Panglima Hukum

Blog

  • KBAK Surati Polresta Denpasar, Pertanyakan SP3 Kasus Pidana Notaris di Akta Sewa Menyewa Tanah Balangan

    Setelah adanya pemberitaan pihak kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) atas kasus pidana yang melibatkan notaris mencuat di media massa, Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) menyurati Polresta Denpasar.

    “Kami mempertanyakan mengapa Polresta Denpasar bisa mengeluarkan SP3 atas kasus pidana yang melibatkan notaris Widastri,” kata
    Ida Bagus Kartika selaku Kordinator Lapangan KBAK ditemui di Denpasar, Sabtu (16/2/2019).

    Padahal, Kartika menjelaskan, sebagaimana diketahui kasus tindak pidana penipuan yang melibatkan pejabat dalam Pasal 266 KUHP ini murni kasus pidananya. “Artinya kasus yang proses hukumnya harus tetap diproses karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun,” ungkap Kartika.

    Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal dari I Wayan Wakil yang melaporkan Notaris Ni Wayan Widastri ke Polresta Denpasar tentang tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (dalam hal ini sertifikat tanah) terkait asus sengketa lahan  seluas 3,8 hektare di Balangan, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

    Polresta Denpasar menetapkan dua orang tersangka yakni Anak Agung Ngurah Agung dan notaris Wayan Widastri menjadi tersangka pada 19 September 2018 lalu.

    Namun belakangan anehnya malah muncul SP3 yang terbit setelah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim ke pihak Kejaksaan Denpasar dan pihak kepolisian juga menang dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dilakukan Widastri.

    Sebab Widastri kalah praperadilan, menurut Kartika status tersangka ini sah dan harus dilanjutkan proses hukumnya bukannya malah di-SP3-kan.

    Ia juga  menjelaskan alasannya mengirim surat dan mempertanyakan tentang SP3 tersebut ke Polresta Denpasar karena kasus ini semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum.

    “Menurut kami pemalsuan dalam surat-surat lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat. Yaitu kepercayaan kami masyarakat kepada isi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat,” ujarnya.

    Kartika mengatakan hal ini dilakukan guna memberikan kepastian kepada masyarakat Bali. Ini juga sebagai bentuk peran Koalisi Bali Anti Korupsi yang mewakili masyarakat Bali dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Kami masyarakat Bali sangat kritis sekali tentang kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi kejadian seperti ini terjadi di Pulau Bali kami tercinta ini,” katanya.

    Ia menilai penerbitan SP3 ini juga sangat berkaitan dengan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Maka KBAK tidak mau institusi Polri yang memiliki selogan mengayomi malah diintervensi atau menyeleweng dengan mementingkan kepentingan segelintir orang.

    Apalagi Klementerian ATR/BPN juga sudah melakukan perjanjian kerja sama atau Memorandum Of understanding (MOU) dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia.

    “Hal ini juga yang memantapkan kami untuk mengirim surat tembusan ke Polda Bali, Polri dan KPK. Satpol PP juga sudah kami surati karena di atas tanah Balangan Paradise tersebut terdapat beberapa bangunan hostel, restoran, dan pengelolaan parkir yang diduga dikelola tanpa izin,” ungkapnya.

    Pihaknya hanya mau kasus ini jelas adanya sebab transparansi yang dibutuhkan. “Agar kami masyarakat Bali tidak menilai diluar dari fakta-fakta hukum yg sebenarnya,” tutup Kartika. (dan)

  • Beredar Video Berebut Sesari, Kadek Agus Mulyawan, SH.MH : Bila Perlu Dibuatkan Bhisama

    Advokat senior I Kadek Agus Mulyawan, S.H.M.H., yang juga caleg DPRD Provinsi Bali, dapil Klungkung, nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat menyayangkan kejadian mengambil sesari (uang dalam sesajen umat Hindu) secara langsung setelah dihaturkan seperti yang beredar di media sosial baru-baru ini.

    “Hal ini harus dihentikan, saya yakin mereka yang berbuat seperti itu pastinya tidak tahu etika beragama. Hal ini harus segera dibicarakan secara serius oleh semua pemuka agama kita. Karena hal ini sering terjadi apalagi pada masa-masa upacara melasti begini,” katanya ditemui di Klungkung, Selasa (5/3/2019) seraya mengucapkan “Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941” kepada umat Hindu yang merayakan.

    Bahkan ia mengusulkan agar dibuatkan bhisama terkait sesari ini. “Saya sulkan untuk segera dibuatkan bhisama agar kita sama-sama bisa menjaga kesakralan upacara kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa,” katanya.

    Ia berharap tidak ada pemandangan seperti berebut sesari agar umat dalam bersembahyang bisa lebih konsentrasi. “Agar tidak ada rasa takut banten upacara kita akan diobrak-abrik sebelum waktunya,” ucap advokat yang lahir dan besar di Kemoning, Klungkung ini.

