020), di Denpasar.

Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year tersebut mengamati perbuatan melawan hukum yang melibatkan orang asing di Bali begitu beraneka ragam dengan berbagai modus, sudah sering terjadi.

Menurut advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini sebagai orang Indonesia dan masyarakat Bali, Ia mengaku jengah dengan kelakuan turis asing yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu, keberadaan WNA di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) patut diawasi.

“Karena bukan tidak mungkin, WNA ini memiliki modus tersendiri dengan cara berlibur ke Bali, namun sebetulnya melakukan transaksi bisnis dan tidak mungkin pula banyak melibatkan oknum-oknum tertentu sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia di tanah air tercinta kita,” terang advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

Pentingnya pengawasan terhadap WNA di Bali, kata Togar Situmorang, sangat diperlukan terkait dimana WNA tersebut menetap. Sehingga sewaktu-waktu ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan melawan hukum yang dilakukan oleh WNA, maka pihak Imigrasi bisa langsung melakukan tindakan tanpa harus kesulitan mencari orang asing tersebut.

“Hadirnya orang asing yang berbisnis di Bali siapa yang harus bertanggungjawab ketika terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang akhirnya merugikan daerah dan bahkan negara,” tanya Law Firm TOGAR SITUMORANG & ASSOCIATES, Muchammad Arya Wijaya, S.H.

Karena itu, Togar Situmorang kembali meminta peran masyarakat agar ikut aktif untuk melaporkan orang asing apabila ada dugaan melawan hukum agar segera laporkan kepada Imigrasi atau pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada bagian pengawasan orang asing.

“Bisa juga laporkan ke Pos Polisi terdekat. Harus berani laporkan, jangan takut agar lingkungan kita di Bali ini tetap kondusif, aman dan nyaman,” tegas Togar Situmorang yang juga Ketua Pengkot Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar.

Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo, Jombang, Jawa Timur ini menerangkan akibat peristiwa yang dialami kliennya itu, langsung dilaporkan ke Polsek Kuta Selatan.

“Klien kami seorang wanita berinisial SFB tidak terima dan langsung menuju Polsek Kuta Selatan ditemani ibu kandung untuk membuat laporan polisi dengan apa yang telah terjadi dan dialami dirinya,” ungkap Togar Situmorang, advokat yang lebih memilih berbagi dengan anak yatim piatu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2020 daripada pamer berlian, mobil dan mewah maupun cewek seksi.

Togar Situmorang menjelaskan lagi, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 dengan diantar beberapa kerabat, SFB istri dari suami pemilik sah yang tertera dalam sertifikat atas bangunan di daerah Ungasan tersebut, mencoba memeriksa status kepemilikan ke pihak BPN Badung sekaligus memasukkan surat pemberitahuan hukum.

Ia mengaku sangat terkejut mendapat penjelasan dari pihak BPN Badung, bahwa sertifikat asli yang terdaftar atas nama suaminya berada di BPN karena dititip oleh oknum notaris/PPAT wilayah Badung.

“Dan itu membuat sang istri dan kerabatnya kaget, kok bisa dititip ke BPN?,” tanya Togar Situmorang penuh heran.

Lantas SFB sebagai warga negara yang taat hukum, kemudian mendatangi kantor Imigrasi Badung untuk menjalankan kewajibannya menjaga kedaulatan dan wibawa negara hukum secara sadar membuat pengaduan masyarakat (Dumas).

“SFB berharap pihak Imigrasi bisa secara terbuka menjalankan kewajiban Undang-Undang Imigrasi atas keberadaan orang asing bersama seorang wanita yang dijumpai di bangunan dan lahan milik suaminya pada Kamis (30/01/2020) malam itu di daerah Ungasan tersebut,” beber advokat yang kerap dijuluki ‘Panglima Hukum’ karena komitmen dan konsistensinya menerapkan hukum dengan adil seadil-adilnya.

Pada hari Sabtu (01/02/2020) siang dengan ditemani advokat Rudi Hermawan, S.H., dan Muchammad Arya Wijaya, S.H., dari Law Firm TOGAR SITUMORANG & ASSOCIATES mendatangi Polda Bali untuk konsultasi terkait orang asing (WNA, red) di bagian Pengawasan Orang Asing.

