Bali, Panglimahukum.Com| Kejaksaan Tinggi Bali melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi dalam dugaan mafia minyak goreng di Bali.
Kali ini, Kejaksaan Tinggi Bali melaksanakan surat perintah dari Kejaksaan Agung untuk memberantas mafia minyak goreng. Hari ini (25/4), jajaran penyidik Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan pemeriksaan belasan saksi di kantor Kejati Bali dari pagi hingga saat ini masih berlangsung.
Sementara itu Kapuspenkum Kejagung...
Bali, Panglimahukum.Com| Wakil Gubernur Bali Prof.Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menghadiri peringatan hari jadi Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26 Tahun 2022 secara online dari Ruang Pertemuan Gedung Jayasabha, Senin (25/4/2022).
Acara di Jayasabha juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali. Puncak peringatan Hari Otda ke-26 tahun ini dilaksanakan secara hybrid, dimana acara offline digelar di...
Jakarta, Panglimahukum.Com| Kejaksaan Agung telah menahan 4 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Empat orang yang dijadikan tersangka yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berinisial IWW, Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT.
Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau...
Dr.c Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., CMed., CLA.
Keberadaan Orang Gila atau dikenal dengan Tuna Laras dalam kehidupan sosial dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang dan Perlindungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
Manusia adalah mahkluk hidup yang memiliki keistimewaan berupa hak melekat pada...
Bali, Panglimahukum.Com| Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan dukungannya untuk sukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR). Konferensi global untuk pengurangan risiko bencana itu merupakan pertemuan PBB yang dilaksanakan setiap dua tahun.
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Panitia Nasional GPDRR di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (21/4/2022), Yasonna menyampaikan Kemenkumham telah menyiapkan dukungannya...
Denpasar, Panglimahukum.Com| Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang mengatakan bahwa larangan Pejabat Publik jadi pengurus KONI tidak hanya diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olah Raga Pasal 56 menyatakan :
Ayat 1 "Pengurus Komite Olah Raga Nasional, Komite Olah Raga Provinsi, Komite Olah Raga Kabupaten/Kota...
Bandung ~ Polresta Kabupaten Bandung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di seputaran gedung samping SPBU 34.403.17 yang menjadi kantor hukum Law Firm Togar Situmorang, dimana telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab.
Tim olah TKP Polresta Kabupaten Bandung, Ade Kurnia Darmawan melihat langsung dari apa yang telah dilaporkan Romi SH dan hal itu sesuai dengan...
Denpasar ~ Penipuan dengan modus investasi trading atau robot dengan berbagai nama-nama yang keren dan sangat terkenal di kalangan masyarakat, diantaranya BINOMO, QUTEX, DNA, FAHRENHEIT, EVOTRADE dan lain sebagainya terus diselidiki dan dipantau oleh aparat keamanan.
Bagaimana dengan masyarakat yang telah merasa tertipu dan mendapat kerugian ratusan juta rupiah hingga milyaran, untuk itulah Kantor Hukum Law Firm Togar Situmorang Bali, Jakarta...
Jakarta – Agenda sidang perkara No.225/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt telah selesai dan pemanggilan Tergugat 1 Ekseskusi 1 dan 2 ternyata tidak datang. Sehingga penetapan sita jaminan terkait objeknya diberikan waktu 8 hari kerja, hal itu juga sesuai Penetapan No:14/2022 Eks Jo. No. 225/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.
Advokat Darius Situmorang SH., MH, sebagai Partner dari Law Firm Togar Situmorang Jakarta yang beralamat di Jl. Pejaten Raya No.78...
Kolom Artikel ini telah dimuat di Hukum Online dan disadur kembali sebagai upaya para Pembaca yang budiman lebih luas lagi untuk mengetahui tentang Hukum pada kasus Narkotika, semoga bermanfaat.
Memahami UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus secara utuh. Apa tujuannya, apa misi penegak hukumnya, tidak bisa hanya memahami secara parsial atau pasal per pasal saja. Jika UU Narkotika tidak secara...