    Tokoh yang dikenal anti korupsi ini juga mengungkapkan bahwa bhisama adalah keputusan bersama yang memiliki kekuatan mengikat yang mengacu kepada hukum-hukum agama dalam susastera/teks/srut. Sehingga seluruh penjelasan, pelaksanaan dan kebijakan dari sebuah bhisama dapat mengatasi berbagai isu-isu yang muncul dalam masyarakat.

    “Bhisama juga menjadi petunjuk untuk dapat  merujuk pada susastera tersebut agar dapat dijalankan secara bersama-sama. Seperti Bhisama dana punia yang sudah dibuat dan bhisama lainnya oleh PHDI Bali,” ujarnya.

    Agar tercapainya kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai isi dan tujuan dari bhisama ini dapat disosialisasikan secara efektif dan efisien melalui sasaran yang tepat baik melalui jalur pendidikan, banjar, organisasi kemasyarakatan Hindu, jalur instansi pemerintah, media masa, kesenian dan lainnya.

    Agus Mulyawan  menambahkan bahwa fungsi sesari adalah sebagai lambang saripati dari karma atau pekerjaan (Dana Paramitha) yang melambangkan sarining manah dalam bentuk uang. Selain itu uang berfungsi sebagi penebus segala kekurangan yang ada.

    Walaupun sesari bisa diambil sebaiknya diatur dengan jelas kapan sesari itu bisa diambil agar tidak mengurangi kesakralan upacara atau doa yang dilakukan. Hal ini perlu diatur karena banyak orang-orang berebut sesari bahkan doa belum selesai dilakukan. Ini sangat penting juga disosialisasikan kepada semua masyarakat baik Hindu maupun non Hindu agar masyarakat mengerti.

    “Karena mereka yang begitu pastinya tidak tahu dan karena ketidaktahuannya juga mereka tidak merasa berdosa melakukannya,” tandasnya lantas mengajak semua umat Hindu dapat melaksanakan Catur Brata Penyepian dengan baik dan mampu menahan diri. (wbp)

  • Agus Mulyawan Dukung Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Bansos di Klungkung

    Tokoh anti korupsi Bali asal Klungkung I Kadek Agus Mulyawan, S.H.,M.H.,juga bersuara lantang menyikapi laporan masyarakat Nusa Penida, Klungkung terkait dugaan penyalahgunaan dana bansos oleh Ketua DPRD Klungkung.

    Caleg DPRD Provinsi Bali, dapil Klungkung nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku miris dengan adanya kasus dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum Dewan.

    Tokoh anti korupsi ini juga merasa gerah jika bansos selalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Ia pun meminta pada masa pemilu ini supaya semua aparat penegak hukum terkait dalam menindaklanjuti dugaan laporan penyalahgunaan dana bansos harus dilakukan secara cepat, terbuka, transparan, tegas dan akuntable kepada publik.

    Jika masyarakat melihat penegakan hukumnya tidak tegas terhadap laporan masyarakat terhadap adanya penyelewengan dana bansos itu akan berdampak yang kurang baik bagi proses pemilu, juga pada proses hukum kita kedepannya. “Jadi aparat penegak hukum jangan tutup mata,” tegasnya.

    Diakuinya anggaran dana bansos di daerah memang rawan disalahgunakan yang seolah diperuntukkan kepada rakyat. Namun bisa jadi itu hanya untuk sekadar mempengaruhi rakyat agar suka dan memberikan dukungan calon legislatif petahana.

    “Saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa dana bansos bisa saja digunakan sebagai senjata politik supaya dipilih kembali oleh politikus-politikus gadungan dengan menggunakan strategi politik sontoloyonya,” kritiknya.

    Untuk meminimalkan penyalahgunaan dan korupsi dana bansos untuk oknum anggota Dewan  pernah ada wacana pengeluaran bansos ke depannya dikeluarkan melalui Kementerian Sosial (Kemsos). Jadi khusus untuk program sosial tentunya pengeluarannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

    Ia mengaku setuju saja dengan wacana itu karena  penyaluran bansos gampang diaudit. Tapi akan lebih baik lagi jika terus banyak penyelewengan dana bansos sehingga tidak sampai ke masyarakat sebaiknya dihapus saja khususnya yang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik.

    “Ganti dengan program lain yang lebih kena ke masyarakat dan tidak mudah diselewengkan,” tutup pengacara yang enggan membela koruptor ini.

    Warga Kembalikan Dana Bansos, Wayan Baru Bantah Penyalahgunaan

    Seperti diberitakan sebelumnya hingga Senin (11/3/2019) siang, tercatat ada sebanyak delapan penerima hibah yang mengembalikan dana hibah bansos yang mereka peroleh ke BPKPD Kabupaten Klungkung. Sebagian besar penerima hibah yang melakukan pengembalian berasal dari Kecamatan Nusa Penida.