“Kedatangan dua pengacara muda ini, untuk lebih memastikan penerapan hukum terhadap WNA yang telah mengklaim sebagai pemilik bangunan usaha Ungasan padahal sertifikat dan izin usaha tersebut milik suami SFB,” tutup Togar Situmorang yang juga Founder and CEO Law Firm TOGAR SITUMORANG yang beralamat di Jalan Tukad Citarum No. 5 A Renon (pusat) & Jl.Gatot Subroto Timur No.22 Kesiman, Denpasar (cabang) ini. (phm)

Foto: Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Satu lagi jiwa melayang sia-sia akibat menjadi korban pengeroyokan aksi main hakim sendiri dari orang-orang yang kalap dan sok jagoan.

Muhammad Luthfi, seorang pemuda asal Jember, Jawa Timur yang menjadi korban main hakim sendiri hingga tewas setelah dikeroyok oleh sejumlah orang diJalan Raya Legian, Kuta, Badung, Bali, Kamis (24/1/2020)..

Pemuda malang ini dituduh mencuri helm hanya karena salah mencari korek di motor orang lain. Faktanya, kemudian rekaman CCTV membuktikan korban tak bersalah. Video aksi main hakim sendiri ini juga viral di media sosial.

Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., mengaku prihatin dan miris atas kejadian yang menimpa pemuda malang tak berdosa ini.

“Saya turut berduka cita untuk korban. Kepada keluarga semoga ditabahkan dan serahkan kasus ini kepada proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Togar Situmorang, Jumat (31/1/2020).

Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year sangat menyayangkan aksi main hakim sendiri hingga berujung satu nyawa melayang ini.

Hal ini sangat tidak baik apalagi orang yang menganiaya belum tahu kebenarannya apakah benar pria tersebut mencuri atau tidak. Lagipula Indonesia adalah negara hukum sebaiknya jika ada permasalahan dan perbuatan yang melanggar hukum sebaiknya diserahkan ke pihak kepolisian.

“Apapun alasannya, main hakim sendiri tidak dibenarkan di mata hukum. Ini adalah pidana, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang, jelas para pelakunya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi stop adanya pengadilan jalanan seperti ini,” imbuh Togar Situmorang yang juga Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur ini.

Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank dan penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini menerangkan main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada. Biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang  bahwa luka berat atau mati di sin harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.

Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

“Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa, dan sebagai Warga Negara Indonesia harus menghargai adanya undang-undang,” kata Togar Situmorang, advokat yang lebih memilih berbagi dengan anak yatim piatu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2020 daripada pamer berlian, mobil dan mewah maupun cewek seksi.

Kalau setiap orang menggunakan cara main hakim sendiri menyelesaikan masalahnya, imbuh Togar Situmorang yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini, negara kita tidak akan memiliki toleransi antara satu dan yang lainnya.

“Semoga aparat kepolisian bisa memecahkan, mengusut kasus ini dengan cepat dan tuntas, serta segera mengambil tindakan kepada pelaku,” tutup  Panglima Hukum sekaligus Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang  yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali (pusat) & Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar Bali (cabang) ini.

Sementara itu, Polresta Denpasar sudah mengusut aksi main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pemuda ini. “Ditetapkan 4 orang sebagai tersangka sejak Rabu (29/1/2020),” kata Wakapolresta Denpasar AKBP Wayan Jiartana di Mapolresta Denpasar, Kamis (30/1/2020).

Sebelum polisi menetapkan tersangka, sebanyak 10 orang saksi telah diperiksa oleh petugas Polsek Kuta. Namun dari 10 orang saksi itu, hanya 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Aksi main hakim sendiri itu dilakukan warga setelah Muhammad Luthfi, seorang pemuda asal Jember, Jawa Timur dituduh melakukan pencurian helm.

Korban yang dipukuli secara membabi buta oleh warga itu sempat dilarikan ke RSUP Sanglah untuk mendapatkan perawatan. Namun, karena luka yang diderita cukup parah, akhirnya korban dinyatakan meninggal. (phm)

Foto: Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., (kiri) saat hadir dalam acara Kopi Darat (Kopdar) MJ’Trans bersama GOJEK di Denpasar, Sabtu (4/1/2019).

Denpasar (Panglimahukum.com)-

Nama advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., kian dikenal luas di berbagai kalangan. Advokat dermawan dan bersahaja ini memang dikenal punya pergaulan dan persahabatan luas dengan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat kecil, driver ojek online hingga para pejabat, politisi top maupun artis papan atas.