    “Total dana hibah yang telah dikembalikan hingga Senin (11/3/2019) siang sebanyak Rp 1 miliar lebih,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, I Wayan Sumarta sebagaimana dilansir Radar Bali.

    Bendahara Bantuan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, Gusti Ayu Purnami  sebagaimana juga dilansir dari Radar Bali mengatakan, para penerima hibah mengaku mengembalikan dana hibah yang mereka peroleh lantaran merasa tidak mampu melakukan pekerjaan yang akan didanai dengan dana hibah tersebut tepat waktu.

    Sehingga atas alasan itu, para penerima hibah akhirnya memilih mengembalikan dana hibah yang sudah mereka terima itu agar tidak ada permasalahan di kemudian hari karena hal tersebut.

    Sebelumnya Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru membantah adanya penyalahgunaan dana bansos yang difasilitasinya sebagaimana yang dilaporkan Wayan Muka Udiana ke sejumlah aparat penegak hukum dan instansi di Bali.

    Ia menyatakan bahwa dari lima yang dilaporkan pelapor Wayan Muka Udiana, hanya satu yang dirinya fasilitasi.  “Hanya satu yang saya fasilitasi, tapi pengerjaan bantuan hibah  masih berjalan dan BPK sudah memberikan tenggat waktu untuk perpanjangan pengerjaannya,” ujar Wayan Baru sebagaimana dilansir Bali Tribune.

    Sebelumnya masyarakat Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang diwakili Wayan Muka Udiana bersama I Made Murta, Selasa (5/3/2019) melaporkan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru terkait penyalahgunaan dana bansos (bantuan sosial) yang disalurkan untuk perbaikan sejumlah pura di Nusa Penida.

    Aduan masyarakat ini dilayangkan kepada sejumlah instansi diantaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Bali, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Bali, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

    Lalu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Polres Klungkung dan BPKP Daerah Kabupaten Klungkung. Tembusan surat aduan ini juga disampaikan ke Jaksa Agung RI, Kepala Bareskrim Mabes Polri serta Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (wid)

  • Advokat dan Caleg PSI I Kadek Agus Mulyawan : Pilih Caleg yang Anti Korupsi

    Caleg DPRD Provinsi Bali dapil Klungkung, nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga tokoh anti korupsi, I Kadek Agus Mulyawan, S.H.,M.H.,mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Caranya dengan memilih caleg yang anti korupsi.

    “Masyarakat yang anti korupsi pasti pilih saya atau pilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI. Sebab kami satu-satunya partai yang punya komitmen pasti yaitu anti korupsi,” kata Agus Senin (4/3/2019) saat ditemui disela-sela kesibukannya simakrama dengan warga Klungkung.

    Lawyer Alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini menegaskan anti korupsi adalah bagian dari  hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.Peran serta masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial dan mencegah tindak pidana korupsi.

    Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

    Bahkan caleg PSI yang dikenal vokal dengan segala bentuk politik uang ini menginginkan agar hukuman mati pada para koruptor segera terwujud. Sebab ancaman hukuman mati sudah diatur dalam ketentuan perundangan-undangan.

    “Ancaman hukuman mati bagi koruptor itu dapat diterapkan dengan kondisi tertentu dan pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Agus.

    Ia menambahkan hal lain yang menjadi patokan hakim dalam memutus hukuman bagi terdakwa korupsi selain dakwaan adalah aturan hukumnya. “Misalnya dakwaan 20 tahun tapi kalau dalam aturan Undang-Undangnya bisa nanti sampai hukuman mati, maka hakim boleh memutus yang lebih dari tuntutan jaksa. Walau dalam prakteknya hal tersebut jarang terjadi,” paparnya.

    Tokoh anti korupsi yang selalu mendengung-dengungkan transparansi ini menegaskan jika dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Bali, ia akan mendesak benar-benar terwujudnya pemerintahan yang transparan (terbuka).

    Yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.

    Terlebih aaat ini zamannya digital, semua harus bisa diakses online dan transparan. Terutama semua yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan.

    “Yang tidak transparan, cepat atau lambat cendrung akan menuju kepemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator. Dan saya punya tugas untuk menghentikan itu,” tutup Agus. (wbp)

  • Apresiasi KPK OTT Ketum PPP, Caleg PSI Kadek Agus Mulyawan: Hajar terus Koruptor, Jangan Kendor

    Tokoh anti korupsi yang sekaligus caleg DPRD Provinsi Bali nomer urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) I Kadek Agus Mulyawan, S.H.M.H.,merasa sangat geram saat ini masih saja ada oknum pejabat bahkan ketua umum partai poltik yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satunya yang terjadi pada OTT (Operasi Tangkap  Tangan) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama.

    “Ini membuat saya sangat geram. Masak urusan dengan agama atau Tuhan masih di korupsi. Berarti sama sekali tidak takut sama Tuhan lalu siapa yang ditakuti,” kata Agus ditemui di sela-sela penyambutan Ketua Umum PSI, Grace Natalie dalam kunjungannya ke Kungkung, Sabtu (16/3/2019).

    Seperti diberitakan, Ketum PPP Romy ditangkap terkait transaksi haram dalam pengisian jabatan Kementerian Agama di pusat dan daerah. KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan tersebut yang disinyalir dugaan ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya

    Caleg PSI vokal yang selalu memerangi Korupsi ini menyatakan belakangan ini KPK sudah setidaknya menangkap enam orang yang terjaring dalam OTT di Jawa timur. Dimana unsur yang terjaring itu OTT adalah anggota DPR, swasta, dan pejabat Kementerian Agama di daerah.

    “Wah ini tidak bisa dibiarkan. Sebagian besar mereka adalah pejabat. Kalau oknum pejabat begini trus apa jadinya negara kita, dan satu-satunya jalan ya kita harus hajar koruptor terus sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kendor,” tegas Agus yang dikenal tanpa kompromi jika menyangkut kasus korupsi.

    Advokat yang juga dikenal menolak mentah-mentah jika harus menangani kasus korupsi ini menegaskan pihaknya sangat  medukung OTT KPK. Yang paling penting juga tidak boleh tebang pilih. Sebab menyangkut keadilan penegakan hukum yang harus dijunjung tinggi dengan baik.

    “Saya pribadi mendukung upaya KPK dan saya juga mendukung penuh cara-cara OTT KPK asalkan ini benar-benar ditegakkan secara proporsional dan ditegakkan dalam koridor hukum,” tegasnya.

    Jangan Permainkan Uang Rakyat hingga Jual Beli Jabatan

    Lawyer senior ini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana kita (KUHAP) memang tidak ada istilah “Operasi Tangkap Tangan (OTT)”. Bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun yang ada hanyalah “Tertangkap Tangan”.

    Sesuai pasal 1 angka 19 disebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

    “Jadi saya menyimpulkan sebagian besar OTT KPK disebabkan terjadi karena adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha, kebanyakan praktik suap ini terkait dengan proyek pemerintah, baik itu dalam jual beli jabatan, dan lain-lain,” ujarnya

    Maka, kata Agus, sebaiknya jangan pernah mempermainkan uang rakyat jika tidak ingin terjebak dalam OTT KPK. Ia pun jika menemukan hal itu maka tidak akan segan segan untuk segera melaporkan ke KPK maupun penegak hukum lainnya.

    Ia pun menilai penangkapan salah satu ketum umum (ketum) partai partai pengusung kubu capres petahana Jokowi-Ma’ruf Amin ini telah membuktikan KPK di era kepemimpinan Jokowi tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi di Indonesia.

    Ketika ditanya apakah OTT KPK ini berkaitan dengan paslon presiden nomor 01 itu, sambil tertawa Agus menegaskan “Kalau dilindungi ya bisa ga tertangkap dong dia (Ketum PPP-red). Ini buktinya kena OTT KPK. Itu artinya Jokowi tidak tebang pilih” tutup tokoh anti korupsi ini. (dan)

  • Dewa Susila: Perbanyak Destinasi Digital dan Nomadic Tourism Gaet Turis Milenial ke Bali

    Pengamat pariwisata I Dewa Putu Susila yang juga pengurus KONI Bali Bidang Hubungan Luar Negeri dan Sport Tourism mengajak pelaku industri pariwisata di Bali sebaiknya fokus menggarap pasar turis milenial, memenuhi kebutuhan mereka, memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman berbeda.

    “Bali harus fokus menggarap segmen wisatawan milenial dengan semakin banyak mengembangkan destinasi digital dan nomadic tourism. Sebab mereka adalah turis masa depan dan dengan spending power yang semakin tinggi,” tegas kata Dewa Susila ditemui di Tabanan, Senin (11/3/2019).

    Pria yang juga caleg DPRD Bali dapil Tabanan nomor urut 2 dari Partai NasDem itu  merangkan, destinasi digital adalah konsep wisata yang dipersiapkan untuk generasi milenial dengan menyajikan tempat wisata yang unik dan instagramable. Konsep tersebut diluncurkan oleh Kementrian Pariwisata (Kemenpar) RI yang bekerjasama dengan Generasi Pesona Indonesia (GenPi).

    Destinasi digital sendiri menjadi suatu kebutuhan yang perlu dihadirkan di setiap destinasi wisata di Indonesia untuk para milenial. Sebab, milenial sudah menjadikan media sosial sebagai bagian dari hidup mereka.

    Sementara Nomadic tourism merupakan pariwisata yang bersifat temporer atau berpindah-pindah baik dari sisi aksesnya maupun amenitasnya seperti akomodasinya. Hal ini yang bisa diterapkan untuk menjangkau destinasi alam potensial di kepulauan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau.