Tak heran juga advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year kerap diundang dalam berbagai acara-acara komunitas.

Mengawali tahun baru 2020 ini, advokat yang baru saja menggelar Charity On The Road dan mengajak 100 anak yatim piatu lintas agama nonton film Frozen II menyambut Damai Kasih Natal dan Tahun Baru 2020 ini diundang hadir dalam acara Kopi Darat (Kopdar) MJ’Trans bersama GOJEK online.

Acara ramah tamah ini berlangsung di Surabi Bandung Bamus Jl. Cok Agung Tresna No.49, Sumerta Kelod, Denpasar, Sabtu (4/1/2019). Acara berlangsung penuh suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Togar Situmorang dalam sambutannya mengingatkan bahwa para driver harus taat dan tertib hukum. Seperti setiap beraktivitas selalu mengutamakan keselamatan mengemudi di jalan umum (safety driving).

Lalu mobil/motor dalam keadan baik serta membawa kelengkapan berupa STNK dan SIM yang masih berlaku. Penting pula saat mengemudi tidak boleh mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya.

“Dalam mengendarai kendaraan juga tidak boleh ugal-ugalan atau melebih batas kecepatan,” kata Togar Situmorang  yang juga merupakan 100 pengacara hebat versi majalah property & Bank ini.

Togar Situmorang yang juga Ketua POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini selama ini memang dikenal sangat peduli dan ikut memperjuangkan hak-hak para driver online dan memberikan pendampingan hukum saat terjadi kasus kekerasan dan persekusi yang menimpa mereka.

Advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini juga membantu memperjuangkan pihak driver online untuk bisa mencari nafkah di Bandara Ngurah Rai. Dimana waktu itu driver online dilarang keras masuk ke sekitar bandara hingga ada peristiwa persekusi terhadap sejumlah driver online dan menjadi viral.

Baru-baru ini Law Firm Togar Situmorang juga memberikan pendampingan hukum terhadap salah satu driver wanita dari Jayamahe Transport yang menjadi korban persekusi dan kekerasan dari sekelompok oknum transportasi pangkalan di area Finns Beach Club dan menodai kedamaian malam Natal (24/12/19) di wilayah Polsek Kuta Utara.

Pihak driver online menyebut juga menyebut Togar Situmorang sebagai Panglima Hukum yang sering membantu mereka.

Togar Situmorang yang juga pengamat kebijakan publik ini sangat menyayangkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti itu dan masih ada oknum yang selalu menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan.

Padahal profesi mereka sama sebagai driver dan masing-masing bekerja untuk mencari nafkah kenapa mesti dengan tindakan yang melawan hukum di wilayah Hukum Kepolisan Daerah Bali.

“Jangan lagi ada persekusi dan aksi kekerasan kepada driver online” tegas Togar Situmorang, advokat yang lebih memilih berbagi dengan anak yatim piatu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru daripada pamer berlian, mobil dan mewah maupun cewek seksi.

Dalam kesempatan kopdar ini Togar Situmorang juga meminta apabila ada permasalahan hukum atau driver mengalami persekusi segera menghubungi polisi. “Jangan terpancing emosi malah mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain,” imbau Togar Situmorang yang juga Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.

Ia juga mempersilahkan jika driver online atau provider dipersekusi oleh oknum nakal agar segera hubungi dirinya dan Law Firm Togar Situmorang siap membantu dan menyiapkan tim emergency.

Ia pun mengajak sebagai warga negara yang berdaulat mari mencari nafkah secara halal dan bersain secara sehat. Tidak perlu arogan anarkis bahkan monopoli daerah tertentu dengan alasan apapun apalagi mengatasnamakan banjar tertentu sehingga melarang driver lain untuk menjemput atau menurunkan penumpang di tempat tertentu.

“Bekerjalah dengan profesional agar tidak ada permusuhan antara satu pihak dan pihak lainnya. Dan jangan lupa saling menghargai antara satu sama lain untuk menjaga keharmonisan toleransi di Indonesia tercinta khususnya di Pulau Bali yang merupakan Pulau Seribu Pura yang luar biasa Indahnya ini,” tutup Panglima Hukum Togar Situmorang, Founder & CEO dari Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar (pusat) dan Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar Bali (cabang). (phm)