    Nomadic tourism kini tengah menjadi trend dan hits terutama di kalangan generasi milenial. Bahkan ini akan menjadi primadona baru pariwisata ke depan. Sejumlah daerah di Bali pun sangat potensial mengembangkan nomadic tourism ini.

    “Destinasi digital dan nomadic tourism sangat pas dengan karakteristik wisatawan atau turis milenial yang gemar dengan hal-hal baru dan suka selfie untuk memenuhi media sosial seperti Instagram,” tegas Dewa Susila yang juga Sekretaris Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Bali itu.

    Ia mengatakan beberapa tahun ke  depan  akan menjadi era wisatawan atau turis milenial yang menjadi salah satu pasar yang cukup dominan dan pasar utama yang menarik digarap pelaku industri pariwisata khususnya di Bali.

    Dijelaskan, turis milenial ini bisa dikategorikan bagi mereka yang berumur 18- 35 tahun atau yang lahir di tahun 1980-an hingga menjelang tahun 2000-an. Turis milenial ini menempatkan liburan, traveling atau berwisata sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan pribadi mereka. Hal ini juga sejalan dengan tingkat penghasilan yang kian bertambah.

    Dewa Susila yang juga Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali itu itu menambahkan turis milenial mereka ingin pelayanan yang serba cepat. Kedua, mengutamaka booking atau memesan jasa wisata baik tiket pesawat, hotel, atraksi wisata secara online.

    Ketiga, turis milenial juga cenderung melakukan booking last minute atau pemesanan di detik-detik terakhir. Mereka juga sangat melek teknologi dan cenderung mencari informasi secara online.

    Kolaborasikan High Touch dan High Tech

    Untuk menghadapi karakteristik turis milenial yang sangat tech savy (melek teknologi) dan adiktif dengan gadget ini, para pelaku industri pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan aspek-aspek hospitality  seperti keramahtamahan dan pelayanan yang baik.

    Namun juga harus diimbangi dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan teknologi digital dalam dalam pelayanan kepada wisatawan dan proses bisnisnya. Jadi ada kolaborasi antara high touch dan high tech.

    “Di tengah revolusi industri 4.0, pariwisata akan berhenti menjadi tourism 4.0. Dimana aspek-aspek hospitality harus dikolaborasikan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi khususnya IT untuk memperkaya pengalaman wisatawan,”kata  Dewa Susila.

    Contohnya, teknologi VR (Virtual Reality) dan AR (Augmented Reality) bisa diaplikasikan oleh pengelola jasa akomodasi maupun pengelola destinasi wisata untuk menambah daya tarik dan juga memberikan pengalaman berbeda kepada wisatawan atau turis milenial.

    “Industri pariwisata juga jangan alergi dengan kemajuan IT. High touch seperti keramahtamahan dan pelayanan yang baik harus dikombinasikan dengan high tech, kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian Pariwisata (Kemenpar) wisatawan milenial akan terus tumbuh dan menjadi pasar utama. Diproyeksikan pada 2030 mendatang, pasar pariwisata Asia didominasi wisatawan milenial berusia 15-34 tahun mencapai hingga 57 persen.

    Di Tiongkok wisatawan milennial akan mencapai 333 juta, Filipina 42 juta, Vietnam 26 juta, Thailand 19 juta, sedangkan Indonesia 82 juta.

    Lebih dari 50 persen dari tiap pasar pariwisata Indonesia sudah merupakan milenial di 2019. Beberapa negara yang wisatawan milenial meningkat diantara lain Tiongkok, India, Singapura, dan negara Asia Tenggara lainnya.

    “Turis milenial adalah  pasar pariwisata masa depan. Jadi para pelaku industri pariwisata Bali tidak boleh ketinggalan membidik turis milenial ini dan harus menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan mereka yang cenderung berbeda dengan wisatawan dari generasi sebelumnya,” tandas Dewa Susila. (wid)

  • Banyak Digital Nomade & Startup, Eko Cahyono: Bali Potensial Jadi Digital Paradise Asia

    Bali tidak hanya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tapi ternyata juga menyimpan potensi sebagai markas bagi pelaku usaha rintisan (startup) digital baik lokal maupun mancanegara. Bahkan Bali menjadi “surga” bagi para digital nomad.

    Menurut pengamat ekonomi digital H.M Eko Budi Cahyono, S.E.,M.M.,M.H., fenomena banyak pekerja digital nomad, pekerja dari kalangan milenial yang bekerja tidak menetap di suatu tempat dan dengan menggunakan kemajuan teknologi digital dan akses internet tanpa dibatasi  ruang dan waktu di Bali tentu membawa dampak positif.

    “Dengan banyaknya digital nomad dan startup di Bali ekosistem ekonomi digital juga akan makin kuat. Bali bisa menjadi digital paradise di Asia,” kata Eko Cahyono yang juga caleg DPR RI dapil Bali nomor urut 2 dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu ditemui di Denpasar, Minggu (2/12/2018).

    Digital paradise yang dimaksud pria dengan tagline “Masuk Pak Eko ke Senayan” itu adalah Bali  menjadi pilihan utama bagi para pekerja digital nomad dunia dari berbagai negara. Misalnya banyak dilakoni profesi seperti penulis, programmer, desainer atau pengembang website, fotografer, penerjemah, internet marketing, atau konsultan IT dan lainnya.

    Dalam bekerja, digital nomad ini tidak menetap di satu tempat melainkan berpindah-pindah  dalam kurun waktu tertentu atau beberapa tahun sesuai keinginan mereka. Biasanya gaya hidup digital nomad ini dilakoni bekerja sambil traveling atau menikmati suasana di suatu tempat. Mereka bisa bekerja dengan leluasa di mana saja sepanjang terkoneksi internet.

    “Misalnya banyak digital nomad bekerja di pinggir pantai di Bali sambil menikmati keindahan Bali. Atau mereka bekerja di vila di Canggu, Sanur atau Ubud sambil menikmati suasana disana,” ungkap ekonom dan pendiri Ekonomi Bali Creative itu.

    Digital nomad ini betah lama-lama tinggal dan bekerja di Bali, kata Eko, karena Bali memang sebagai destinasi wisata kelas dunia dimana banyak tempat yang bisa dijelajah sembari bekerja. Hal ini juga diuntungkan dengan biaya hidup di Bali yang jauh lebih murah dari kota-kota besar dunia tempat para pekerja digital atau pelaku usaha startup tinggal dan menjalankan pekerjaannya.

    Bali juga bisa menjadi digital paradise bagi para digital nomad yang mendirikan startup (usaha rintisan) digital di Bali maupun para pelaku startup lokal. Maka Bali sangat potensial menjadi hub atau penghubung perkembangan startup dan inovasi digital di Asia bahkan dunia.

    “Banyak orang asing yang membuka startup di Bali dengan cakupan pasar global, sehingga Bali bisa menjadi digital paradise di Asia bahkan bisa jadi seperti pusat ekosistem startup dan perusahaan teknologi di AS yakni Silicon Valley” kata Eko yang juga konsultan ekonomi manajemen keuangan dan properti itu.

    Menurut Eko ada banyak faktor yang membuat Bali semakin seksi dan menjadi pilihan tempat bekerja bagi digital  nomad dan pelaku startup lokal maupun asing. Pertama, eksosistem kreatif di Bali dianggap sangat pas untuk mendukung pendirian dan pengembangan startup yang memang sangat lekat dengan kreativitas dan inovasi teknologi.

    Kedua, dari Bali mereka bisa  menggarap pasar dan peluang ekonomi digital di Indonesia maupun Asia Tenggara. Ketiga, kualitas hidup di Bali cukup bagus didukung dengan biaya hidup dan sewa gedung atau tempat tinggal yang lebih murah dibandingkan kota-kota besar lainnya di Asia.

    Keempat, tentu dengan daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia membuat para investor asing akan tergerak dan tertarik pula mendanai dan membesarkan startup yang lahir di pulau ini.

    “Populasi Indonesia yang lebih dari 250 juta penduduk yang didominasi masyarakat kelas menengah dan ketersediaan perangkat mobile yang murah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mengembangkan 
    startup berbasis teknologi digital di Indonesia khususnya di Bali,” ujar Eko yang  juga pernah mengabdi sebagai Tenaga Ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Bali juga sangat dekat dengan pasar ekonomi digital. Sebanyak 60 persen pasar ekonomi digital ASEAN ada di Indonesia. “Infrastruktur dan ekosistem pendukung untuk para digital nomad dan pelaku startup beroperasi di Bali juga cukup. Misalnya dengan banyaknya coworking space di Bali,” imbuh Eko.

    “Jadi dengan semua hal tersebut, Bali sangat layak menjadi digital paradise, menguatkan ekosistem ekonomi digital dan mampu mendukung visi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai USD 130 miliar pada 2020,” tandas pria juga penulis buku ekonomi bisnis “best seller” berjudul “Sukses Ada di Pikiran dan Infrastruktur Ekonomi” itu. (dan)

  • Johan Eka Pahasa: Budaya Bali Sumber Inspirasi dan “Harta Karun” bagi Ekonomi Kreatif

    Pemerhati ekonomi Johan Eka Pahasa, S.E.,yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 1 menilai kekayaaan budaya Bali bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

    “Bahkan kekayaan, keunikan dan nilai adiluhung budaya Bali ibaratnya menjadi harta karun untuk penguatan ekonomi kreatif ini. Hal itu yang harus terus kita gali dan didorong pemerintah,” kata Johan Eka Pahasa ditemui di Denpasar, Rabu (13/3/2019).

    Pria yang juga pengusaha properti dan otomotif serta sempat juga berkecimpung di ekonomi kreatif ini menilai dari 16 subsektor ekonomi kreatif semuanya bisa dikembangkan dengan menggali kekuatan nilai-nilai budaya Bali untuk bisa dikomersilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebanyak 16 subsektor ekonomi kreatif itu adalah aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni‎ rupa, televisi dan radio. 

    Johan Eka Pahasa mencontohkan di bidang kuliner, tentu kuliner khas Bali bisa terus dikembangkan dan dikemas agar bisa naik kelas tidak hanya jadi konsumsi nasional bahkan juga hingga digemari masyarakat internasional. Misalnya yang cukup kuat potensinya dan sudah dikenal adalah ayam betutu, sate lilit, babi guling dan lainnya. Juga ada kreasi kuliner lokal dengan  ikon kuliner modern contohnya dengan hadirnya pizza sambal matah.

    Sektor lain yang sangat kental dengan produk khas budaya Bali, imbuh Johan, adalah di sektor fesyen. Misalnya kain endek dan tenun Bali kini menjadi semakin fashionable dikreasikan dan didesain dengan sentuhan rasa modernitas tapi tetap mempertahankan juga ciri khas kearifan lokal.

    Karakteristik hasil karya cipta budaya Bali juga tampak kental dalam produk kerajinan (kriya). Seni kerajinan dengan desain khas menjadi produk ekspor. “Seperti misalnya perak Celuk, patung dan jenis cendera mata berbahan baku kayu, kerajinan bambu, rotan dan anyaman,” beber Johan.

    Nilai ekspor kerajinan Bali tiap tahun juga terus meningkat. Misalnya Bali meraup devisa sebesar 220,60 juta dolar AS dari ekspor hasil kerajinan skala rumah tangga selama 2017, atau naik 19,84 juta dolar AS atau 9,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 200,76 juta dolar AS.

    Film, Animasi Hingga Game dan Aplikasi Juga Potensinya Besar

    Lalu di sektor film, budaya Bali juga menjadi inspirasi bagi para sineas lokal, nasional maupun internasional untuk menciptakan karya fenomenal. Contohnya  kesuksesan film “Bali: Beats of Paradise” (Bali Mengalahkan Surga) yang menjadi perbincangan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea dan Filipina. Apalagi Walt Disney Studios dan Academy of Motion Picture Arts and Sciences Library (AMPAS) juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap film ini.

    Film “Bali: Beats of Paradise” sendiri mengisahkan perjalanan hidup Nyoman Wenten, seniman gamelan yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat bersama istrinya Nanik Wenten. Sepasang suami istri asal Bali, Indonesia ini memiliki mimpi dan cita-cita mulia memperkenalkan gamelan Bali di dunia internasional.

    Film yang memiliki kekuatan akan cerminan kekayaan budaya Indonesia khususnya budaya Bal ini disutradarai Livi Zheng. Setelah sukses dan diapresiasi di luar negeri, rencananya film ini juga akan diputar serentak di seluruh bioskop di tanah air mulai Juli 2019.

    “Budaya Bali juga bisa diangkat dalam subsektor  ekonomi kreatif lainnya  seperti aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, animasi video, fotografi,  musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni‎ rupa, hingga tayangan televisi dan radio,” ungkap Johan.

    Untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif Bali yang berdasarkan pada spirit nilai-nilai, kekayaan dan keunikan budaya Bali. “Saat ini hanya tiga subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat yakni kuliner, fesyen dan kriya. PR selanjutnya bagaimana mengangkat potensi subsektor lainnya,” harap Johan.

    Tiga sektor ini juga makin bergeliat di Bali yang merupakan destinasi pariwisata internasional. Sementara subsektor ekonomi kreatif lain yang pertumbuhan bagus antara lain film animasi dan video, desain komunikasi visual, serta aplikasi dan pengembangan game.

    “Untuk film animasi dan video potensi dikembangkan di Bali sangat besar apalagi dengan keunikan dan keragaman budaya yang bisa diangkat menjadi bumbu cerita,” tegas Johan.

    Nilai Ekonomi Kreatif Terus Melesat

    Mengutip data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ekonomi kreatif telah berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2015 sektor ini menyumbang Rp 852 triliun atau 7,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu pada tahun 2016 sektor yang menaungi industri film ini pun menyumbang PDB sebesar Rp 922,58 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13,47 persen.

    Tahun 2017 menyumbang Rp 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4 persen. Sementara untuk tahun 2018 ini diproyeksikan menyumbang PDB sebesar Rp 1.041 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2 persen.

    “Jadi secara nasional ekonomi kreatif akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tandas Johan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga subsektor utama ekonomi kreatif di Indonesia yang berkembang pesat yakni kuliner, fashion, dan kriya. Pada 2016, subsektor kuliner menjadi menyumbang terbesar dalam PDB ekonomi kreatif yakni sebesar 41,40% atau sekitar Rp 382 triliun.

    Kemudian untuk subsektor fashion tercatat menyumbang sebesar 18,01% atau sebesar Rp 166 triliun, dan disusul subsektor kriya sebesar 15,4% atau sebesar Rp 142 triliun di 2016 lalu. (dan)

  • Dukung Rumah Pintar Jadi Innovation Center, Emiliana: Lahirkan Generasi Emas Multitalenta

    Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar di Jalan Kamboja, Kreneng sebagai  Innovation Center (pusat inovasi) yang mewadahi kreativitas generasi muda di Kota Denpasar.

    Upaya ini didukung penuh pemerhati pendidikan serta perempuan dan anak, Emiliana Sri Wahjuni, S.E., yang juga caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia) maju ke  DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan nomor urut 3.

    “Kami dukung Rumah Pintar jadi pusat inovasi untuk mencetak dan melahirkan generasi emas yang multitalenta serta berkarakter untuk menghadapi tantangan era digital dan era industri 4.0,” kata Emiliana, Senin (4/2/2019).

    Menurut Emiliana tantangan bagi generasi ke depan akan semakin kompleks dan berat baik dalam urusan pekerjaan atau karir maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi ke depan dunia akan semakin borderless, tanpa batas.

    Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga tidak bisa dipungkiri akan menjadi international community (masyarakat internasional) dimana masyarakat Bali akan hidup berdampingan dengan orang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan skill yang berbeda.

    Terlebih berbagai kemajuan teknologi di era industri 4.0 akan semakin nyata diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti kecerdasan buatan (artificial inteligent), otomatisasi pekerjaan oleh robot yang mengancam jutaan pekerjaan dan lainnya.

    “Jadi generasi muda saat ini yang kita sebut sebagai generasi emas dan bagian dari bonus demografi Indonesia tidak cukup hanya cerdas atau menguasai satu keahlian saja. Mereka harus bisa multitalenta, kreatif dan inovatif agar tidak kalah saing misalnya dengan robot yang siap mengambil alih sejumlah pekerjaan,” beber Emiliana.

    Untuk itulah ruang-ruang kreatif yang mampu merangsang dan mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda seperti Rumah Pintar Denpasar ini harus diperkuat dan dikembangkan menjadi Innovation Center (pusat inovasi). Tidak hanya mengasah satu skill atau talenta tertentu namun kombinasi dari beberapa talenta.

    Misalnya yang perlu dikembangkan bagi generasi muda ini adalah creative thinking, critical thinking dan computational thinking untuk mengasah berbagai skill yang sesuai dengan kebutuhan era kekinian dan masa depan.

    “Kreativitas, inovasi jika bertemu dengan talenta dan skill digital yang dimiliki generasi muda saat ini, maka mereka bisa menciptakan karya yang berguna untuk memecahkan masalah di masyarakat dan tentunya juga bisa bernilai bisnis. Itulah yang dilakukan para generasi muda kita yang banyak mendirikan startup atau usaha rintisan berbasis teknologi digital,” ujarnya.

    Untuk itu Emiliana berharap Rumah Pintar Denpasar juga mengemas berbagai kegiatan atau semacam short course (kursus singkat) juga yang bisa mencetak skill dan talenta digital generasi muda yang diimbangi dengan creative thinking, critical thinking dan computational thinking termasuk pembentukan karakternya.

    “Kita harus mampu mewujudkan generasi emas yang enerjik, multi talenta, aktif dan spiritual serta punya nasionalisme yang tinggi,” tutupnya.

    Jadi Tempat Berkumpulnya Peneliti Remaja

    Seperti diberitakan sebelumnya Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan akan menjadikan Rumah Pintar Denpasar sebagai  Innovation Center (pusat inovasi). Dengan menjadi Innovation Center maka semua inovasi anak muda yang ada di Kota Denpasar bisa ditampilkan di Rumah Pintar.

    Nantinya di Rumah Pintar ini semua kegiatan dan inovasi komunitas Kota Denpasar bisa ditampilkan. Selain itu rumah Pintar menurut Rai Mantra akan menjadi wadah atau tempat berkumpulnya para peneliti remaja.

    Dengan fasilitas tersebut, para peneliti remaja akan lebih muda  berkumpul dengan komunitasnya sehingga, muda untuk berdiskusi tentang penelitian maupun yang lainnya.

    Dengan demikian, menurutnya secara tidak langsung akan meningkatkan inovasi-inovasi anak muda Kota Denpasar yang lebih kreatif. ‘’Dengan cara ini saya yakin inovasi dan kreativitas anak semakin banyak dan bermanfaat untuk dirinya maupun Kota Denpasar,’’ tegasnya.

  • Perluas Jaringan, Ketua BPC HIPMI Badung Dorong Startup Sinergi dengan Perusahaan Besar